Prabowo Tak Mau Jadi Ban Serep

VIVAnews - Calon wakil presiden usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra, Prabowo Subianto menolak dirinya ban serep Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, majunya dia membawa misi perubahan di bidang ekonomi.

"Saya dijanjikan Ibu Mega mengambil peran lebih banyak di bidang ekonomi. Jadi kami bukan ban serep," kata Prabowo dalam acara Ring Politik hasil kerja sama antv dengan VIVAnews di Hotel Crown Plaza, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 28 Mei 2009.

Dia mengatakan, dalam negosisasi awal dengan Mega, Prabowo akan masuk ke gelanggang politik untuk mengusung program perubahan di bidang ekonomi. "Saya diberikan peran melakukan perubahan di bidang ekonomi, saya menyetujui ajakan Ibu Mega," katanya.

Prabowo mengaku menjadi pendukung pembangunan di bidang ekonomi dengan konsep kerakyatan. Konsep yang sesuai dengan kostitusi nasional, Undang-undang Dasar 1945. "Ekonomi kerakyatan semangatnya sama dengan UUD 1945," katanya.

Karena itu, Prabowo akan memperjuangkan perekonomian sesuai dengan UUD 1945. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan UUD 1945 diamandemen. "Amandemen boleh, asalkan pembukaan dan batang tubuh tidak dihilangkan. Ini agar generasi selanjutnya mengerti pemikiran pendiri negara," katanya.

Jawaban Mega atas Tantangan SBY

Tantangan bicara terbuka yang dilontarkan Partai Demokrat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuai reaksi kubu Moncong Putih. Mega dipastikan siap bicara terbuka dan berdebat asalkan pada waktu yang tepat.

"Kita harus sabar dulu, masalah debat nanti ada waktunya pas pemilu. Ini kan sudah pernah dilakukan Mbak Mega pada pemilu lalu," ujar Wasekjen PDIP Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi okezone, Kamis (26/2/2009).

Menurutnya, Megawati secara pribadi tidak pernah memiliki persoalan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya saja, Mega cenderung tegas kepada pemerintah karena posisinya sebagai ketua partai oposisi.

"Kalau kami menjadi penguasa, kami akan berterimakasih kepada oposisi. Karena dengan begitu kinerjanya menjadi lebih terkontrol," tandasnya.

Selain itu, kata dia, debat dihadapan publik menjadi sia-sia jika dilakukan tidak pada saat yang tepat. "Memangnya kalau sekarang debat harga BBM menjadi turun? Kan tidak," tukasnya.

Karenanya, Ganjar mengajak kepada pihak yang ingin melihat Megawati berdebat dengan SBY agar bersabar. Pasalnya, kata dia, PDIP dan Megawati ingin menaati aturan konstitusi.

"Kalau SBY mau bertemu Mbak Mega silakan saja. Tapi untuk berdebat di depan publik, kita tunggu saat kompetisi dimulai," pungkasnya.

Sebelumnya, SBY mengajak Mega untuk bicara di hadapan publik terkait kabar buruknya hubungan antara keduanya. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie dalam acara "Akhirnya SBY Bicara" di Jalan teuku Umar, Jakarta Pusat Rabu malam kemarin

SBY tantang Megawati. Beranikah Mega?

Susilo Bambang Yudhoyono mengajak Megawati Soekarnoputri untuk bersedia melakukan klarifikasi secara terbuka dengan disaksikan oleh masyarakat.

Demikian dikatakan Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di Bravo Media Center Jalan Teuku Umar Nomor 51, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2009) malam.

"Sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai buruknya hubungan antara Pak SBY dan Ibu Megawati," tuturnya.

Selama ini beredar kabar bahwa hubungan antara SBY dan Mega tidak berjalan baik. Oleh karena itu, lanjut Marzuki, diplomasi SBY di acara "Akhirnya SBY Bicara" tersirat makna SBY tidak ingin menyerang siapa pun termasuk Mega.

"Dalam penyampaiannya pun, SBY tidak menyerang atau menyudutkan siapapun, termasuk Megawati Soekarnoputri yang selama ini dinilai memiliki hubungan tak baik di antara keduanya," jelasnya.

