Mega-Prabowo Tolak Privatisasi Pendidikan

VIVAnews – Calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, telah membuat kesepakatan untuk menentang Undang-undang Badan Hukum Pendidikan karena dinilai menjadi salah satu instrumen privatisasi pendidikan.

“Saya sudah membuat kesepakatan hitam di atas putih dengan Megawati bahwa kami menentang UU BHP,” kata Prabowo di acara Ring Politik ANTV di Hotel Crowne Plaza, Kamis 28 Mei 2009.

Prabowo juga mengatakan sudah mempertimbangkan untuk merevisi isi UU BHP jika kelak menang dalam pemilihan presiden 2009. “Kalau perlu dicabut,” kata Prabowo.

Prabowo menolak privatisasi pendidikan karena dia menilai menutup kemungkinan anak-anak dari keluarga miskin perguruan tinggi.

Prabowo mengatakan pendidikan merupakan kunci pembangunan Indonesia. Karena itu, Prabowo mendorong investasi yang besar di sektor ini.

“Makanya kami akan melakukan investasi besar di sektor pendidikan. Antara lain untuk perbaikan kesejahteraan guru, dan dosen. Kurikulim juga harus diperbaiki,” kata Prabowo.

Tujuan investasi di sektor pendidikan, kata Prabowo, antara lain untuk mengamankan kekayaan nasional yang tiap tahun jebol.

Prabowo mengemukakan buruknya penanganan dan pengelolaan pendidikan merupakan sumber penderitaan dan kerusakan.

Prabowo Tak Mau Jadi Ban Serep

VIVAnews - Calon wakil presiden usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra, Prabowo Subianto menolak dirinya ban serep Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, majunya dia membawa misi perubahan di bidang ekonomi.

"Saya dijanjikan Ibu Mega mengambil peran lebih banyak di bidang ekonomi. Jadi kami bukan ban serep," kata Prabowo dalam acara Ring Politik hasil kerja sama antv dengan VIVAnews di Hotel Crown Plaza, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 28 Mei 2009.

Dia mengatakan, dalam negosisasi awal dengan Mega, Prabowo akan masuk ke gelanggang politik untuk mengusung program perubahan di bidang ekonomi. "Saya diberikan peran melakukan perubahan di bidang ekonomi, saya menyetujui ajakan Ibu Mega," katanya.

Prabowo mengaku menjadi pendukung pembangunan di bidang ekonomi dengan konsep kerakyatan. Konsep yang sesuai dengan kostitusi nasional, Undang-undang Dasar 1945. "Ekonomi kerakyatan semangatnya sama dengan UUD 1945," katanya.

Karena itu, Prabowo akan memperjuangkan perekonomian sesuai dengan UUD 1945. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan UUD 1945 diamandemen. "Amandemen boleh, asalkan pembukaan dan batang tubuh tidak dihilangkan. Ini agar generasi selanjutnya mengerti pemikiran pendiri negara," katanya.

Jawaban Mega atas Tantangan SBY

Tantangan bicara terbuka yang dilontarkan Partai Demokrat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuai reaksi kubu Moncong Putih. Mega dipastikan siap bicara terbuka dan berdebat asalkan pada waktu yang tepat.

"Kita harus sabar dulu, masalah debat nanti ada waktunya pas pemilu. Ini kan sudah pernah dilakukan Mbak Mega pada pemilu lalu," ujar Wasekjen PDIP Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi okezone, Kamis (26/2/2009).

Menurutnya, Megawati secara pribadi tidak pernah memiliki persoalan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya saja, Mega cenderung tegas kepada pemerintah karena posisinya sebagai ketua partai oposisi.

"Kalau kami menjadi penguasa, kami akan berterimakasih kepada oposisi. Karena dengan begitu kinerjanya menjadi lebih terkontrol," tandasnya.

