Masalah Caleg dan Kotak Suara Pemilu 2009

Sosialisasi pemilu terkait perubahan dari pola pencoblosan ke pencontrengan pada pemilu nanti terus digalakkan Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya lewat media televisi, sosialisasi pun dilakukan langsung kepada calon pemilih, seperti di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, belum lama ini.

Ratusan nelayan dan kalangan jompo yang ikut sosialisasi sesekali tertawa. Tapi, sebagian mengaku bingung. Namun demikian, mencontreng terbilang mudah, tak jauh beda dengan mencoblos.

Kesulitan baru muncul saat akan memilih calon wakil rakyat, khususnya bagi mereka yang buta huruf. Sebab, tidak ada foto terpampang di kertas suara. Belum lagi karena terlalu banyaknya caleg yang ikut pemilu.

Bukan hanya soal pencontrengan, banyaknya caleg juga membuat ukuran kertas suara lebih lebar, sehingga calon pemilih kerepotan di dalam bilik suara. Lipatan kertas suara juga dinilai terlalu tebal, sehingga sulit dimasukkan ke kotak suara

Gelagat Buruk di Golkar

Pernyataan kekhawatiran anjloknya suara Partai Golkar muncul dari salah satu elit Partai Demokrat. Hal ini dinilai cerminan kepekaan elit-elit partai yang mulai mencium gelagat buruk di tubuh partai berlambang beringin ini.

"Saya setuju kalau ada yang mengatakan itu in design. Karena tidak hanya elit-elit demokrat yang berpikir seperti ini, publik juga melihat perpecahan di Golkar. Tapi kalau sampai (perolehan suara) turun sampai 2,5 persen, itu sih pernyataan Mubarok saja," kata Pengamat Politik LIPI Indria Samego kepada okezone, kamis (12/2/2009).

Menurut Indria, kondisi Pemilu 2004 akan sangat berbeda dengan tahun ini. Di mana Golkar tidak sesolid tahun 2004, karena perpecahan di elit-elit Golkar. "Kontras sekali kan, saat katua umumnya di luar negei, Agung Laksono malah menggelar rapat harian," imbuhnya.

Indira menambahkan, tidak tertutup kemungkinan warning yang diberikan Demokrat melalui pernyataan Akhmad Mubarok itu sebagai peringatan bagi Golkar untuk lebih solid lagi jika tidak ingin perolehan suaranya merosot.

"Golkar itu tidak solid. Berbeda dengan Demokrat yang kekuasaan penuhnya berada di tangan SBY. Ini saya kira merugikan Golkar jika tidak kembali berduet dengan SBY," pungkasnya. (ded) okezone

Indikasi Golkar Merapat ke Gerindra

Berbagai manuver politik menjelang pemilu 2009 semakin liar saja. Setelah 2 partai pendukung pemerintah berselisih paham akibat statemen Ahmad Mubarok, Partai Golkar dikabarkan mulai melirik kemungkinan koalisi dengan Gerindra. Apa benar?

"Beberapa elit Partai Golkar sudah berkomunikasi dan sering mengontak saya 2 minggu terakhir ini. Mereka mengajak kita membangun bersama," kata sumber detikcom di DPP Partai Gerindra, Kamis (12/2/2009).

Menurut sumber itu, bukan tidak mungkin komunikasi awal ini merupakan pintu masuk dari koalisi Golkar dan Gerindra sampai pemilu presiden mendatang. Sayangnya, sumber
tersebut benar-benar menolak menjelaskan siapa saja elit yang sudah berkomunikasi tersebut dan apa saja rencananya.

"Pokoknya sudah ada kontak-kontakan dari elit Golkar. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Ditunggu saja perkembangannya," pungkas sumber yang memiliki posisi
strategis di partai besutan Prabowo itu.

Sebelumnya, tanpa ada hujan dan angin, Prabowo seakan tidak tidak setuju bila dikatakan Gerindra mendekati Golkar. "Golkar kali yang mendekati Gerindra," kata
Prabowo dalam acara semiloka di Kampus Unpad, Bandung, Rabu (11/2/2009) kemarin.

Pernyataan Prabowo ini memang disampaikan dengan nada berkelakar saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai peluang Gerindra di tengah menghangatnya hubungan
Partai Demokrat (PD) dengan Partai Golkar. Pernyataan Prabowo yang demikian percaya diri meski dengan berkelakar tentu memiliki dasar.