Langkah diplomasi yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara "Akhirnya SBY Bicara", kemarin, dianggap patut menjadi acuan bagi para pemimpin nasional lainnya.

"Karena yang disampaikan oleh Pak SBY itu apa adanya dan tidak mengada-ada,'" tuturnya.

Yang terpenting juga, sambung Marzuki, keterangan yang disampaikan oleh SBY itu berdasarkan fakta dan data. Sehingga, akhirnya bisa memaparkan semua persoalan secara gamblang. "Ini tentunya yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat selama ini," pungkasnya. (lsi)

Pertemuan SBY dan JK membahas PD dan Golkar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan bertemu di kediaman SBY, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pukul 21.00 WIB. Salah satu yang akan dibahas, adalah hubungan Partai Demokrat (PD) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

"Rencananya memang begitu. Kan belum jumpa sejak pulang (dari luar negeri)," ujar Kepala Press Officer Istana Wapres Muchlis Hasyim ketika dihubungi detikcom, Minggu (22/2/2009).

Salah satu agendanya, adalah membahas perkembangan terakhir hubungan PD dan Golkar.

"Iya dong. Beliau berdua masih punya mandat dari rakyat untuk bersama-sama sampai Oktober 2009. Masih delapan bulan," imbuh Muchlis.

Jangan sampai dinamika politik yang mulai memanas, lanjutnya, mempengaruhi kinerja keduanya. "Beliau mau yang terbaik untuk bangsa. Bukan untuk kepentingan partai atau beliau-beliau berdua ini," jelas dia.

Selain itu, JK juga akan melaporkan hasil kunjungannya ke luar negeri sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2009 lalu. Yang paling penting, JK akan menyampaikan laporannya bertemu dengan mediator perdamaian RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Martti Ahtisaari.

Pada pukul 19.00 WIB, JK akan menjamu Martti, yang juga sahabat JK, di rumah dinasnya di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu nanti mengenai perkembangan perdamaian di Aceh.

"Akhir Januari lalu, ada pertemuan di Helsinki. Mereka membicarakan perkembangan perdamaian di Aceh. Yang datang wakil pemerintah, wakil GAM dan Martti, itu yang akan disampaikan ke Pak Presiden," ujarnya

Masalah Caleg dan Kotak Suara Pemilu 2009

Sosialisasi pemilu terkait perubahan dari pola pencoblosan ke pencontrengan pada pemilu nanti terus digalakkan Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya lewat media televisi, sosialisasi pun dilakukan langsung kepada calon pemilih, seperti di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, belum lama ini.

Ratusan nelayan dan kalangan jompo yang ikut sosialisasi sesekali tertawa. Tapi, sebagian mengaku bingung. Namun demikian, mencontreng terbilang mudah, tak jauh beda dengan mencoblos.

Kesulitan baru muncul saat akan memilih calon wakil rakyat, khususnya bagi mereka yang buta huruf. Sebab, tidak ada foto terpampang di kertas suara. Belum lagi karena terlalu banyaknya caleg yang ikut pemilu.

Bukan hanya soal pencontrengan, banyaknya caleg juga membuat ukuran kertas suara lebih lebar, sehingga calon pemilih kerepotan di dalam bilik suara. Lipatan kertas suara juga dinilai terlalu tebal, sehingga sulit dimasukkan ke kotak suara

Perpu Pemilu Dibahas 4 Instansi

Sejumlah perwakilan dari empat instansi, yakni Komisi Pemilihan Umum, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretariat Negara membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) pemilihan umum, siang ini.

Pertemuan ini memasuki tahapan akhir sebelum perpu itu disahkan. Salah satu substansi yang dibahas dalam perpu ini adalah soal suara terbanyak.

"Salah satu agendanya memang membahas soal perpu pemilu," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Syamsul Bahri sebelum melakukan rapat koordinasi di Gedung Depdagri, Jakarta, Minggu 22 Februari 2009.

Selain membahas mengenai perpu, rapat koordinasi itu juga mengagendakan mengenai kesiapan Komisi Pemilihan Umum terhadap pendistribusian logistik pemilu serta sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat.