Selain itu, kata dia, debat dihadapan publik menjadi sia-sia jika dilakukan tidak pada saat yang tepat. "Memangnya kalau sekarang debat harga BBM menjadi turun? Kan tidak," tukasnya.

Karenanya, Ganjar mengajak kepada pihak yang ingin melihat Megawati berdebat dengan SBY agar bersabar. Pasalnya, kata dia, PDIP dan Megawati ingin menaati aturan konstitusi.

"Kalau SBY mau bertemu Mbak Mega silakan saja. Tapi untuk berdebat di depan publik, kita tunggu saat kompetisi dimulai," pungkasnya.

Sebelumnya, SBY mengajak Mega untuk bicara di hadapan publik terkait kabar buruknya hubungan antara keduanya. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie dalam acara "Akhirnya SBY Bicara" di Jalan teuku Umar, Jakarta Pusat Rabu malam kemarin

SBY tantang Megawati. Beranikah Mega?

Susilo Bambang Yudhoyono mengajak Megawati Soekarnoputri untuk bersedia melakukan klarifikasi secara terbuka dengan disaksikan oleh masyarakat.

Demikian dikatakan Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di Bravo Media Center Jalan Teuku Umar Nomor 51, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2009) malam.

"Sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai buruknya hubungan antara Pak SBY dan Ibu Megawati," tuturnya.

Selama ini beredar kabar bahwa hubungan antara SBY dan Mega tidak berjalan baik. Oleh karena itu, lanjut Marzuki, diplomasi SBY di acara "Akhirnya SBY Bicara" tersirat makna SBY tidak ingin menyerang siapa pun termasuk Mega.

"Dalam penyampaiannya pun, SBY tidak menyerang atau menyudutkan siapapun, termasuk Megawati Soekarnoputri yang selama ini dinilai memiliki hubungan tak baik di antara keduanya," jelasnya.

Langkah diplomasi yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara "Akhirnya SBY Bicara", kemarin, dianggap patut menjadi acuan bagi para pemimpin nasional lainnya.

"Karena yang disampaikan oleh Pak SBY itu apa adanya dan tidak mengada-ada,'" tuturnya.

Yang terpenting juga, sambung Marzuki, keterangan yang disampaikan oleh SBY itu berdasarkan fakta dan data. Sehingga, akhirnya bisa memaparkan semua persoalan secara gamblang. "Ini tentunya yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat selama ini," pungkasnya. (lsi)

Pertemuan SBY dan JK membahas PD dan Golkar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan bertemu di kediaman SBY, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pukul 21.00 WIB. Salah satu yang akan dibahas, adalah hubungan Partai Demokrat (PD) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

"Rencananya memang begitu. Kan belum jumpa sejak pulang (dari luar negeri)," ujar Kepala Press Officer Istana Wapres Muchlis Hasyim ketika dihubungi detikcom, Minggu (22/2/2009).

Salah satu agendanya, adalah membahas perkembangan terakhir hubungan PD dan Golkar.

"Iya dong. Beliau berdua masih punya mandat dari rakyat untuk bersama-sama sampai Oktober 2009. Masih delapan bulan," imbuh Muchlis.

Jangan sampai dinamika politik yang mulai memanas, lanjutnya, mempengaruhi kinerja keduanya. "Beliau mau yang terbaik untuk bangsa. Bukan untuk kepentingan partai atau beliau-beliau berdua ini," jelas dia.

Selain itu, JK juga akan melaporkan hasil kunjungannya ke luar negeri sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2009 lalu. Yang paling penting, JK akan menyampaikan laporannya bertemu dengan mediator perdamaian RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Martti Ahtisaari.

Pada pukul 19.00 WIB, JK akan menjamu Martti, yang juga sahabat JK, di rumah dinasnya di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu nanti mengenai perkembangan perdamaian di Aceh.

