Mega-Prabowo Tolak Privatisasi Pendidikan

VIVAnews – Calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, telah membuat kesepakatan untuk menentang Undang-undang Badan Hukum Pendidikan karena dinilai menjadi salah satu instrumen privatisasi pendidikan.

“Saya sudah membuat kesepakatan hitam di atas putih dengan Megawati bahwa kami menentang UU BHP,” kata Prabowo di acara Ring Politik ANTV di Hotel Crowne Plaza, Kamis 28 Mei 2009.

Prabowo juga mengatakan sudah mempertimbangkan untuk merevisi isi UU BHP jika kelak menang dalam pemilihan presiden 2009. “Kalau perlu dicabut,” kata Prabowo.

Prabowo menolak privatisasi pendidikan karena dia menilai menutup kemungkinan anak-anak dari keluarga miskin perguruan tinggi.

Prabowo mengatakan pendidikan merupakan kunci pembangunan Indonesia. Karena itu, Prabowo mendorong investasi yang besar di sektor ini.

“Makanya kami akan melakukan investasi besar di sektor pendidikan. Antara lain untuk perbaikan kesejahteraan guru, dan dosen. Kurikulim juga harus diperbaiki,” kata Prabowo.

Tujuan investasi di sektor pendidikan, kata Prabowo, antara lain untuk mengamankan kekayaan nasional yang tiap tahun jebol.

Prabowo mengemukakan buruknya penanganan dan pengelolaan pendidikan merupakan sumber penderitaan dan kerusakan.

Prabowo Tak Mau Jadi Ban Serep

VIVAnews - Calon wakil presiden usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra, Prabowo Subianto menolak dirinya ban serep Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, majunya dia membawa misi perubahan di bidang ekonomi.

"Saya dijanjikan Ibu Mega mengambil peran lebih banyak di bidang ekonomi. Jadi kami bukan ban serep," kata Prabowo dalam acara Ring Politik hasil kerja sama antv dengan VIVAnews di Hotel Crown Plaza, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 28 Mei 2009.

Dia mengatakan, dalam negosisasi awal dengan Mega, Prabowo akan masuk ke gelanggang politik untuk mengusung program perubahan di bidang ekonomi. "Saya diberikan peran melakukan perubahan di bidang ekonomi, saya menyetujui ajakan Ibu Mega," katanya.

Prabowo mengaku menjadi pendukung pembangunan di bidang ekonomi dengan konsep kerakyatan. Konsep yang sesuai dengan kostitusi nasional, Undang-undang Dasar 1945. "Ekonomi kerakyatan semangatnya sama dengan UUD 1945," katanya.

Karena itu, Prabowo akan memperjuangkan perekonomian sesuai dengan UUD 1945. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan UUD 1945 diamandemen. "Amandemen boleh, asalkan pembukaan dan batang tubuh tidak dihilangkan. Ini agar generasi selanjutnya mengerti pemikiran pendiri negara," katanya.

Jawaban Mega atas Tantangan SBY

Tantangan bicara terbuka yang dilontarkan Partai Demokrat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuai reaksi kubu Moncong Putih. Mega dipastikan siap bicara terbuka dan berdebat asalkan pada waktu yang tepat.

"Kita harus sabar dulu, masalah debat nanti ada waktunya pas pemilu. Ini kan sudah pernah dilakukan Mbak Mega pada pemilu lalu," ujar Wasekjen PDIP Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi okezone, Kamis (26/2/2009).

Menurutnya, Megawati secara pribadi tidak pernah memiliki persoalan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya saja, Mega cenderung tegas kepada pemerintah karena posisinya sebagai ketua partai oposisi.

"Kalau kami menjadi penguasa, kami akan berterimakasih kepada oposisi. Karena dengan begitu kinerjanya menjadi lebih terkontrol," tandasnya.

Selain itu, kata dia, debat dihadapan publik menjadi sia-sia jika dilakukan tidak pada saat yang tepat. "Memangnya kalau sekarang debat harga BBM menjadi turun? Kan tidak," tukasnya.

Karenanya, Ganjar mengajak kepada pihak yang ingin melihat Megawati berdebat dengan SBY agar bersabar. Pasalnya, kata dia, PDIP dan Megawati ingin menaati aturan konstitusi.

"Kalau SBY mau bertemu Mbak Mega silakan saja. Tapi untuk berdebat di depan publik, kita tunggu saat kompetisi dimulai," pungkasnya.

Sebelumnya, SBY mengajak Mega untuk bicara di hadapan publik terkait kabar buruknya hubungan antara keduanya. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie dalam acara "Akhirnya SBY Bicara" di Jalan teuku Umar, Jakarta Pusat Rabu malam kemarin

SBY tantang Megawati. Beranikah Mega?

Susilo Bambang Yudhoyono mengajak Megawati Soekarnoputri untuk bersedia melakukan klarifikasi secara terbuka dengan disaksikan oleh masyarakat.

Demikian dikatakan Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di Bravo Media Center Jalan Teuku Umar Nomor 51, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2009) malam.

"Sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai buruknya hubungan antara Pak SBY dan Ibu Megawati," tuturnya.

Selama ini beredar kabar bahwa hubungan antara SBY dan Mega tidak berjalan baik. Oleh karena itu, lanjut Marzuki, diplomasi SBY di acara "Akhirnya SBY Bicara" tersirat makna SBY tidak ingin menyerang siapa pun termasuk Mega.

"Dalam penyampaiannya pun, SBY tidak menyerang atau menyudutkan siapapun, termasuk Megawati Soekarnoputri yang selama ini dinilai memiliki hubungan tak baik di antara keduanya," jelasnya.

Langkah diplomasi yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara "Akhirnya SBY Bicara", kemarin, dianggap patut menjadi acuan bagi para pemimpin nasional lainnya.

"Karena yang disampaikan oleh Pak SBY itu apa adanya dan tidak mengada-ada,'" tuturnya.

Yang terpenting juga, sambung Marzuki, keterangan yang disampaikan oleh SBY itu berdasarkan fakta dan data. Sehingga, akhirnya bisa memaparkan semua persoalan secara gamblang. "Ini tentunya yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat selama ini," pungkasnya. (lsi)

Pertemuan SBY dan JK membahas PD dan Golkar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan bertemu di kediaman SBY, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pukul 21.00 WIB. Salah satu yang akan dibahas, adalah hubungan Partai Demokrat (PD) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

"Rencananya memang begitu. Kan belum jumpa sejak pulang (dari luar negeri)," ujar Kepala Press Officer Istana Wapres Muchlis Hasyim ketika dihubungi detikcom, Minggu (22/2/2009).

Salah satu agendanya, adalah membahas perkembangan terakhir hubungan PD dan Golkar.

"Iya dong. Beliau berdua masih punya mandat dari rakyat untuk bersama-sama sampai Oktober 2009. Masih delapan bulan," imbuh Muchlis.

Jangan sampai dinamika politik yang mulai memanas, lanjutnya, mempengaruhi kinerja keduanya. "Beliau mau yang terbaik untuk bangsa. Bukan untuk kepentingan partai atau beliau-beliau berdua ini," jelas dia.

Selain itu, JK juga akan melaporkan hasil kunjungannya ke luar negeri sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2009 lalu. Yang paling penting, JK akan menyampaikan laporannya bertemu dengan mediator perdamaian RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Martti Ahtisaari.