Tidak mungkin Prabowo asal-asalan jika tidak ada informasi sebelumnya terkait beberapa elit Golkar yang telah menghubungi beberapa elit Partai Gerindra. Benarkah Golkar ingin lepas dari SBY dan merapat ke Gerindra dengan mengincar sosok Prabowo?
( yid / asy ) detikpemilu

2,5 Persen Ala Mubarok : Bisa Diartikan JK Gagal Total Urus Golkar

Meski ketegangan antara Partai Golkar dan Demokrat agak mereda, belum tentu masalah akan segera selesai. Bisa jadi masalah ini akan menjadi bola liar yang akan terus bergulir. Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok bisa diartikan sebagai sindiran terhadap Jusuf Kalla yang dianggap gagal total mengurusi partai berlambang beringin ini.

"Dengan menyebut Golkar hanya akan meraih suara 2,5 persen dalam Pemilu 2009 nanti bisa diartikan Jusuf Kalla (JK) gagal total sebagai Ketua Umum Golkar," ujar pengamat Politik Mohammad Qodari kepada detikcom, Rabu (11/2/2009).

Meskipun belakangan Ahmad Mubarok membantah telah mengatakan Golkar hanya akan dapat suara 2,5 persen dan tidak bermaksud menolak, 'luka' para kader Golkar yang tersakiti belum tentu segera reda.

"Itu sebetulnya mengindikasikan Golkar kurang dilihat," imbuh Direktur Indo Barometer ini.

Saat ditanya kenapa harus SBY yang langsung menegur Ahmad Mubarok, apalagi menegurnya tidak secara langsung dan malah melalui jumpa pers, Qodari melihat SBY memang menganggap ini adalah masalah yang serius. "Dia (JK) banyak memberi dukungan dan bantuan terhadap pemerintahan SBY," pungkasnya. ( anw / mei ) Jakarta - Anwar Khumaini - detikPemilu

Ironi Partai Golkar

Partai Golkar meradang lantaran secarik pernyataan. Bila pernyataan itu meluncur dari seteru, "gempa politik" yang dihasilkan mungkin akan kecil saja. Tapi, tersebab pernyataan itu berasal dari sekutu, yaitu Partai Demokrat, efeknya lumayan panjang dan memantik kehebohan.

Beberapa hari lalu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan, Partai Golkar hanya bakal memperoleh suara 2,5 persen dalam Pemilu 2009. Mendengar ini, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla kontan bereaksi keras. Buru-buru para petinggi Demokrat meralat.

Lebih jauh, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa perlu menggelar jumpa pers mengenai hal ini. Inti pernyataannya: Demokrat tak melecehkan Golkar. "Partai Golkar adalah sahabat dekat Partai Demokrat," kata Yudhoyono. Mubarok pun ditegur.

Dan, inilah sisi lain dari kehebohan tersebut: ironi membekap Partai Golkar. Semua pasti ingat bahwa Golkar adalah pemenang pemilu legislatif 2004. Mereka tak mengulangi kekalahan pada Pemilu 1999, saat takluk oleh PDI perjuangan. Suara yang diraup pada 2004 mencapai 21,58 persen. Bandingkan dengan Demokrat yang hanya mendulang 7,45 persen. Ironisnya, sampai hari ini, partai Beringin itu tak kunjung menetapkan kata final soal calon presiden.

Rapat Pimpinan Nasional Golkar pada Oktober 2008 memang memunculkan nama calon kandidat yang akan diusung pada pemilihan presiden. Di antaranya, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie. Problemnya, dalam banyak survei, tingkat keterpilihan mereka relatif jauh di bawah Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.

Ketiadaan "jagoan" semakin memicu keterbelahan sikap di internal Golkar. Sikap pertama, menghendaki Golkar menjagokan kader sendiri sebagai calon presiden. Barangkali mereka beranggapan, hasil survei tak mencerminkan realitas sesungguhnya. Atau, merefleksikan kenyataan tapi bisa diubah dengan kerja keras jaringan partai se-Indonesia. Sikap kedua, merasa "puas" ketika Golkar cuma mengusung kadernya sebagai calon wakil presiden. Inilah kalangan yang mencoba berdamai dengan kenyataan. Ketika kekalahan telah bisa diprediksi dan tak terhindarkan, kenapa memaksakan diri?!