"Akhir Januari lalu, ada pertemuan di Helsinki. Mereka membicarakan perkembangan perdamaian di Aceh. Yang datang wakil pemerintah, wakil GAM dan Martti, itu yang akan disampaikan ke Pak Presiden," ujarnya

Akbar Tanjung Siap Jadi Capres

Bursa bakal calon presiden Partai Golkar semakin marak. Akbar Tanjung menyatakan siap bersaing dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla untuk diajukan sebagai calon presiden. Hal ini disampaikan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu baru-baru ini, tak lama setelah Jusuf Kalla menyatakan siap menjadi capres. Akbar pun menginginkan proses yang transparan dalam penetapan bakal capres tersebut.

Jumat silam, Kalla menerima pencalonan dirinya sebagai capres. Namun hal itu baru akan diputuskan pada Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Golkar pada April mendatang. Pernyataan kesediaan Kalla tentu melegakan sejumlah pengurus daerah Golkar. Namun, yang lebih penting bagaimana penetapan capres akan dilakukan mengingat Kalla sempat menolak adanya konvensi seperti pernah dilakukan di era Akbar Tanjung

Masalah Caleg dan Kotak Suara Pemilu 2009

Sosialisasi pemilu terkait perubahan dari pola pencoblosan ke pencontrengan pada pemilu nanti terus digalakkan Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya lewat media televisi, sosialisasi pun dilakukan langsung kepada calon pemilih, seperti di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, belum lama ini.

Ratusan nelayan dan kalangan jompo yang ikut sosialisasi sesekali tertawa. Tapi, sebagian mengaku bingung. Namun demikian, mencontreng terbilang mudah, tak jauh beda dengan mencoblos.

Kesulitan baru muncul saat akan memilih calon wakil rakyat, khususnya bagi mereka yang buta huruf. Sebab, tidak ada foto terpampang di kertas suara. Belum lagi karena terlalu banyaknya caleg yang ikut pemilu.

Bukan hanya soal pencontrengan, banyaknya caleg juga membuat ukuran kertas suara lebih lebar, sehingga calon pemilih kerepotan di dalam bilik suara. Lipatan kertas suara juga dinilai terlalu tebal, sehingga sulit dimasukkan ke kotak suara

Konvoi Sepeda Dukung Capres HB X

Berbagai cara dilakukan untuk mendukung tokohnya maju sebagai calon presiden. Salah satunya dengan konvoi mengayuh sepeda ontel. Hal tersebut dilakukan oleh sekitar 50 orang yang tergabung dalam Sayap Ontel Merti Nusantara, yang mendukung Sultan HBX untuk maju sebagai capres di Pemilu 2009.

Meski rata-rata usia mereka di atas 45 tahun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk mengayuh ontel berkeliling Jakarta mulai dari Kebayoran Baru, Bundaran HI, Jl Anyer, hingga berakhir di Jl Rasuna Said.

"Ini merupakan wujud warga Jawa Tengah khususnya Yogyakarta untuk mendukung Sultan HBX maju sebagai presiden," kata Koordinator Sayap Ontel Merti Nusantara Edy Budiardjo ketika ditemui di kawasan Rasuna Said Jakarta, Minggu (22/2).

Edy mengungkapkan, dipilihnya sepeda ontel, selain karena merupakan salah satu simbol Yogyakarta, juga lebih ramah lingkungan dan membuat badan menjadi sehat. Namun, yang terpenting, mampu mengenang kenangan indah masa lalu dan berharap kedamaian terwujud di Indonesia tanpa ada lagi perselisihan.

Selain itu, wujud dukungan juga disiapkan melalui kain sepanjang 60 meter yang bisa ditandatangani oleh siapa saja sebagai wujud dukungan terhadap pencalonan presiden Sultan HBX.

"Nantinya jika sudah penuh, kami akan serahkan langsung kepada Sultan HBX," tambahnya.