Pada pukul 19.00 WIB, JK akan menjamu Martti, yang juga sahabat JK, di rumah dinasnya di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu nanti mengenai perkembangan perdamaian di Aceh.

"Akhir Januari lalu, ada pertemuan di Helsinki. Mereka membicarakan perkembangan perdamaian di Aceh. Yang datang wakil pemerintah, wakil GAM dan Martti, itu yang akan disampaikan ke Pak Presiden," ujarnya

Akbar Tanjung Siap Jadi Capres

Bursa bakal calon presiden Partai Golkar semakin marak. Akbar Tanjung menyatakan siap bersaing dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla untuk diajukan sebagai calon presiden. Hal ini disampaikan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu baru-baru ini, tak lama setelah Jusuf Kalla menyatakan siap menjadi capres. Akbar pun menginginkan proses yang transparan dalam penetapan bakal capres tersebut.

Jumat silam, Kalla menerima pencalonan dirinya sebagai capres. Namun hal itu baru akan diputuskan pada Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Golkar pada April mendatang. Pernyataan kesediaan Kalla tentu melegakan sejumlah pengurus daerah Golkar. Namun, yang lebih penting bagaimana penetapan capres akan dilakukan mengingat Kalla sempat menolak adanya konvensi seperti pernah dilakukan di era Akbar Tanjung

Masalah Caleg dan Kotak Suara Pemilu 2009

Sosialisasi pemilu terkait perubahan dari pola pencoblosan ke pencontrengan pada pemilu nanti terus digalakkan Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya lewat media televisi, sosialisasi pun dilakukan langsung kepada calon pemilih, seperti di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, belum lama ini.

Ratusan nelayan dan kalangan jompo yang ikut sosialisasi sesekali tertawa. Tapi, sebagian mengaku bingung. Namun demikian, mencontreng terbilang mudah, tak jauh beda dengan mencoblos.

Kesulitan baru muncul saat akan memilih calon wakil rakyat, khususnya bagi mereka yang buta huruf. Sebab, tidak ada foto terpampang di kertas suara. Belum lagi karena terlalu banyaknya caleg yang ikut pemilu.

Bukan hanya soal pencontrengan, banyaknya caleg juga membuat ukuran kertas suara lebih lebar, sehingga calon pemilih kerepotan di dalam bilik suara. Lipatan kertas suara juga dinilai terlalu tebal, sehingga sulit dimasukkan ke kotak suara

Konvoi Sepeda Dukung Capres HB X

Berbagai cara dilakukan untuk mendukung tokohnya maju sebagai calon presiden. Salah satunya dengan konvoi mengayuh sepeda ontel. Hal tersebut dilakukan oleh sekitar 50 orang yang tergabung dalam Sayap Ontel Merti Nusantara, yang mendukung Sultan HBX untuk maju sebagai capres di Pemilu 2009.

Meski rata-rata usia mereka di atas 45 tahun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk mengayuh ontel berkeliling Jakarta mulai dari Kebayoran Baru, Bundaran HI, Jl Anyer, hingga berakhir di Jl Rasuna Said.

"Ini merupakan wujud warga Jawa Tengah khususnya Yogyakarta untuk mendukung Sultan HBX maju sebagai presiden," kata Koordinator Sayap Ontel Merti Nusantara Edy Budiardjo ketika ditemui di kawasan Rasuna Said Jakarta, Minggu (22/2).

Edy mengungkapkan, dipilihnya sepeda ontel, selain karena merupakan salah satu simbol Yogyakarta, juga lebih ramah lingkungan dan membuat badan menjadi sehat. Namun, yang terpenting, mampu mengenang kenangan indah masa lalu dan berharap kedamaian terwujud di Indonesia tanpa ada lagi perselisihan.

Selain itu, wujud dukungan juga disiapkan melalui kain sepanjang 60 meter yang bisa ditandatangani oleh siapa saja sebagai wujud dukungan terhadap pencalonan presiden Sultan HBX.

"Nantinya jika sudah penuh, kami akan serahkan langsung kepada Sultan HBX," tambahnya.

Kendaraan politik untuk pencalonan presiden, lanjut Edy, memang dibutuhkan Sultan HBX pada Pemilu 2009. Karena itu, dukungan masyarakat, terutama Yogyakarta dan Jawa Tengah, terus diupayakan sebab melalui Sultan HBX perubahan Indonesia akan terlaksana

Perpu Pemilu Dibahas 4 Instansi

Sejumlah perwakilan dari empat instansi, yakni Komisi Pemilihan Umum, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretariat Negara membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) pemilihan umum, siang ini.

Pertemuan ini memasuki tahapan akhir sebelum perpu itu disahkan. Salah satu substansi yang dibahas dalam perpu ini adalah soal suara terbanyak.

"Salah satu agendanya memang membahas soal perpu pemilu," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Syamsul Bahri sebelum melakukan rapat koordinasi di Gedung Depdagri, Jakarta, Minggu 22 Februari 2009.

Selain membahas mengenai perpu, rapat koordinasi itu juga mengagendakan mengenai kesiapan Komisi Pemilihan Umum terhadap pendistribusian logistik pemilu serta sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat.

Namun, rapat yang membahas mengenai perpu itu tidak dihadiri petinggi keempat instasi itu. Komisi Pemilihan Umum hanya diwakili beberapa anggotanya saja, dan begitu juga dengan Kementerian Polkam dan Sekretariat Negara.

Perpu tersebut berisi tiga substansi, yakni pengaturan suara terbanyak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pemutakhiran data pemilih dan penandaan dua kali.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan putusan Mahkamah yang mencabut pasal 214 soal suara terbanyak di UU pemilu tidak memerlukan aturan tambahan. Putusan itu, kata dia, sudah bisa menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum 2009.

Namun, Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah bersikukuh mengatur masalah suara terbanyak ini dalam perpu.

NPWP Caleg

Calon legislatif yang akan bertarung di Pemilihan Umum 2009 dihimbau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

"Punya NPWP itu bisa menjadi bukti dia mencintai negaranya," kata Direktur Penyuluhan dan Humas Direktorat Pajak, Djoko Slamet Surjo Putro saat kampanye Sunset Policy di Jakarta. Minggu 22 Februari 2009.

Ia menegaskan ada sanksi pidana orang yang tidak memiliki NPWP dan membayar pajak. "Bayangkan kalau calon rakyat sampai tidak punya NPWP dan tidak bayar pajak," kata dia. Dalam undang-undang, kata dia, diatur pidana penjara bagi orang yang tidak membayar pajak. "Ini termasuk dalam tindak pidana fiskal," kata dia. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat, termasuk caleg, untuk mengurus NPWP.

"Masyarakat harus memanfaatkan kesempatan Sunset Policy yang diperpanjang sampai akhir Februari ini," tambahnya.

Direktorat Pajak, kata dia, juga melakukan inisiatif untuk mendatangi masyarakat dan melakukan sosialisasi Sunset Policy ini.
• VIVAnews

Klaim Keberhasilan Partai Berlanjut

Setelah Partai Demokrat dan Golkar mengklaim keberhasilan pemerintah untuk jualan partai, kini PKS mengikuti langkah pendahulunya. Namun PKS lebih 'cerdik'. PKS mengklaim sebagai dalang keberhasilan pemerintah meraih swasembada pangan.