Namun, rapat yang membahas mengenai perpu itu tidak dihadiri petinggi keempat instasi itu. Komisi Pemilihan Umum hanya diwakili beberapa anggotanya saja, dan begitu juga dengan Kementerian Polkam dan Sekretariat Negara.

Perpu tersebut berisi tiga substansi, yakni pengaturan suara terbanyak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pemutakhiran data pemilih dan penandaan dua kali.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan putusan Mahkamah yang mencabut pasal 214 soal suara terbanyak di UU pemilu tidak memerlukan aturan tambahan. Putusan itu, kata dia, sudah bisa menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum 2009.

Namun, Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah bersikukuh mengatur masalah suara terbanyak ini dalam perpu.

NPWP Caleg

Calon legislatif yang akan bertarung di Pemilihan Umum 2009 dihimbau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

"Punya NPWP itu bisa menjadi bukti dia mencintai negaranya," kata Direktur Penyuluhan dan Humas Direktorat Pajak, Djoko Slamet Surjo Putro saat kampanye Sunset Policy di Jakarta. Minggu 22 Februari 2009.

Ia menegaskan ada sanksi pidana orang yang tidak memiliki NPWP dan membayar pajak. "Bayangkan kalau calon rakyat sampai tidak punya NPWP dan tidak bayar pajak," kata dia. Dalam undang-undang, kata dia, diatur pidana penjara bagi orang yang tidak membayar pajak. "Ini termasuk dalam tindak pidana fiskal," kata dia. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat, termasuk caleg, untuk mengurus NPWP.

"Masyarakat harus memanfaatkan kesempatan Sunset Policy yang diperpanjang sampai akhir Februari ini," tambahnya.

Direktorat Pajak, kata dia, juga melakukan inisiatif untuk mendatangi masyarakat dan melakukan sosialisasi Sunset Policy ini.
• VIVAnews

Pemilihan Capres Golkar Sentralistik

Meskipun penjaringan capres yang dilakukan Golkar dengan cara meminta Dewan Pimpinan Daerah mengajukan nama-nama bakal calon presiden namun dalam penentuan capres nanti, peran beberapa pengurus maupun tokoh-tokoh Golkar sangat kuat.

"Saya kira Golkar belum akan menghilangkan pola sentralistik. Penentuan capres sebenarnya berada di tangan segelintir orang Golkar," ungkap Direktur Cetro, Hadar N Gumai kepada Persda Network, Sabtu (21/2).

Pendapat itu berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 yang lalu saat calon presiden yang diajukan dalam konvensi kalah bertarung. "Golkar tidak ingin mengulangi kesalahan Pemilu 2004 yang lalu sehingga saat menentukan capres yang akan bertarung dalam Pemilu mendatang mereka akan berhati-hati, " ungkapnya.

Kehati-hatian Golkar ini juga akan bisa berdampak terhadap kemungkinan pencapresan Jusuf Kalla. "Sampai sekarang ini kan belum jelas karena belum tentu JK yang dicalonkan sebagai capres Golkar. Jusuf Kalla kan sebatas bersedia dicalonkan," tandasnya.

Handar pun belum bisa melakukan prediksi apakah JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan terpilih karena dirinya tidak mengetahui secara persis keinginan pengurus DPD di daerah dalam mengajukan calonnya.

"Kalau misalnya pemilihan capres benar-benar murni dari daerah juga sulit diprediksi JK akan menjadi capres karena kekuatan calon-calon yang ada di daerah berbeda-beda. Jadi kembali, kuncinya calon yang terpilih berada di tangan segelitir orang meskipun akan mereka mendengar suara dari DPD-DPD," ungkapnya.

Koalisi Golkar - PDIP

Koalisi partai nasionalis Golkar dan PDIP akan segera terbentuk menjelang pemilihan presiden mendatang. Bahkan kolaisi besar ini dimungkinkan segera dikumandangkan sebelum pemilihan legislatif.

Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufik Kemas, Sabtu (21/2) mengatakan, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dibutuhkan
suatu koalisi partai besar yang beridelogi serupa demi menggantikan kepemimpinan nasional. Karena itu, lanjut Taufik, PDIP dan Golkar lah yang akan melakukan koalisi penyelamatan bangsa ini.