Kendaraan politik untuk pencalonan presiden, lanjut Edy, memang dibutuhkan Sultan HBX pada Pemilu 2009. Karena itu, dukungan masyarakat, terutama Yogyakarta dan Jawa Tengah, terus diupayakan sebab melalui Sultan HBX perubahan Indonesia akan terlaksana

Perpu Pemilu Dibahas 4 Instansi

Sejumlah perwakilan dari empat instansi, yakni Komisi Pemilihan Umum, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretariat Negara membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) pemilihan umum, siang ini.

Pertemuan ini memasuki tahapan akhir sebelum perpu itu disahkan. Salah satu substansi yang dibahas dalam perpu ini adalah soal suara terbanyak.

"Salah satu agendanya memang membahas soal perpu pemilu," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Syamsul Bahri sebelum melakukan rapat koordinasi di Gedung Depdagri, Jakarta, Minggu 22 Februari 2009.

Selain membahas mengenai perpu, rapat koordinasi itu juga mengagendakan mengenai kesiapan Komisi Pemilihan Umum terhadap pendistribusian logistik pemilu serta sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat.

Namun, rapat yang membahas mengenai perpu itu tidak dihadiri petinggi keempat instasi itu. Komisi Pemilihan Umum hanya diwakili beberapa anggotanya saja, dan begitu juga dengan Kementerian Polkam dan Sekretariat Negara.

Perpu tersebut berisi tiga substansi, yakni pengaturan suara terbanyak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pemutakhiran data pemilih dan penandaan dua kali.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan putusan Mahkamah yang mencabut pasal 214 soal suara terbanyak di UU pemilu tidak memerlukan aturan tambahan. Putusan itu, kata dia, sudah bisa menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum 2009.

Namun, Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah bersikukuh mengatur masalah suara terbanyak ini dalam perpu.

NPWP Caleg

Calon legislatif yang akan bertarung di Pemilihan Umum 2009 dihimbau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

"Punya NPWP itu bisa menjadi bukti dia mencintai negaranya," kata Direktur Penyuluhan dan Humas Direktorat Pajak, Djoko Slamet Surjo Putro saat kampanye Sunset Policy di Jakarta. Minggu 22 Februari 2009.

Ia menegaskan ada sanksi pidana orang yang tidak memiliki NPWP dan membayar pajak. "Bayangkan kalau calon rakyat sampai tidak punya NPWP dan tidak bayar pajak," kata dia. Dalam undang-undang, kata dia, diatur pidana penjara bagi orang yang tidak membayar pajak. "Ini termasuk dalam tindak pidana fiskal," kata dia. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat, termasuk caleg, untuk mengurus NPWP.

"Masyarakat harus memanfaatkan kesempatan Sunset Policy yang diperpanjang sampai akhir Februari ini," tambahnya.

Direktorat Pajak, kata dia, juga melakukan inisiatif untuk mendatangi masyarakat dan melakukan sosialisasi Sunset Policy ini.
• VIVAnews

Pemilihan Capres Golkar Sentralistik

Meskipun penjaringan capres yang dilakukan Golkar dengan cara meminta Dewan Pimpinan Daerah mengajukan nama-nama bakal calon presiden namun dalam penentuan capres nanti, peran beberapa pengurus maupun tokoh-tokoh Golkar sangat kuat.

"Saya kira Golkar belum akan menghilangkan pola sentralistik. Penentuan capres sebenarnya berada di tangan segelintir orang Golkar," ungkap Direktur Cetro, Hadar N Gumai kepada Persda Network, Sabtu (21/2).

Pendapat itu berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 yang lalu saat calon presiden yang diajukan dalam konvensi kalah bertarung. "Golkar tidak ingin mengulangi kesalahan Pemilu 2004 yang lalu sehingga saat menentukan capres yang akan bertarung dalam Pemilu mendatang mereka akan berhati-hati, " ungkapnya.

Kehati-hatian Golkar ini juga akan bisa berdampak terhadap kemungkinan pencapresan Jusuf Kalla. "Sampai sekarang ini kan belum jelas karena belum tentu JK yang dicalonkan sebagai capres Golkar. Jusuf Kalla kan sebatas bersedia dicalonkan," tandasnya.