Dalam iklan terbaru PKS yang berdurasi sekitar 30-an detik itu, PKS menyatakan kebanggaannya terhadap kader PKS yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Menteri Pertanian Anton Apriantono. Anton dianggap sukses membawa Indonesia menuju swasembada pangan.

"Banyak yang mengklaim keberhasilan swasembada pangan. Tapi mereka tidak tahu siapa otak di balik itu semua," demikian kuranglebih bunyi narasi iklan ter-gress PKS saat tampil di salah satu stasiun TV, Minggu (22/2/2009).

Digambarkan dalam iklan itu, para petani tampak bersuka ria memanen padi. Mereka tampak bekerjasama menuai hasil bumi yang telah ditunggu selama tiga bulan itu.

Di akhir iklan, gambar Anton Aprianto terpampang jelas berjejer dengan logo PKS lengkap dengan nomor urut 8. "Anton dan dan PKS," begitu kuranglebih bunyi tulisan penutup iklan.

Pada Sabtu 22 Februari kemarin, Presiden SBY mempersilakan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah mengklaim keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinannya. SBY menganggap klaim-klaim tersebut adalah suatu hal yang wajar. -detik-

Pemilihan Capres Golkar Sentralistik

Meskipun penjaringan capres yang dilakukan Golkar dengan cara meminta Dewan Pimpinan Daerah mengajukan nama-nama bakal calon presiden namun dalam penentuan capres nanti, peran beberapa pengurus maupun tokoh-tokoh Golkar sangat kuat.

"Saya kira Golkar belum akan menghilangkan pola sentralistik. Penentuan capres sebenarnya berada di tangan segelintir orang Golkar," ungkap Direktur Cetro, Hadar N Gumai kepada Persda Network, Sabtu (21/2).

Pendapat itu berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 yang lalu saat calon presiden yang diajukan dalam konvensi kalah bertarung. "Golkar tidak ingin mengulangi kesalahan Pemilu 2004 yang lalu sehingga saat menentukan capres yang akan bertarung dalam Pemilu mendatang mereka akan berhati-hati, " ungkapnya.

Kehati-hatian Golkar ini juga akan bisa berdampak terhadap kemungkinan pencapresan Jusuf Kalla. "Sampai sekarang ini kan belum jelas karena belum tentu JK yang dicalonkan sebagai capres Golkar. Jusuf Kalla kan sebatas bersedia dicalonkan," tandasnya.

Handar pun belum bisa melakukan prediksi apakah JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan terpilih karena dirinya tidak mengetahui secara persis keinginan pengurus DPD di daerah dalam mengajukan calonnya.

"Kalau misalnya pemilihan capres benar-benar murni dari daerah juga sulit diprediksi JK akan menjadi capres karena kekuatan calon-calon yang ada di daerah berbeda-beda. Jadi kembali, kuncinya calon yang terpilih berada di tangan segelitir orang meskipun akan mereka mendengar suara dari DPD-DPD," ungkapnya.

Koalisi Golkar - PDIP

Koalisi partai nasionalis Golkar dan PDIP akan segera terbentuk menjelang pemilihan presiden mendatang. Bahkan kolaisi besar ini dimungkinkan segera dikumandangkan sebelum pemilihan legislatif.

Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufik Kemas, Sabtu (21/2) mengatakan, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dibutuhkan
suatu koalisi partai besar yang beridelogi serupa demi menggantikan kepemimpinan nasional. Karena itu, lanjut Taufik, PDIP dan Golkar lah yang akan melakukan koalisi penyelamatan bangsa ini.

"Kalau dua partai ini bersatu dimana keduanya memiliki massa yang banyak dan berideologi sama, maka semuanya bisa beres," ungkap Taufik disela kunjungannya bertemu buruh Perkebunan PT London Sumatra Indonesia di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Disinggung kapan koalisi partainya dan Golkar akan terjadi, Taufik mengatakan, bisa sebelum pemilihan legislatif ataupun tak jauh sesudah pemilihan legislatif.

"Kalau lihat konstalasi sekarang ini, dengan ciri komunikasi politik kami dengan Golkar makin hari makin meningkat, maka koalisi akan terbentuk dekat-dekat ini. Bahkan partai lain pun seperti PAN dimungkinkan ikut bergabung," ujarnya.

Sementara mengenai posisi capres dan cawapres dalam koalisi PDIP-Golkar, Taufik mengatakan, PDIP tetap mengusung Megawati Soekarnoputri menjadi capres. "Kami tetap mengusung capres, karena yakin menang dalam pileg. Begitu juga mereka yakin PDIP akan menang," ungkap Taufik.

Dalam kesempatan kemarin pun Taufik meminta kepada seluruh kader, simpatisan PDIP jangan mengungkit-ngungkit lagi tentang Golkar zaman orde baru. Taufik meminta kader PDIP memaafkan masa lalu yang suram, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia,

"Saya dan Bu Megawati pada zaman tersebut pernah disakiti. Namun Ibu Mega selalu memaafkan, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Karena itu kader PDIP harus juga memaafkan," ungkap Taufik.

Ketua DPP Golkar Enggar Triastolukita, ketika dikonfirmasi melewati telepon mengenai kemungkinan adanya koalisi besar antara partainya dan PDIP jelang pilpres, tampak merespon positif. "Dalam politik itu kemungkinan bisa terjadi," ungkap Enggar.

Dikatakan Enggar, memang komunikasi politik antara partainya dan PDIP memang sekarang ini tengah meningkat dan sangat harmonis. "Kami sangat baik dengan PDIP. Dan mungkin saja koalisi itu akan terjadi," jelas Enggar.

Disinggung tentang posisi capres dan cawapres dalam koalisi, Enggar mengatakan, harus melihat hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas) Bulan Maret. "kita lihat saja Rapimsus nanti," singkatnya. -kompas-

Kasus PT Ganeca - Panwaslu

JAKARTA - PT Ganeca mengaku belum memiliki rencana menuntut Panwaslu Bekasi atas tudingan rusaknya 14 juta surat suara yang dicetak oleh PT Ganeca Exact.

"Belum kepikiran (melakukan tuntutan), kita lebih baik mengejar target cetak surat suara kan waktu sudah mepet. Karenanya kita lebih baik memikirkan bagaimana target tersebut dapat selesai tepat waktu," kata Kepala Operasional Percetakan PT Ganeca Exact, Basyuni kepada okezone, Sabtu (21/2/2009).

Menurutnya, jika klarifikasi yang diberikan PT Ganeca terhadap pihak Panwaslu dinilai sudah cukup maka permasalahan tersebut dapat dianggap selesai. Oleh karena itu, hingga saat ini pihaknya belum berpikiran untuk menuntut pihak Panwaslu.

"Sampai saat ini kami tidak ada kepikiran ke sana (menuntut)," ungkapnya.

Ditanyakan apakah Ganeca merasa dicemarkan nama baiknya atas tudingan panwaslu, Basyuni mengaku hal tersebut relatif. Sebab, dia menilai tudingan itu merupakan suatu peringatan kepada semua perusahaan yang mendapat tender mencetak surat suara agar lebih berhati-hati dan teliti dalam mencetak surat suara.

"Relatif, sementara ini kami memandang panwaslu membuat peringatan cetak suara harus hati-hati," pungkasnya

Peluang JK jadi Presiden Kecil, Kata Pengamat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar menyatakan siap maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada pemilihan presiden nanti. Sayang, belum apa-apa peluang JK bisa terpilih diprediksi sangat kecil.