"Kalau dua partai ini bersatu dimana keduanya memiliki massa yang banyak dan berideologi sama, maka semuanya bisa beres," ungkap Taufik disela kunjungannya bertemu buruh Perkebunan PT London Sumatra Indonesia di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Disinggung kapan koalisi partainya dan Golkar akan terjadi, Taufik mengatakan, bisa sebelum pemilihan legislatif ataupun tak jauh sesudah pemilihan legislatif.

"Kalau lihat konstalasi sekarang ini, dengan ciri komunikasi politik kami dengan Golkar makin hari makin meningkat, maka koalisi akan terbentuk dekat-dekat ini. Bahkan partai lain pun seperti PAN dimungkinkan ikut bergabung," ujarnya.

Sementara mengenai posisi capres dan cawapres dalam koalisi PDIP-Golkar, Taufik mengatakan, PDIP tetap mengusung Megawati Soekarnoputri menjadi capres. "Kami tetap mengusung capres, karena yakin menang dalam pileg. Begitu juga mereka yakin PDIP akan menang," ungkap Taufik.

Dalam kesempatan kemarin pun Taufik meminta kepada seluruh kader, simpatisan PDIP jangan mengungkit-ngungkit lagi tentang Golkar zaman orde baru. Taufik meminta kader PDIP memaafkan masa lalu yang suram, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia,

"Saya dan Bu Megawati pada zaman tersebut pernah disakiti. Namun Ibu Mega selalu memaafkan, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Karena itu kader PDIP harus juga memaafkan," ungkap Taufik.

Ketua DPP Golkar Enggar Triastolukita, ketika dikonfirmasi melewati telepon mengenai kemungkinan adanya koalisi besar antara partainya dan PDIP jelang pilpres, tampak merespon positif. "Dalam politik itu kemungkinan bisa terjadi," ungkap Enggar.

Dikatakan Enggar, memang komunikasi politik antara partainya dan PDIP memang sekarang ini tengah meningkat dan sangat harmonis. "Kami sangat baik dengan PDIP. Dan mungkin saja koalisi itu akan terjadi," jelas Enggar.

Disinggung tentang posisi capres dan cawapres dalam koalisi, Enggar mengatakan, harus melihat hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas) Bulan Maret. "kita lihat saja Rapimsus nanti," singkatnya. -kompas-

Kasus PT Ganeca - Panwaslu

JAKARTA - PT Ganeca mengaku belum memiliki rencana menuntut Panwaslu Bekasi atas tudingan rusaknya 14 juta surat suara yang dicetak oleh PT Ganeca Exact.

"Belum kepikiran (melakukan tuntutan), kita lebih baik mengejar target cetak surat suara kan waktu sudah mepet. Karenanya kita lebih baik memikirkan bagaimana target tersebut dapat selesai tepat waktu," kata Kepala Operasional Percetakan PT Ganeca Exact, Basyuni kepada okezone, Sabtu (21/2/2009).

Menurutnya, jika klarifikasi yang diberikan PT Ganeca terhadap pihak Panwaslu dinilai sudah cukup maka permasalahan tersebut dapat dianggap selesai. Oleh karena itu, hingga saat ini pihaknya belum berpikiran untuk menuntut pihak Panwaslu.

"Sampai saat ini kami tidak ada kepikiran ke sana (menuntut)," ungkapnya.

Ditanyakan apakah Ganeca merasa dicemarkan nama baiknya atas tudingan panwaslu, Basyuni mengaku hal tersebut relatif. Sebab, dia menilai tudingan itu merupakan suatu peringatan kepada semua perusahaan yang mendapat tender mencetak surat suara agar lebih berhati-hati dan teliti dalam mencetak surat suara.

"Relatif, sementara ini kami memandang panwaslu membuat peringatan cetak suara harus hati-hati," pungkasnya

Peluang JK jadi Presiden Kecil, Kata Pengamat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar menyatakan siap maju sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada pemilihan presiden nanti. Sayang, belum apa-apa peluang JK bisa terpilih diprediksi sangat kecil.

"Ini kan belum final. JK baru menyatakan bersedia," kata pengamat politik dari Universitas Indonesia Bone Hargens usai dialog Polemik yang diadakan Trijaya di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (21/2/2009).