Handar pun belum bisa melakukan prediksi apakah JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan terpilih karena dirinya tidak mengetahui secara persis keinginan pengurus DPD di daerah dalam mengajukan calonnya.

"Kalau misalnya pemilihan capres benar-benar murni dari daerah juga sulit diprediksi JK akan menjadi capres karena kekuatan calon-calon yang ada di daerah berbeda-beda. Jadi kembali, kuncinya calon yang terpilih berada di tangan segelitir orang meskipun akan mereka mendengar suara dari DPD-DPD," ungkapnya.

Koalisi Golkar - PDIP

Koalisi partai nasionalis Golkar dan PDIP akan segera terbentuk menjelang pemilihan presiden mendatang. Bahkan kolaisi besar ini dimungkinkan segera dikumandangkan sebelum pemilihan legislatif.

Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufik Kemas, Sabtu (21/2) mengatakan, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dibutuhkan
suatu koalisi partai besar yang beridelogi serupa demi menggantikan kepemimpinan nasional. Karena itu, lanjut Taufik, PDIP dan Golkar lah yang akan melakukan koalisi penyelamatan bangsa ini.

"Kalau dua partai ini bersatu dimana keduanya memiliki massa yang banyak dan berideologi sama, maka semuanya bisa beres," ungkap Taufik disela kunjungannya bertemu buruh Perkebunan PT London Sumatra Indonesia di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Disinggung kapan koalisi partainya dan Golkar akan terjadi, Taufik mengatakan, bisa sebelum pemilihan legislatif ataupun tak jauh sesudah pemilihan legislatif.

"Kalau lihat konstalasi sekarang ini, dengan ciri komunikasi politik kami dengan Golkar makin hari makin meningkat, maka koalisi akan terbentuk dekat-dekat ini. Bahkan partai lain pun seperti PAN dimungkinkan ikut bergabung," ujarnya.

Sementara mengenai posisi capres dan cawapres dalam koalisi PDIP-Golkar, Taufik mengatakan, PDIP tetap mengusung Megawati Soekarnoputri menjadi capres. "Kami tetap mengusung capres, karena yakin menang dalam pileg. Begitu juga mereka yakin PDIP akan menang," ungkap Taufik.

Dalam kesempatan kemarin pun Taufik meminta kepada seluruh kader, simpatisan PDIP jangan mengungkit-ngungkit lagi tentang Golkar zaman orde baru. Taufik meminta kader PDIP memaafkan masa lalu yang suram, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia,

"Saya dan Bu Megawati pada zaman tersebut pernah disakiti. Namun Ibu Mega selalu memaafkan, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Karena itu kader PDIP harus juga memaafkan," ungkap Taufik.

Ketua DPP Golkar Enggar Triastolukita, ketika dikonfirmasi melewati telepon mengenai kemungkinan adanya koalisi besar antara partainya dan PDIP jelang pilpres, tampak merespon positif. "Dalam politik itu kemungkinan bisa terjadi," ungkap Enggar.

Dikatakan Enggar, memang komunikasi politik antara partainya dan PDIP memang sekarang ini tengah meningkat dan sangat harmonis. "Kami sangat baik dengan PDIP. Dan mungkin saja koalisi itu akan terjadi," jelas Enggar.

Disinggung tentang posisi capres dan cawapres dalam koalisi, Enggar mengatakan, harus melihat hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas) Bulan Maret. "kita lihat saja Rapimsus nanti," singkatnya. -kompas-

Kasus PT Ganeca - Panwaslu

JAKARTA - PT Ganeca mengaku belum memiliki rencana menuntut Panwaslu Bekasi atas tudingan rusaknya 14 juta surat suara yang dicetak oleh PT Ganeca Exact.