"Ini kan belum final. JK baru menyatakan bersedia," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Bone Hargens usai dialog Polemik yang diadakan Trijaya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (21/2/2009).

Bone menambahkan, dirinya melihat faksi-faksi lain dalam tubuh Golkar yang kemungkinan akan menyingkirkan JK untuk jadi capres Golkar dalam Rapimnas khusus yang dilaksanakan usai pemilihan legislatif.

Bahkan Bone mengatakan saat ini ada indikasi Akbar Tandjung mulai merapat ke faksi Sultan.

"Padahal kalian tahu Sultan sampai saat ini masih mendapat dukungan terbesar dari DPD dan masyarakat, menurut hasil survei. Jadi, peluang JK kecil terpilih apabila proses Rapimnas berlangsung secara demokratis," pungkasnya. -okezone-

Gus Dur Dukung Penjegalan Capres Independen

JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi calon presiden dari unsur independen, mendapat dukungan dari Gus Dur. Vonis itu tepat karena sudah sesuai dengan prinsip demokrasi.

"Hal itu (putusan MK) sudah sesuai dengan garis besar resmi dari parpol-parpol besar," ujar Gus Dur di acara Kongkow Bareng di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu, Jakarta, Sabtu (21/2/2009).

Garis besar yang disepakati di antaranya struktur pemerintahan hanya boleh diisi para kader parpol-parpol. Sehingga hanya parpol atau gabungan parpol yang berhak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dengan syarat memiliki 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara nasional pemilu legislatif.

Karena itu, Gus Dur secara terang-terangan menyatakan melihat adanya intervensi dari parpol-parpol besar kepada MK dalam memutuskan uji materi capres independen. "Kecuali dari PKB," kelitnya.

Perlu diketahui, pada Selasa, 17 Februari lalu MK memutuskan tidak meloloskan uji materi UU Nomor 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Fadroel Rahman cs.

Hakim konstitusi menilai pasal 1 angka (6), pasal 5 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) UU Pilpres tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 D ayat (3) dan pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. -okezone-

Sebel Google

Pirang pirang dino iki aku sinau dadi pekok ben mudeng karepe mesin pencari google sing ngertine mung karo hurup lan angka, raiso mbedakne ndi blogke cah bagus ndi sik ora. Nganti judeg rambut ngendi2 gogrog tetep wae blogku ra njedul neng halaman pencarian. Cen kurang ajar tenan google. Senenge pilih kasih. Nek uwong tetep tak jak gelut tak jedhug jedhugne tembok. Rangerti muride bruce le lagi nggondok. Yo wis, kesel nggrundhel terus. Luwih becik ngibadah.

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 versi Jawa

Aku meh nyoba nulis bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 versi bahasa jawa. Neng ngendi ngendi dibahas nganggo boso indonesia nganti bosen sing maca. Nek ditonton saka ukara pembentuke, kampanye kuwi maksude campaign, proses utawa prosedur nggo nginformasekne sesuwatu *halah* kanggo masyarakat. Damai iku tentrem, ora gelut, ora congkrah. Nek pemilu, kuwi asline pemilihan umum. Ukara kanggo nyebut acara gedhe milih wakil - wakil rakyat sing bakal lungguh ing kursi DPR. Nek kata indonesia, ora kudhu tak terangke to? Tak anggep kowe kabeh ora pati pekok ra mudheng negarane dhewe. Nek sik 2009 kuwi maksude ongko taun, dudu nomer buntut, opomaneh ukuran kutang. Nah, kui mau informasi detil bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Piye, rak yo wis mudheng kabeh to? Nek isih urung mudheng, mengko tak copy-paste njut tak sebarne neng rimba perblogan indonesia ben kowe kabeh iso moco bola bali bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Wis, tak ngising sik, kesuwen ngerti rupamu kok aku dadi kebelet.

Susilo Bambang Yudhoyono

Berikut informasi tentang pak SBY yang diambil semena - mena dari wikipedia untuk Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009.

Jend. TNI Purn. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono (lahir di Tremas, Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia, 9 September 1949; umur 59 tahun) adalah pensiunan jenderal militer Indonesia dan Presiden Indonesia ke-6 yang terpilih dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat pertama kali. Yudhoyono menang dalam pemilu presiden September 2004 melalui dua tahapan pemilu presiden atas kandidat Presiden Megawati Sukarnoputri. Ia mulai menjabat pada 20 Oktober 2004 bersama Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden.

Yudhoyono yang dipanggil Sus oleh orang tuanya dan populer dengan panggilan SBY, melewatkan sebagian masa kecil dan remajanya di Pacitan. Melalui amandemen UUD 1945 yang memungkinkan presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, ia kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pertama pilihan rakyat. Ia menjadi presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Karier militernya terhenti ketika ia diangkat Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 dan tampil sebagai salah seorang pendiri Partai Demokrat. Pangkat terakhir Susilo Bambang Yudhoyono adalah Jenderal TNI sebelum pensiun pada 25 September 2000. Selama di militer lebih dikenal sebagai Bambang Yudhoyono.

Keunggulan suaranya dari Presiden sebelumnya, Megawati Soekarnoputri pada pemilu 2004 membuatnya terpilih sebagai kepala negara Indonesia. Dalam kehidupan pribadinya, Ia menikah dengan Kristiani Herawati yang merupakan anak perempuan ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (alm), komandan RPKAD (kini Kopassus) yang turut membantu menumpas Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.

Pendidikan

* Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
* American Language Course, Lackland, Texas AS, 1976
* Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS, 1976
* Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
* On the job training di 82-nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983
* Jungle Warfare School, Panama, 1983
* Kursus Senjata Antitank di Belgia dan Jerman, 1984
* Kursus Komando Batalyon, 1985
* Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
* Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Kansas, AS
* Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS
* Doktor dalam bidang Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), tahun 2004.

Karier politik
Tampil sebagai juru bicara Fraksi ABRI menjelang Sidang Umum MPR 1998 yang dilaksanakan pada 9 Maret 1998 dan Ketua Fraksi ABRI MPR dalam Sidang Istimewa MPR 1998. Pada 29 Oktober 1999, ia diangkat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi di pemerintahan pimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, ia dilantik sebagai Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) sebagai konsekuensi penyusunan kembali kabinet Abdurrahman Wahid.

Dengan keluarnya Maklumat Presiden pada 28 Mei 2001 pukul 12.00 WIB, Menko Polsoskam ditugaskan untuk mengambil langkah-langkah khusus mengatasi krisis, menegakkan ketertiban, keamanan, dan hukum secepat-cepatnya lantaran situasi politik darurat yang dihadapi pimpinan pemerintahan. Saat itu, Menko Polsoskam sebagai pemegang mandat menerjemahkan situasi politik darurat tidak sama dengan keadaan darurat sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1959.

Belum genap satu tahun menjabat Menko Polsoskam atau lima hari setelah memegang mandat, ia didesak mundur pada 1 Juni 2001 oleh pemberi mandat karena ketegangan politik antara Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR. Jabatan pengganti sebagai Menteri Dalam Negeri atau Menteri Perhubungan yang ditawarkan presiden tidak pernah diterimanya.

Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri melantiknya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada 10 Agustus 2001. Merasa tidak dipercaya lagi oleh presiden, jabatan Menko Polkam ditinggalkannya pada 11 Maret 2004. Berdirinya Partai Demokrat pada 9 September 2002 menguatkan namanya untuk mencapai kerier politik puncak. Ketika Partai Demokrat dideklarasikan pada 17 Oktober 2002, namanya dicalonkan menjadi presiden dalam pemilu presiden 2004.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam dan sejalan dengan masa kampanye pemilu legislatif 2004, ia secara resmi berada dalam koridor Partai Demokrat. Keberadaannya dalam Partai Demokrat menuai sukses dalam pemilu legislatif dengan meraih 7,45 persen suara. Pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkannya sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil presiden Jusuf Kalla.

Ringkasan karir Susilo Bambang Yudhoyono

* Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (1974-1976)
* Dan Tonpan Yonif 305 Kostrad (1976-1977)
* Dan Tn Mo 81 Yonif Linud 330 Kostrad (1977)
* Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I Kostrad (1977-1978)
* Dan Kipan Yonif Linud 330 Kostrad (1979-1981)
* Paban Muda Sops SUAD (1981-1982)
* Komandan Sekolah Pelatih Infanteri (1983-1985)
* Dan Yonif 744 Dam IX/Udayana (1986-1988)
* Paban Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988)
* Dosen Seskoad (1989-1992)
* Korspri Pangab (1993)
* Dan Brigif Linud 17 Kujang 1 Kostrad (1993-1994)
* Asops Kodam Jaya (1994-1995)
* Danrem 072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995)
* Chief Military Observer United Nation Peace Forces (UNPF) di Bosnia-Herzegovina (sejak awal November 1995)
* Kasdam Jaya (1996-hanya lima bulan)
* Pangdam II/Sriwijaya (1996-) sekaligus Ketua Bakorstanasda
* Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR 1998)
* Kepala Staf Teritorial (Kaster ABRI (1998-1999)
* Mentamben (sejak 26 Oktober 1999)
* Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid)
* Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri) mengundurkan diri 11 Maret 2004

Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia.

Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah H.M.S Mintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

Anggaran dasar

Menurut anggaran dasarnya partai ini bertujuan untuk menegakkan dan membangun Negara Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Pada Pemilu 1999, PPP memperoleh 58 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pemilu 2004, PPP kembali memperoleh 58 kursi.

Ketua Umum

Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Chalid sebagai Presiden Partai serta Mintaredja, Th M Gobel, Rusli Halil, dan Masykur sebagai wakil presiden partai.

1. M. Syafaat Mintaredja (5 Januari 1973-1978).
2. H. Djailani Naro (1978-1984 yang menggantikan Mintaredja) dan (1984-1989).
3. Ismail Hassan Metareum (1989-1994) dan (1994-1998).
4. Hamzah Haz (1998-2003) dan (2003-2007). Pada 2001, Hamzah terpilih sebagai wakil presiden lewat suara majelis di Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Dalam Pemilu Presiden 2004, PPP mencalonkan Hamzah Haz sebagai calon presiden, berpasangan dengan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden. Perolehan suara pasangan ini, sampai saat-saat terakhir penghitungan suara, hanya mencapai sekitar 3 persen.
5. Suryadharma Ali (2007-2012).

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (atau tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H untuk tahun hijriah) dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (atau 26 Rabi'ul Awwal 1419 H)

Sejarah

* Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.
* Pada 30 Mei 1999 delapan partai politik berasaskan Islam (PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905) menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accoord) hasil Pemilu 1999.
* 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.
* 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
* 8 Juni 2002 PKS menjadi salah satu partai yang menandatangani dokumen bersama dengan 15 pimpinan parpol lainnya yang menolak UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen di Hotel Sahid, Jakarta. Dokumen bersama ini juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD.
* Pada bulan Maret hingga Juni 2003 tercatat aksi-aksi PK yang mendukung aksi-aksi PKS.
* 2 Juli 2003 Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).
* 3 Juli 2003 PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
* Pada Pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR. Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera.
* Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010.
* Pada bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 bersamaan dengan sukarelawan lainnya PKS pun ikut mengirimkan banyak sukarelawan untuk membantu penanganan bencana alam dan rekonstruksi ke Aceh.
* 26 Maret 2007 PKS secara resmi mencalonkan Adang Daradjatun dan Dani Anwar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk pilkada 2007. Pasangan ini kalah dari pasangan Fauzi-Prijanto yang menurut KPU meraih 58,59% suara, sedangkan Adang-Dani memperoleh 41,41% .
* 9 Juli 2008 PKS memperoleh nomor urut 8 dalam PEMILU 2009 melalui Pengundian Nomor Urut Partai yang diadakan secara resmi oleh KPU

Hanura

Ketua Umum : WIRANTO
Sekretaris Jendral : YUS USMAN SUMANEGARA
Asas : Pancasila

Visi Partai HANURA:

Kemandirian Bangsa
Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.

Kesejahteraan Rakyat
Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat 'kesejahteraan rakyat Indonesia', sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

Gerindra

Tahap pengerjaan

Golkar

Tahap pengerjaan

Partai Golkar

Tahap pengerjaan

Partai Demokrat

Tahap pengerjaan

Gelagat Buruk di Golkar

Pernyataan kekhawatiran anjloknya suara Partai Golkar muncul dari salah satu elit Partai Demokrat. Hal ini dinilai cerminan kepekaan elit-elit partai yang mulai mencium gelagat buruk di tubuh partai berlambang beringin ini.

"Saya setuju kalau ada yang mengatakan itu in design. Karena tidak hanya elit-elit demokrat yang berpikir seperti ini, publik juga melihat perpecahan di Golkar. Tapi kalau sampai (perolehan suara) turun sampai 2,5 persen, itu sih pernyataan Mubarok saja," kata Pengamat Politik LIPI Indria Samego kepada okezone, kamis (12/2/2009).

Menurut Indria, kondisi Pemilu 2004 akan sangat berbeda dengan tahun ini. Di mana Golkar tidak sesolid tahun 2004, karena perpecahan di elit-elit Golkar. "Kontras sekali kan, saat katua umumnya di luar negei, Agung Laksono malah menggelar rapat harian," imbuhnya.

Indira menambahkan, tidak tertutup kemungkinan warning yang diberikan Demokrat melalui pernyataan Akhmad Mubarok itu sebagai peringatan bagi Golkar untuk lebih solid lagi jika tidak ingin perolehan suaranya merosot.

"Golkar itu tidak solid. Berbeda dengan Demokrat yang kekuasaan penuhnya berada di tangan SBY. Ini saya kira merugikan Golkar jika tidak kembali berduet dengan SBY," pungkasnya. (ded) okezone

DPP

Dewan Pengurus Pusat. Kaitannya dengan partai politik.

Dugaan PKS nyontek PPP

Diduga terinspirasi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah menggelar "PPP Mendengar", Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar acara serupa dengan tema Kemana Arah Koalisi Bakda Pemilu 2009.

Acara yang digelar sekali dalam satu minggu ini sangat mirip dengan PPP mendengar. PKS mendatangkan tokoh-tokoh nasional dan tokoh politik untuk berdiskusi bersama fungsionaris serta kader PKS.

"Tujuannya bukan untuk menjaring cawapres yang diusung PKS, ini lebih pada upaya awal untuk mejalin komunikasi dan pada akhirnya untuk menjalin koalisi dengan partai lain," ujar Ketua Humas PKS kepada okezone melalui telepon, Kamis (12/2/2009).