Di tengah-tengah situasi itu, beberapa kader Golkar justru dicalonkan partai lain. Sebut saja Sultan dan Paloh. Menyangkut manuver Sultan, sebagian elit Golkar sudah mulai resah. Kepada TEMPO, Kalla meminta Sultan memperjelas posisi terkait rencananya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan sebagai pendamping Megawati.

Ironi lain adalah soal penjaringan calon presiden itu sendiri. Golkar masih dibelit perbedaan pendirian: memilih cara konvensi atau non-konvensi. Politisi senior Akbar Tandjung dan para pendukungnya bersikeras bahwa konvensi adalah cara terbaik menemukan kader yang tepat untuk diterjunkan. Selain itu, konvensi mencegah perpecahan karena setiap kader punya peluang yang sama untuk maju selaku calon.

Sebaliknya, kubu Kalla teguh pada pendirian bahwa konvensi tidak dibutuhkan. Alasannya, sejauh bisa dipantau di media massa, konvensi meminta ongkos sangat besar. Kedua, pemenang konvensi Golkar terdahulu, yaitu Wiranto, toh gagal juga memenangi pemilihan presiden 2004.

Golkar telah malang-melintang di percaturan politik sejak Orde Baru masih "kanak-kanak." Tapi, kematangan agaknya belum tergapai sepenuhnya. Bahkan soal mekanisme penetapan calon presiden saja masih dipertikaikan. Memang harap diingat, selama Orde Baru, partai ini menikmati privelese luar biasa. Tak perlu berkeringat, Golkar pasti menang. Memanfaatkan aparatus birokasi, misalnya, Golkar merambah hingga ke tingkat desa. Pada saat bersamaan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dilarang beraktivitas mulai dari tingkat kabupaten/kotamadya ke bawah. Dalam bahasa ilmuwan politik dari Ohio State University, Bill Liddle, "Pemilu-pemilu Orde Baru adalah pengukur kehendak rakyat yang tak sempurna."

Ketika era reformasi datang dan kompetisi terbuka terbentang, Golkar mesti berbenah diri dari awal. Boleh jadi, dampak buruk proteksi selama Orde Baru akhirnya dirasakan mereka belakangan ini. Jika sekadar mementahkan sinyalamen peraihan 2,5 persen suara, itu ibarat membalikkan telapak tangan. Namun, berjaya di kancah pemilihan presiden adalah hal yang sama sekali berbeda situasinya buat Golkar.

Yus Ariyanto
Koordinator Liputan6.com

Sebagai Ketua Organisasi Tidak Boleh Mendukung Parpol

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap Susilo Bambang Yudhoyono bila terpilih lagi menjadi presiden dalam pemilu 2009. Sebab saat ini masih banyak persoalan bangsa yang perlu diselesaikan dengan cepat.

"Jika terpilih kinerjanya bisa lebih ditingkatkan lagi. Harus kerja lebih all out lagi," kata Din usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 11 Februari 2009.

Dalam pertemuan satu jam itu, Din memberikan ucapan selamat kepada Yudhoyono yang telah dicalonkan kembali oleh Partai Demokrat untuk periode 2009-2014. Oleh sebab itu, Din mengharapkan Yudhoyono dapat menampilkan kepemimpinan yang lebih baik.

Din membantah kalau pertemuannya itu terkait dengan penjaringan Yudhoyono mencari calon wakil presiden. Menurutnya, kehadirannya di Kantor Presiden hanya untuk mengundang Yudhoyono dalam acara pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandar Lampung pada tanggal 5 sampai 8 Maret 2009.

Meski memberikan ucapan selamat dan memotivasi pencalonan Yudhoyono, Din tidak ingin hal itu diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap Yudhoyono dalam pemilu. "Sebagai ketua organisasi tidak boleh mendukung parpol," jelasnya.

Din dalam kesempatan itu juga berpesan, agar para elit politik tidak sibuk bertikai menjelang pemilu. Menurut Din, hal itu justru akan merugikan kepentingan rakyat.
• VIVAnews

Kader

Kader adalah penggiat atau pengurus organisasi dimana berlaku aktif dalam menjalankan organisasi.