"Belum kepikiran (melakukan tuntutan), kita lebih baik mengejar target cetak surat suara kan waktu sudah mepet. Karenanya kita lebih baik memikirkan bagaimana target tersebut dapat selesai tepat waktu," kata Kepala Operasional Percetakan PT Ganeca Exact, Basyuni kepada okezone, Sabtu (21/2/2009).

Menurutnya, jika klarifikasi yang diberikan PT Ganeca terhadap pihak Panwaslu dinilai sudah cukup maka permasalahan tersebut dapat dianggap selesai. Oleh karena itu, hingga saat ini pihaknya belum berpikiran untuk menuntut pihak Panwaslu.

"Sampai saat ini kami tidak ada kepikiran ke sana (menuntut)," ungkapnya.

Ditanyakan apakah Ganeca merasa dicemarkan nama baiknya atas tudingan panwaslu, Basyuni mengaku hal tersebut relatif. Sebab, dia menilai tudingan itu merupakan suatu peringatan kepada semua perusahaan yang mendapat tender mencetak surat suara agar lebih berhati-hati dan teliti dalam mencetak surat suara.

"Relatif, sementara ini kami memandang panwaslu membuat peringatan cetak suara harus hati-hati," pungkasnya

Peluang JK jadi Presiden Kecil, Kata Pengamat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar menyatakan siap maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada pemilihan presiden nanti. Sayang, belum apa-apa peluang JK bisa terpilih diprediksi sangat kecil.

"Ini kan belum final. JK baru menyatakan bersedia," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Bone Hargens usai dialog Polemik yang diadakan Trijaya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (21/2/2009).

Bone menambahkan, dirinya melihat faksi-faksi lain dalam tubuh Golkar yang kemungkinan akan menyingkirkan JK untuk jadi capres Golkar dalam Rapimnas khusus yang dilaksanakan usai pemilihan legislatif.

Bahkan Bone mengatakan saat ini ada indikasi Akbar Tandjung mulai merapat ke faksi Sultan.

"Padahal kalian tahu Sultan sampai saat ini masih mendapat dukungan terbesar dari DPD dan masyarakat, menurut hasil survei. Jadi, peluang JK kecil terpilih apabila proses Rapimnas berlangsung secara demokratis," pungkasnya. -okezone-

Gus Dur Dukung Penjegalan Capres Independen

JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi calon presiden dari unsur independen, mendapat dukungan dari Gus Dur. Vonis itu tepat karena sudah sesuai dengan prinsip demokrasi.

"Hal itu (putusan MK) sudah sesuai dengan garis besar resmi dari parpol-parpol besar," ujar Gus Dur di acara Kongkow Bareng di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu, Jakarta, Sabtu (21/2/2009).

Garis besar yang disepakati di antaranya struktur pemerintahan hanya boleh diisi para kader parpol-parpol. Sehingga hanya parpol atau gabungan parpol yang berhak mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dengan syarat memiliki 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara nasional pemilu legislatif.

Karena itu, Gus Dur secara terang-terangan menyatakan melihat adanya intervensi dari parpol-parpol besar kepada MK dalam memutuskan uji materi capres independen. "Kecuali dari PKB," kelitnya.

Perlu diketahui, pada Selasa, 17 Februari lalu MK memutuskan tidak meloloskan uji materi UU Nomor 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Fadroel Rahman cs.

Hakim konstitusi menilai pasal 1 angka (6), pasal 5 ayat (1) dan pasal 5 ayat (4) UU Pilpres tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28 D ayat (1), pasal 28 D ayat (3) dan pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. -okezone-