Setelah terjalin komunikasi antar partai, lanjutnya, PKS akan menghitung persentase peluang untuk berkoalisi dengan partai-partai tertentu. "Berapa persen peluang dari setiap partai kita akan jajaki untuk diajak koalisi," katanya.

Yang sudah dipastikan datang, kata Mabruri, adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak SBY dan ibu Mega masih dalam konfirmasi. Untuk perdana, nanti malam akan menghadirkan Pak Suryadharma Ali, tempatnya di DPP PKS (Mampang)," terangnya. (ded) okezone

Indikasi Golkar Merapat ke Gerindra

Berbagai manuver politik menjelang pemilu 2009 semakin liar saja. Setelah 2 partai pendukung pemerintah berselisih paham akibat statemen Ahmad Mubarok, Partai Golkar dikabarkan mulai melirik kemungkinan koalisi dengan Gerindra. Apa benar?

"Beberapa elit Partai Golkar sudah berkomunikasi dan sering mengontak saya 2 minggu terakhir ini. Mereka mengajak kita membangun bersama," kata sumber detikcom di DPP Partai Gerindra, Kamis (12/2/2009).

Menurut sumber itu, bukan tidak mungkin komunikasi awal ini merupakan pintu masuk dari koalisi Golkar dan Gerindra sampai pemilu presiden mendatang. Sayangnya, sumber
tersebut benar-benar menolak menjelaskan siapa saja elit yang sudah berkomunikasi tersebut dan apa saja rencananya.

"Pokoknya sudah ada kontak-kontakan dari elit Golkar. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Ditunggu saja perkembangannya," pungkas sumber yang memiliki posisi
strategis di partai besutan Prabowo itu.

Sebelumnya, tanpa ada hujan dan angin, Prabowo seakan tidak tidak setuju bila dikatakan Gerindra mendekati Golkar. "Golkar kali yang mendekati Gerindra," kata
Prabowo dalam acara semiloka di Kampus Unpad, Bandung, Rabu (11/2/2009) kemarin.

Pernyataan Prabowo ini memang disampaikan dengan nada berkelakar saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai peluang Gerindra di tengah menghangatnya hubungan
Partai Demokrat (PD) dengan Partai Golkar. Pernyataan Prabowo yang demikian percaya diri meski dengan berkelakar tentu memiliki dasar.

Tidak mungkin Prabowo asal-asalan jika tidak ada informasi sebelumnya terkait beberapa elit Golkar yang telah menghubungi beberapa elit Partai Gerindra. Benarkah Golkar ingin lepas dari SBY dan merapat ke Gerindra dengan mengincar sosok Prabowo?
( yid / asy ) detikpemilu

Sumber Dana Partai Gerindra

Berikut ini petikan posting Laler Istana mengenai gerindra. Judul posting ini hampir sama dengan judul yang tertulis di blog tersebut.

Tidak banyak partai politik baru yang mampu bergerak dalam skala nasional dalam tempo yang begitu cepat. Karena untuk dapat sekedar lolos seleksi saja persyaratannya cukup berat. Partai yang baru berdiri itu harus mampu eksis di lebih dari setengah jumlah kecamatan yang tersebar dari Aceh sampai Papua.

Dan itu baru permulaan. Setelah urusan fisik sekretariat atau pos selesai, diperlukan manusia-manusia yang akan mengisi posisi pimpinan daerah, cabang, sampai anak cabang dan ranting. Setelah itu dimulailah rekeruitment untuk anggota-anggotanya. Kalau berhasil, baru bisa mulai melakukan kegiatan-kegiatan. Paling tidak rapat anggota.

Semua itu membutuhkan dana politik yang tidak sedikit. Jumlahnya harus cukup sampai pemilu legislatif. Beberapa partai politik melakukannya dengan cerdik, walaupun ada juga yang terjebak penipuan. Untuk membangun sebuah cabang diberikan iming iming dana yang cukup, tetapi tidak dibayar di muka. Itu harus dibuktikan dengan berdirinya sekretariat dan keberadaan jumlah anggota yang cukup. Tentu saja lengkap dengan fotokopi KTP.

Kalau sudah berdiri dan jalan barulah dana yang sudah terlanjur dikeluarkan diganti atau di reimburse. Beberapa partai politik baru sempat terjebak dengan jualan kecap orang-orang daerah yang dengan cerdik meminta down payment dan dipakai untuk karaoke. Bagi mereka ini kesempatan langka. Easy money untuk sekedar mencarikan tempat, mencetak papan nama, atau meminjamkan KTP. Di tahap ini kita sama sekali tidak bicara tentang ideologi partai. Dan cabang-cabang ini jumlahnya ribuan. Letak sebaran geografisnya juga harus disesuaikan agar pas dengan ketentuan KPU.

...tertarik baca selanjutnya? silahkan serbu laleristana.dagdigdug.com

KPU Siap Memutakhirkan Data

Komisi Pemilihan Umum siap menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu terkait pemuktahiran kembali Data Pemilih Tetap di beberapa provinsi dan kabupaten/kota.

"Ini ada dasarnya, pasal 48 dan 49 UU 10/2008 tentang Pemilu," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati di Kantor Komisi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2009.

Andi mengakui proses tahapan pemilu sudah selesai. Akan tetapi, desakan daerah untuk pemutakhiran itu sangat kuat. "Bahkan beberapa daerah ada juga dari bupati untuk meminta kepada Komisi Pemilihan Umum melakukan perbaikan terhadap data tersebut," katanya.

Menurut dia, dari data yang diperoleh Komisi, ada data permohonannya dari Komisi Pemilihan Umum setempat. Sebab itu, Komisi merasa harus menindaklanjuti hingga hak pilih orang yang belum terdaftar bisa terakomodasi.

Sementara itu anggota Badan Pengawas, Wahidah Suaib menolak rencana pemutakhiran data itu. "Janganlah panwas diundang menjadi pemain di akhir permainan," katanya.

Menurut dia, ketika tahapan pemilu memasuki masa penetapan Daftar Pemilih Sementara ke Daftar Pemilih Tetap, pengawas memberikan masukan. "Apakah sepanjang ke Data Pemilih Tetap, KPU memperhatikan rekomendasi Panwas? Kalau diabaikan, dan ada problem di DPT, konyol kalau kami masuk. Tak ada dasar hukum di-UU untuk mengubah," kata Wahidah.

Menurut dia, amburadulnya Daftar Pemilih juga tanggung jawab dewan dan pemerintah. "Pemerintah dan DPR harus bertanggung jawab," katanya.
• VIVAnews

2,5 Persen Ala Mubarok : Bisa Diartikan JK Gagal Total Urus Golkar

Meski ketegangan antara Partai Golkar dan Demokrat agak mereda, belum tentu masalah akan segera selesai. Bisa jadi masalah ini akan menjadi bola liar yang akan terus bergulir. Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok bisa diartikan sebagai sindiran terhadap Jusuf Kalla yang dianggap gagal total mengurusi partai berlambang beringin ini.

"Dengan menyebut Golkar hanya akan meraih suara 2,5 persen dalam Pemilu 2009 nanti bisa diartikan Jusuf Kalla (JK) gagal total sebagai Ketua Umum Golkar," ujar pengamat Politik Mohammad Qodari kepada detikcom, Rabu (11/2/2009).