Bone menambahkan, dirinya melihat faksi-faksi lain dalam tubuh Golkar yang kemungkinan akan menyingkirkan JK untuk jadi capres Golkar dalam Rapimnas khusus yang dilaksanakan usai pemilihan legislatif.

Bahkan Bone mengatakan saat ini ada indikasi Akbar Tandjung mulai merapat ke faksi Sultan.

"Padahal kalian tahu Sultan sampai saat ini masih mendapat dukungan terbesar dari DPD dan masyarakat, menurut hasil survei. Jadi, peluang JK kecil terpilih apabila proses Rapimnas berlangsung secara demokratis," pungkasnya. -okezone-

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 versi Jawa

Aku meh nyoba nulis bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 versi bahasa jawa. Neng ngendi ngendi dibahas nganggo boso indonesia nganti bosen sing maca. Nek ditonton saka ukara pembentuke, kampanye kuwi maksude campaign, proses utawa prosedur nggo nginformasekne sesuwatu *halah* kanggo masyarakat. Damai iku tentrem, ora gelut, ora congkrah. Nek pemilu, kuwi asline pemilihan umum. Ukara kanggo nyebut acara gedhe milih wakil - wakil rakyat sing bakal lungguh ing kursi DPR. Nek kata indonesia, ora kudhu tak terangke to? Tak anggep kowe kabeh ora pati pekok ra mudheng negarane dhewe. Nek sik 2009 kuwi maksude ongko taun, dudu nomer buntut, opomaneh ukuran kutang. Nah, kui mau informasi detil bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Piye, rak yo wis mudheng kabeh to? Nek isih urung mudheng, mengko tak copy-paste njut tak sebarne neng rimba perblogan indonesia ben kowe kabeh iso moco bola bali bab Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009. Wis, tak ngising sik, kesuwen ngerti rupamu kok aku dadi kebelet.

Gelagat Buruk di Golkar

Pernyataan kekhawatiran anjloknya suara Partai Golkar muncul dari salah satu elit Partai Demokrat. Hal ini dinilai cerminan kepekaan elit-elit partai yang mulai mencium gelagat buruk di tubuh partai berlambang beringin ini.

"Saya setuju kalau ada yang mengatakan itu in design. Karena tidak hanya elit-elit demokrat yang berpikir seperti ini, publik juga melihat perpecahan di Golkar. Tapi kalau sampai (perolehan suara) turun sampai 2,5 persen, itu sih pernyataan Mubarok saja," kata Pengamat Politik LIPI Indria Samego kepada okezone, kamis (12/2/2009).

Menurut Indria, kondisi Pemilu 2004 akan sangat berbeda dengan tahun ini. Di mana Golkar tidak sesolid tahun 2004, karena perpecahan di elit-elit Golkar. "Kontras sekali kan, saat katua umumnya di luar negei, Agung Laksono malah menggelar rapat harian," imbuhnya.

Indira menambahkan, tidak tertutup kemungkinan warning yang diberikan Demokrat melalui pernyataan Akhmad Mubarok itu sebagai peringatan bagi Golkar untuk lebih solid lagi jika tidak ingin perolehan suaranya merosot.

"Golkar itu tidak solid. Berbeda dengan Demokrat yang kekuasaan penuhnya berada di tangan SBY. Ini saya kira merugikan Golkar jika tidak kembali berduet dengan SBY," pungkasnya. (ded) okezone

Indikasi Golkar Merapat ke Gerindra

Berbagai manuver politik menjelang pemilu 2009 semakin liar saja. Setelah 2 partai pendukung pemerintah berselisih paham akibat statemen Ahmad Mubarok, Partai Golkar dikabarkan mulai melirik kemungkinan koalisi dengan Gerindra. Apa benar?

"Beberapa elit Partai Golkar sudah berkomunikasi dan sering mengontak saya 2 minggu terakhir ini. Mereka mengajak kita membangun bersama," kata sumber detikcom di DPP Partai Gerindra, Kamis (12/2/2009).

Menurut sumber itu, bukan tidak mungkin komunikasi awal ini merupakan pintu masuk dari koalisi Golkar dan Gerindra sampai pemilu presiden mendatang. Sayangnya, sumber
tersebut benar-benar menolak menjelaskan siapa saja elit yang sudah berkomunikasi tersebut dan apa saja rencananya.