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 versi Jawa

Aku meh nyoba nulis bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 versi bahasa jawa. Neng ngendi ngendi dibahas nganggo boso indonesia nganti bosen sing maca. Nek ditonton saka ukara pembentuke, kampanye kuwi maksude campaign, proses utawa prosedur nggo nginformasekne sesuwatu *halah* kanggo masyarakat. Damai iku tentrem, ora gelut, ora congkrah. Nek pemilu, kuwi asline pemilihan umum. Ukara kanggo nyebut acara gedhe milih wakil - wakil rakyat sing bakal lungguh ing kursi DPR. Nek kata indonesia, ora kudhu tak terangke to? Tak anggep kowe kabeh ora pati pekok ra mudheng negarane dhewe. Nek sik 2009 kuwi maksude ongko taun, dudu nomer buntut, opomaneh ukuran kutang. Nah, kui mau informasi detil bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Piye, rak yo wis mudheng kabeh to? Nek isih urung mudheng, mengko tak copy-paste njut tak sebarne neng rimba perblogan indonesia ben kowe kabeh iso moco bola bali bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Wis, tak ngising sik, kesuwen ngerti rupamu kok aku dadi kebelet.

Gelagat Buruk di Golkar

Pernyataan kekhawatiran anjloknya suara Partai Golkar muncul dari salah satu elit Partai Demokrat. Hal ini dinilai cerminan kepekaan elit-elit partai yang mulai mencium gelagat buruk di tubuh partai berlambang beringin ini.

"Saya setuju kalau ada yang mengatakan itu in design. Karena tidak hanya elit-elit demokrat yang berpikir seperti ini, publik juga melihat perpecahan di Golkar. Tapi kalau sampai (perolehan suara) turun sampai 2,5 persen, itu sih pernyataan Mubarok saja," kata Pengamat Politik LIPI Indria Samego kepada okezone, kamis (12/2/2009).

Menurut Indria, kondisi Pemilu 2004 akan sangat berbeda dengan tahun ini. Di mana Golkar tidak sesolid tahun 2004, karena perpecahan di elit-elit Golkar. "Kontras sekali kan, saat katua umumnya di luar negei, Agung Laksono malah menggelar rapat harian," imbuhnya.

Indira menambahkan, tidak tertutup kemungkinan warning yang diberikan Demokrat melalui pernyataan Akhmad Mubarok itu sebagai peringatan bagi Golkar untuk lebih solid lagi jika tidak ingin perolehan suaranya merosot.

"Golkar itu tidak solid. Berbeda dengan Demokrat yang kekuasaan penuhnya berada di tangan SBY. Ini saya kira merugikan Golkar jika tidak kembali berduet dengan SBY," pungkasnya. (ded) okezone

Dugaan PKS nyontek PPP

Diduga terinspirasi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah menggelar "PPP Mendengar", Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar acara serupa dengan tema Kemana Arah Koalisi Bakda Pemilu 2009.

Acara yang digelar sekali dalam satu minggu ini sangat mirip dengan PPP mendengar. PKS mendatangkan tokoh-tokoh nasional dan tokoh politik untuk berdiskusi bersama fungsionaris serta kader PKS.

"Tujuannya bukan untuk menjaring cawapres yang diusung PKS, ini lebih pada upaya awal untuk mejalin komunikasi dan pada akhirnya untuk menjalin koalisi dengan partai lain," ujar Ketua Humas PKS kepada okezone melalui telepon, Kamis (12/2/2009).

Setelah terjalin komunikasi antar partai, lanjutnya, PKS akan menghitung persentase peluang untuk berkoalisi dengan partai-partai tertentu. "Berapa persen peluang dari setiap partai kita akan jajaki untuk diajak koalisi," katanya.

Yang sudah dipastikan datang, kata Mabruri, adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak SBY dan ibu Mega masih dalam konfirmasi. Untuk perdana, nanti malam akan menghadirkan Pak Suryadharma Ali, tempatnya di DPP PKS (Mampang)," terangnya. (ded) okezone

Indikasi Golkar Merapat ke Gerindra

Berbagai manuver politik menjelang pemilu 2009 semakin liar saja. Setelah 2 partai pendukung pemerintah berselisih paham akibat statemen Ahmad Mubarok, Partai Golkar dikabarkan mulai melirik kemungkinan koalisi dengan Gerindra. Apa benar?