Meskipun belakangan Ahmad Mubarok membantah telah mengatakan Golkar hanya akan dapat suara 2,5 persen dan tidak bermaksud menolak, 'luka' para kader Golkar yang tersakiti belum tentu segera reda.

"Itu sebetulnya mengindikasikan Golkar kurang dilihat," imbuh Direktur Indo Barometer ini.

Saat ditanya kenapa harus SBY yang langsung menegur Ahmad Mubarok, apalagi menegurnya tidak secara langsung dan malah melalui jumpa pers, Qodari melihat SBY memang menganggap ini adalah masalah yang serius. "Dia (JK) banyak memberi dukungan dan bantuan terhadap pemerintahan SBY," pungkasnya. ( anw / mei ) Jakarta - Anwar Khumaini - detikPemilu

Ironi Partai Golkar

Partai Golkar meradang lantaran secarik pernyataan. Bila pernyataan itu meluncur dari seteru, "gempa politik" yang dihasilkan mungkin akan kecil saja. Tapi, tersebab pernyataan itu berasal dari sekutu, yaitu Partai Demokrat, efeknya lumayan panjang dan memantik kehebohan.

Beberapa hari lalu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan, Partai Golkar hanya bakal memperoleh suara 2,5 persen dalam Pemilu 2009. Mendengar ini, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla kontan bereaksi keras. Buru-buru para petinggi Demokrat meralat.

Lebih jauh, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa perlu menggelar jumpa pers mengenai hal ini. Inti pernyataannya: Demokrat tak melecehkan Golkar. "Partai Golkar adalah sahabat dekat Partai Demokrat," kata Yudhoyono. Mubarok pun ditegur.

Dan, inilah sisi lain dari kehebohan tersebut: ironi membekap Partai Golkar. Semua pasti ingat bahwa Golkar adalah pemenang pemilu legislatif 2004. Mereka tak mengulangi kekalahan pada Pemilu 1999, saat takluk oleh PDI perjuangan. Suara yang diraup pada 2004 mencapai 21,58 persen. Bandingkan dengan Demokrat yang hanya mendulang 7,45 persen. Ironisnya, sampai hari ini, partai Beringin itu tak kunjung menetapkan kata final soal calon presiden.

Rapat Pimpinan Nasional Golkar pada Oktober 2008 memang memunculkan nama calon kandidat yang akan diusung pada pemilihan presiden. Di antaranya, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie. Problemnya, dalam banyak survei, tingkat keterpilihan mereka relatif jauh di bawah Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.

Ketiadaan "jagoan" semakin memicu keterbelahan sikap di internal Golkar. Sikap pertama, menghendaki Golkar menjagokan kader sendiri sebagai calon presiden. Barangkali mereka beranggapan, hasil survei tak mencerminkan realitas sesungguhnya. Atau, merefleksikan kenyataan tapi bisa diubah dengan kerja keras jaringan partai se-Indonesia. Sikap kedua, merasa "puas" ketika Golkar cuma mengusung kadernya sebagai calon wakil presiden. Inilah kalangan yang mencoba berdamai dengan kenyataan. Ketika kekalahan telah bisa diprediksi dan tak terhindarkan, kenapa memaksakan diri?!

Di tengah-tengah situasi itu, beberapa kader Golkar justru dicalonkan partai lain. Sebut saja Sultan dan Paloh. Menyangkut manuver Sultan, sebagian elit Golkar sudah mulai resah. Kepada TEMPO, Kalla meminta Sultan memperjelas posisi terkait rencananya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan sebagai pendamping Megawati.

Ironi lain adalah soal penjaringan calon presiden itu sendiri. Golkar masih dibelit perbedaan pendirian: memilih cara konvensi atau non-konvensi. Politisi senior Akbar Tandjung dan para pendukungnya bersikeras bahwa konvensi adalah cara terbaik menemukan kader yang tepat untuk diterjunkan. Selain itu, konvensi mencegah perpecahan karena setiap kader punya peluang yang sama untuk maju selaku calon.

Sebaliknya, kubu Kalla teguh pada pendirian bahwa konvensi tidak dibutuhkan. Alasannya, sejauh bisa dipantau di media massa, konvensi meminta ongkos sangat besar. Kedua, pemenang konvensi Golkar terdahulu, yaitu Wiranto, toh gagal juga memenangi pemilihan presiden 2004.

Golkar telah malang-melintang di percaturan politik sejak Orde Baru masih "kanak-kanak." Tapi, kematangan agaknya belum tergapai sepenuhnya. Bahkan soal mekanisme penetapan calon presiden saja masih dipertikaikan. Memang harap diingat, selama Orde Baru, partai ini menikmati privelese luar biasa. Tak perlu berkeringat, Golkar pasti menang. Memanfaatkan aparatus birokasi, misalnya, Golkar merambah hingga ke tingkat desa. Pada saat bersamaan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dilarang beraktivitas mulai dari tingkat kabupaten/kotamadya ke bawah. Dalam bahasa ilmuwan politik dari Ohio State University, Bill Liddle, "Pemilu-pemilu Orde Baru adalah pengukur kehendak rakyat yang tak sempurna."

Ketika era reformasi datang dan kompetisi terbuka terbentang, Golkar mesti berbenah diri dari awal. Boleh jadi, dampak buruk proteksi selama Orde Baru akhirnya dirasakan mereka belakangan ini. Jika sekadar mementahkan sinyalamen peraihan 2,5 persen suara, itu ibarat membalikkan telapak tangan. Namun, berjaya di kancah pemilihan presiden adalah hal yang sama sekali berbeda situasinya buat Golkar.

Yus Ariyanto
Koordinator Liputan6.com

Sebagai Ketua Organisasi Tidak Boleh Mendukung Parpol

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap Susilo Bambang Yudhoyono bila terpilih lagi menjadi presiden dalam pemilu 2009. Sebab saat ini masih banyak persoalan bangsa yang perlu diselesaikan dengan cepat.

"Jika terpilih kinerjanya bisa lebih ditingkatkan lagi. Harus kerja lebih all out lagi," kata Din usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 11 Februari 2009.

Dalam pertemuan satu jam itu, Din memberikan ucapan selamat kepada Yudhoyono yang telah dicalonkan kembali oleh Partai Demokrat untuk periode 2009-2014. Oleh sebab itu, Din mengharapkan Yudhoyono dapat menampilkan kepemimpinan yang lebih baik.

Din membantah kalau pertemuannya itu terkait dengan penjaringan Yudhoyono mencari calon wakil presiden. Menurutnya, kehadirannya di Kantor Presiden hanya untuk mengundang Yudhoyono dalam acara pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandar Lampung pada tanggal 5 sampai 8 Maret 2009.

Meski memberikan ucapan selamat dan memotivasi pencalonan Yudhoyono, Din tidak ingin hal itu diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap Yudhoyono dalam pemilu. "Sebagai ketua organisasi tidak boleh mendukung parpol," jelasnya.

Din dalam kesempatan itu juga berpesan, agar para elit politik tidak sibuk bertikai menjelang pemilu. Menurut Din, hal itu justru akan merugikan kepentingan rakyat.
• VIVAnews

Panwaslu

Panitia pengawas pemilu atau Panwaslu adalah panitia pengawas level provinsi yang dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan selesai.