Koalisi Partai Gurem

Tingginya patokan suara untuk mencalonkan calon presiden yang ditetapkan DPR, membuat sejumlah Partai Politik kecil dan baru harus memutar otak. Jalur koalisi pun akan dibentuk untuk meredam parpol incumbent dan oposisi.

Hal ini diungkapkan Sekjen DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Yansen Sitorus dalam Diskusi Inside Strategic Forum dan Bapilu Partai Peduli Rakyat Nasional bertema "Membangun Koalisi Partai Alternatif-Progresif" di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (11/2/2009).

"Amatlah penting dan merupakan kebutuhan yang mendesak dibangunnya koalisi alternatif. Ini untuk membangkitkan bangsa Indonesia dari keterpurukan," kata Yansen.

Dalam diskusi ini turut dihadiri perwakilan Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Partai Merdeka, Partai Hati Nurani Rakyat, dan PPRN.

Dia menjelaskan, koalisi ini juga didasarkan atas kegagalan Partai pendukung pemerintah dan Partai oposisi di bidang Politik. Pasalnya, parpol tersebut lebih mementingkan Politik Pribadi ketimbang rakyat.

"PPRN tidak percaya lagi terhadap parpol yang berkuasa, pernah berkuasa, dan ingin kembali berkuasa,'' tegasnya

Selain itu, penguasaan asing terhadap sektor ekonomi dan SDA yang dimiliki Indonesia juga menjadi salah satu alasan harus adanya koalisi alternatif.

"Partai yang telah berkuasa telah gagal dan Partai baru harus berani untuk melakukan perubahan yang mendasar dan radikal," harapnya. (kem) Jakarta-okezone

Partai Golkar Dilematis

Sinyal dari Wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang "ragu-ragu" menunjukkan Golkar dalam kondisi yang dilematis. Golkar ragu untuk untuk menentukan maju dalam Pilpres atau hanya akan maju sebagai Cawapres untuk kembali mendampingi SBY. Sebab, dari hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan hasil yang sangat baik di atas duet capres-cawapres dari Partai yang lainnya.

"Ini adalah indikasi yang kuat bahwa Golkar saat ini sangat delematis ketika hanya cawapres. Namun dalam kenyataan Partai Golkarlah yang menjadi tulang punggung pemeritahan SBY," terang Ari Dwipayana, Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Rabu (11/2/2009).

Kondisi yang tidak menentu dengan sikap pimpinan umum Golkar ini nantinya juga akan berimbas pada Golkar karena menimbulkan beberapa faksi di tubuh Golkar yang akan mendukung JK atau justru akan membuat blok koalisi baru dengan mengusung capres lain selain JK atau justru bergabung dengan capres dari Partai lain seperti capres dari PDIP.

"Kondisi ini yang membuat kader-kader Golkar nantinya akan terpecah akibat sikap ketua umumnya yang tidak tegas walaupun Partai Golkar sendiri baru akan memutuskan apakah akan maju sebagai capres atau cawapres setelah melihat hasil pemilu legislatif," tuturnya.

Lebih lanjut Ari menyatakan klaim yang dilakukan oleh Partai Demokrat bahwa pemerintahan telah berhasil mengatasi berbagai kesulitan ekonomi masyarakat berkat kepemimpinan SBY dinilai sangat wajar karena di Indonesia yang dikenal hanya sistem presidensial sehingga ketika pemerintah berhasil maka yang berhak mengklaim adalah presiden bukan wapresnya.

"Golkar dengan kondisi semacam ini akan semakin mengerucutkan kebijakan untuk maju menjadi capres dan tidak hanya menjadi bayang-bayang demokrat dan juga tamengnya SBY," tandasnya.

Ari Dwipaya menambahkan keputusan Golkar yang sejak awal tidak awal memutuskan akan mengusung capres atau cawapres juga akan berimbas pada pemenangan pemilu legislatif karena para kader tidak akan secara maksimal mengejar perolehan suara terbanyak untuk bisa maju dalam bursa Pilpres.