"Beberapa elit Partai Golkar sudah berkomunikasi dan sering mengontak saya 2 minggu terakhir ini. Mereka mengajak kita membangun bersama," kata sumber detikcom di DPP Partai Gerindra, Kamis (12/2/2009).

Menurut sumber itu, bukan tidak mungkin komunikasi awal ini merupakan pintu masuk dari koalisi Golkar dan Gerindra sampai pemilu presiden mendatang. Sayangnya, sumber
tersebut benar-benar menolak menjelaskan siapa saja elit yang sudah berkomunikasi tersebut dan apa saja rencananya.

"Pokoknya sudah ada kontak-kontakan dari elit Golkar. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Ditunggu saja perkembangannya," pungkas sumber yang memiliki posisi
strategis di partai besutan Prabowo itu.

Sebelumnya, tanpa ada hujan dan angin, Prabowo seakan tidak tidak setuju bila dikatakan Gerindra mendekati Golkar. "Golkar kali yang mendekati Gerindra," kata
Prabowo dalam acara semiloka di Kampus Unpad, Bandung, Rabu (11/2/2009) kemarin.

Pernyataan Prabowo ini memang disampaikan dengan nada berkelakar saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai peluang Gerindra di tengah menghangatnya hubungan
Partai Demokrat (PD) dengan Partai Golkar. Pernyataan Prabowo yang demikian percaya diri meski dengan berkelakar tentu memiliki dasar.

Tidak mungkin Prabowo asal-asalan jika tidak ada informasi sebelumnya terkait beberapa elit Golkar yang telah menghubungi beberapa elit Partai Gerindra. Benarkah Golkar ingin lepas dari SBY dan merapat ke Gerindra dengan mengincar sosok Prabowo?
( yid / asy ) detikpemilu

Sumber Dana Partai Gerindra

Berikut ini petikan posting Laler Istana mengenai gerindra. Judul posting ini hampir sama dengan judul yang tertulis di blog tersebut.

Tidak banyak partai politik baru yang mampu bergerak dalam skala nasional dalam tempo yang begitu cepat. Karena untuk dapat sekedar lolos seleksi saja persyaratannya cukup berat. Partai yang baru berdiri itu harus mampu eksis di lebih dari setengah jumlah kecamatan yang tersebar dari Aceh sampai Papua.

Dan itu baru permulaan. Setelah urusan fisik sekretariat atau pos selesai, diperlukan manusia-manusia yang akan mengisi posisi pimpinan daerah, cabang, sampai anak cabang dan ranting. Setelah itu dimulailah rekeruitment untuk anggota-anggotanya. Kalau berhasil, baru bisa mulai melakukan kegiatan-kegiatan. Paling tidak rapat anggota.

Semua itu membutuhkan dana politik yang tidak sedikit. Jumlahnya harus cukup sampai pemilu legislatif. Beberapa partai politik melakukannya dengan cerdik, walaupun ada juga yang terjebak penipuan. Untuk membangun sebuah cabang diberikan iming iming dana yang cukup, tetapi tidak dibayar di muka. Itu harus dibuktikan dengan berdirinya sekretariat dan keberadaan jumlah anggota yang cukup. Tentu saja lengkap dengan fotokopi KTP.

Kalau sudah berdiri dan jalan barulah dana yang sudah terlanjur dikeluarkan diganti atau di reimburse. Beberapa partai politik baru sempat terjebak dengan jualan kecap orang-orang daerah yang dengan cerdik meminta down payment dan dipakai untuk karaoke. Bagi mereka ini kesempatan langka. Easy money untuk sekedar mencarikan tempat, mencetak papan nama, atau meminjamkan KTP. Di tahap ini kita sama sekali tidak bicara tentang ideologi partai. Dan cabang-cabang ini jumlahnya ribuan. Letak sebaran geografisnya juga harus disesuaikan agar pas dengan ketentuan KPU.

...tertarik baca selanjutnya? silahkan serbu laleristana.dagdigdug.com