Pasca disahkannya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dimensi pengawasan pemilu mengalami perubahan. Setidaknya dalam konteks eksistensi, institusi pengawas pemilu mengalami peningkatan. Dalam UU nomor 12 tahun 2003 maupun UU 32 tahun 2004 (PP nomor 6 tahun 2005) memposisikan panitia pengawas pemilu hanya sebatas instrumen yang bersifat ad hoc. Sedangkan dalam UU nomor 22 tahun 2007, selain istilah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diganti menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka institusi pengawas ini berstatus sebagai instrumen yang bersifat permanen. Meskipun ketentuan permanen ini hanya berlaku untuk level pusat, yakni Bawaslu saja. Sedangkan level provinsi sampai dengan desa, tetap menggunakan istilah Panwaslu yang juga berarti bersifat ad hoc.

Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum.

Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.

Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008.

Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu.
Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

KPU - Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

Ketua KPU periode 2007-2012 adalah Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A.

Periode 2000 - 2007

1. Ketua: Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, M.A.
2. Prof. Ramlan Surbakti, M.A, Ph.D.
3. Drs. Mulyana W. Kusumah
4. Drs. Daan Dimara, MA.
5. Dr. Rusadi Kantaprawira
6. Imam Budidarmawan Prasodjo, MA, PhD.
7. Drs. Anas Urbaningrum, M.A.
8. Chusnul.Mar'iyah, Ph.D.
9. Dr. F.X. Mudji Sutrisno, S.J.
10. Dr. Hamid Awaluddin
11. Dra. Valina Singka Subekti, MSi

Periode 2007 - 2012

1. Ketua: Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A.
2. Sri Nuryanti, S.IP, M.A.
3. Dra Endang Sulastri, M.Si.
4. I Gusti Putu Artha, S.T, M.Si.
5. Dra Andi Nurpati, M.Pd.
6. H. Abdul Aziz, M.A.
7. Prof. Syamsul Bahri

Kader

Kader adalah penggiat atau pengurus organisasi dimana berlaku aktif dalam menjalankan organisasi.

Pengawas Pemilu Diancam Dibunuh

Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) telah usai. Koordinasi tiga aparat penegak hukum pidana Pemilu itu menyepakati mengedepankan prisip efektifitas kerja, yakni, cepat, tepat dan produktif.

"Indikator produktivitas, tiap bulan setidaknya sepuluh kasus ditindaklanjuti oleh pengawas propinsi," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2009.

Menurut Nur, Pengawas lebih senang jika tidak ada pelanggaran. Akan tetapi, realitas Pemilu 1999 dan 2004 serta pemilihan kepala daerah yang berlangsung sejak 2005 hingga 2008, sarat pelanggaran. "Sering dipertanyakan bagaimana kinerja panitia pengawas di lapangan," kata Nur.

Karena itu, Pengawas bertekad serius menunjukkan kinerja. Menurut dia, selama ini delapan puluh persen kasus berasal dari temuan, bukan laporan. "Ini menunjukkan kami tidak tidur," katanya.

Bahkan kerja keras Pengawas Pemilu itu sering pula dibalas intimidasi. Misalnya, panitia pengawas Nias Selatan, digugat hukum setelah menertibkan alat peraga kampanye. Di Wonosobo, ada anggota panitia pengawas tidak berani masuk kerja. "Karena diteror akan dibunuh pasca penertiban spanduk kampanye," ujar Nur Hidayat.
• VIVAnews

Koalisi Partai Gurem

Tingginya patokan suara untuk mencalonkan calon presiden yang ditetapkan DPR, membuat sejumlah Partai Politik kecil dan baru harus memutar otak. Jalur koalisi pun akan dibentuk untuk meredam parpol incumbent dan oposisi.

Hal ini diungkapkan Sekjen DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Yansen Sitorus dalam Diskusi Inside Strategic Forum dan Bapilu Partai Peduli Rakyat Nasional bertema "Membangun Koalisi Partai Alternatif-Progresif" di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (11/2/2009).

"Amatlah penting dan merupakan kebutuhan yang mendesak dibangunnya koalisi alternatif. Ini untuk membangkitkan bangsa Indonesia dari keterpurukan," kata Yansen.

Dalam diskusi ini turut dihadiri perwakilan Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Partai Merdeka, Partai Hati Nurani Rakyat, dan PPRN.

Dia menjelaskan, koalisi ini juga didasarkan atas kegagalan Partai pendukung pemerintah dan Partai oposisi di bidang Politik. Pasalnya, parpol tersebut lebih mementingkan Politik Pribadi ketimbang rakyat.

"PPRN tidak percaya lagi terhadap parpol yang berkuasa, pernah berkuasa, dan ingin kembali berkuasa,'' tegasnya

Selain itu, penguasaan asing terhadap sektor ekonomi dan SDA yang dimiliki Indonesia juga menjadi salah satu alasan harus adanya koalisi alternatif.

"Partai yang telah berkuasa telah gagal dan Partai baru harus berani untuk melakukan perubahan yang mendasar dan radikal," harapnya. (kem) Jakarta-okezone

Partai Golkar Dilematis

Sinyal dari Wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang "ragu-ragu" menunjukkan Golkar dalam kondisi yang dilematis. Golkar ragu untuk untuk menentukan maju dalam Pilpres atau hanya akan maju sebagai Cawapres untuk kembali mendampingi SBY. Sebab, dari hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan hasil yang sangat baik di atas duet capres-cawapres dari Partai yang lainnya.

"Ini adalah indikasi yang kuat bahwa Golkar saat ini sangat delematis ketika hanya cawapres. Namun dalam kenyataan Partai Golkarlah yang menjadi tulang punggung pemeritahan SBY," terang Ari Dwipayana, Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Rabu (11/2/2009).

Kondisi yang tidak menentu dengan sikap pimpinan umum Golkar ini nantinya juga akan berimbas pada Golkar karena menimbulkan beberapa faksi di tubuh Golkar yang akan mendukung JK atau justru akan membuat blok koalisi baru dengan mengusung capres lain selain JK atau justru bergabung dengan capres dari Partai lain seperti capres dari PDIP.

"Kondisi ini yang membuat kader-kader Golkar nantinya akan terpecah akibat sikap ketua umumnya yang tidak tegas walaupun Partai Golkar sendiri baru akan memutuskan apakah akan maju sebagai capres atau cawapres setelah melihat hasil pemilu legislatif," tuturnya.

Lebih lanjut Ari menyatakan klaim yang dilakukan oleh Partai Demokrat bahwa pemerintahan telah berhasil mengatasi berbagai kesulitan ekonomi masyarakat berkat kepemimpinan SBY dinilai sangat wajar karena di Indonesia yang dikenal hanya sistem presidensial sehingga ketika pemerintah berhasil maka yang berhak mengklaim adalah presiden bukan wapresnya.

"Golkar dengan kondisi semacam ini akan semakin mengerucutkan kebijakan untuk maju menjadi capres dan tidak hanya menjadi bayang-bayang demokrat dan juga tamengnya SBY," tandasnya.

Ari Dwipaya menambahkan keputusan Golkar yang sejak awal tidak awal memutuskan akan mengusung capres atau cawapres juga akan berimbas pada pemenangan pemilu legislatif karena para kader tidak akan secara maksimal mengejar perolehan suara terbanyak untuk bisa maju dalam bursa Pilpres.

"Ini dilema ketika mesin Golkar bergerak dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif hanya akan memenangkan JK yang hanya memutuskan menjadi cawapresnya SBY," pungkasnya. (mbs) YOGYAKARTA - okezone