"Ini dilema ketika mesin Golkar bergerak dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif hanya akan memenangkan JK yang hanya memutuskan menjadi cawapresnya SBY," pungkasnya. (mbs) YOGYAKARTA - okezone

Politik

Erat kaitannya dengan Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 maka :

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat Politik yang dikenal dalam ilmu Politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

* Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
* Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
* Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
* Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami Politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan Politik, legitimasi, sistem Politik, perilaku Politik, partisipasi Politik, proses Politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai Politik.

Caleg

Caleg atau Calon Legislatif adalah orang - orang yang maju dalam pemilu untuk menjadi anggota DPR, DPRD I, ataupun DPRD II

Partai

Partai dalam kaitannya dengan Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 merujuk ke Partai Politik. Seperti biasa, informasi disarikan dari wiki

Sebuah Partai Politik adalah organisasi Politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan Politik dan merebut kedudukan Politik - (biasanya) dengan cara konstitusionil - untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka

Indonesia

Informasi diambil dari wiki dengan sedikit edit sana sini agar lebih up to date. Kaitan Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 dengan Indonesia adalah sebagai berikut :

Republik Indonesia atau disingkat Indonesia adalah negara di Asia Tenggara, berada di garis khatulistiwa dan terletak di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letaknya yang berada di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga sebagai Nusantara (Kepulauan Antara).

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen ke-4 MPR bukanlah lembaga tertinggi lagi. Keanggotaan MPR berubah setelah Amandeman UUD 1945 pada periode 1999-2004. Seluruh anggota MPR adalah anggota DPR, ditambah dengan anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).[24] Anggota DPR dan DPD dipilih melalui pemilu dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Sejak 2004, MPR adalah sebuah parlemen bikameral, setelah terciptanya DPD sebagai kamar kedua. Sebelumnya, anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan golongan. MPR saat ini diketuai oleh Hidayat Nur Wahid. Anggota MPR saat terdiri dari 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. DPR saat ini diketuai oleh Agung Laksono, sedangkan DPD saat ini diketuai oleh Ginandjar Kartasasmita.

Lembaga eksekutif berpusat pada presiden, wakil presiden, dan kabinet. Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensiil sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili Partai Politik yang ada di parlemen. Meskipun demikian, Presiden saat ini yakni Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung oleh Partai Demokrat juga menunjuk sejumlah pemimpin Partai Politik untuk duduk di kabinetnya. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pemerintahan mengingat kuatnya posisi lembaga legislatif di Indonesia. Namun pos-pos penting dan strategis umumnya diisi oleh Menteri tanpa portofolio Partai (berasal dari seseorang yang dianggap ahli dalam bidangnya).

Lembaga Yudikatif sejak masa reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan administrasi para hakim. Meskipun demikian keberadaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap dipertahankan. Ketua MA saat ini Prof Dr Bagir Manan mendapat banyak kritik dari berbagai pihak sehubungan dengan kelemahan MA dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Namun dalam Pemilihan Ketua MA tahun 2006, Bagir tetap mendapat suara mayoritas dari para hakim agung.

Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan Politik bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha Kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, Kampanye biasa juga dilakukan guna mempengaruhi, penghambatan, pembelokan pecapaian, Dalam sistim Politik demokrasi, Kampanye politis berdaya mengacu pada Kampanye elektoral pencapaian dukungan, dimana wakil terpilih atau referenda diputuskan. Kampanye politis tindakan Politik berupaya meliputi usaha terorganisir untuk mengubah kebijakan di dalam suatu institusi

Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang disini beraneka-ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di beragam tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.
Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 adalah kata yang harus dioptimasi dalam kontes SEO yang diadakan sdr. pogung177. Kampanye yang Damai memang sangat diharapkan demi suksesnya Pemilu Indonesia 2009. Kampanye yang tidak Damai akan membuat Pemilu Indonesia untuk tahun 2009 menjadi mimpi buruk.

Kampanye - Kampanye Pemilu sebelumnya juga bisa dibilang Damai, meskipun begitu, untuk Pemilu Indonesia 2009 harus ditingkatkan lagi.

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 sangat kita harapkan. Semua ada di tangan kita agar Kampanye yang Damai di Pemilu Indonesia 2009 dapat terwujud. Untuk ke depan, situs ini akan berisi beragam Kampanye Damai, entah berupa tulisan ataupun gambar. Pemilu Indonesia 2009 sudah dekat, jadi mari kita bersiap diri.