"Pokoknya sudah ada kontak-kontakan dari elit Golkar. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Ditunggu saja perkembangannya," pungkas sumber yang memiliki posisi
strategis di partai besutan Prabowo itu.

Sebelumnya, tanpa ada hujan dan angin, Prabowo seakan tidak tidak setuju bila dikatakan Gerindra mendekati Golkar. "Golkar kali yang mendekati Gerindra," kata
Prabowo dalam acara semiloka di Kampus Unpad, Bandung, Rabu (11/2/2009) kemarin.

Pernyataan Prabowo ini memang disampaikan dengan nada berkelakar saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai peluang Gerindra di tengah menghangatnya hubungan
Partai Demokrat (PD) dengan Partai Golkar. Pernyataan Prabowo yang demikian percaya diri meski dengan berkelakar tentu memiliki dasar.

Tidak mungkin Prabowo asal-asalan jika tidak ada informasi sebelumnya terkait beberapa elit Golkar yang telah menghubungi beberapa elit Partai Gerindra. Benarkah Golkar ingin lepas dari SBY dan merapat ke Gerindra dengan mengincar sosok Prabowo?
( yid / asy ) detikpemilu

Sumber Dana Partai Gerindra

Berikut ini petikan posting Laler Istana mengenai gerindra. Judul posting ini hampir sama dengan judul yang tertulis di blog tersebut.

Tidak banyak partai politik baru yang mampu bergerak dalam skala nasional dalam tempo yang begitu cepat. Karena untuk dapat sekedar lolos seleksi saja persyaratannya cukup berat. Partai yang baru berdiri itu harus mampu eksis di lebih dari setengah jumlah kecamatan yang tersebar dari Aceh sampai Papua.

Dan itu baru permulaan. Setelah urusan fisik sekretariat atau pos selesai, diperlukan manusia-manusia yang akan mengisi posisi pimpinan daerah, cabang, sampai anak cabang dan ranting. Setelah itu dimulailah rekeruitment untuk anggota-anggotanya. Kalau berhasil, baru bisa mulai melakukan kegiatan-kegiatan. Paling tidak rapat anggota.

Semua itu membutuhkan dana politik yang tidak sedikit. Jumlahnya harus cukup sampai pemilu legislatif. Beberapa partai politik melakukannya dengan cerdik, walaupun ada juga yang terjebak penipuan. Untuk membangun sebuah cabang diberikan iming iming dana yang cukup, tetapi tidak dibayar di muka. Itu harus dibuktikan dengan berdirinya sekretariat dan keberadaan jumlah anggota yang cukup. Tentu saja lengkap dengan fotokopi KTP.

Kalau sudah berdiri dan jalan barulah dana yang sudah terlanjur dikeluarkan diganti atau di reimburse. Beberapa partai politik baru sempat terjebak dengan jualan kecap orang-orang daerah yang dengan cerdik meminta down payment dan dipakai untuk karaoke. Bagi mereka ini kesempatan langka. Easy money untuk sekedar mencarikan tempat, mencetak papan nama, atau meminjamkan KTP. Di tahap ini kita sama sekali tidak bicara tentang ideologi partai. Dan cabang-cabang ini jumlahnya ribuan. Letak sebaran geografisnya juga harus disesuaikan agar pas dengan ketentuan KPU.

...tertarik baca selanjutnya? silahkan serbu laleristana.dagdigdug.com

KPU Siap Memutakhirkan Data

Komisi Pemilihan Umum siap menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu terkait pemuktahiran kembali Data Pemilih Tetap di beberapa provinsi dan kabupaten/kota.

"Ini ada dasarnya, pasal 48 dan 49 UU 10/2008 tentang Pemilu," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Andi Nurpati di Kantor Komisi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu, 11 Januari 2009.

Andi mengakui proses tahapan pemilu sudah selesai. Akan tetapi, desakan daerah untuk pemutakhiran itu sangat kuat. "Bahkan beberapa daerah ada juga dari bupati untuk meminta kepada Komisi Pemilihan Umum melakukan perbaikan terhadap data tersebut," katanya.

Menurut dia, dari data yang diperoleh Komisi, ada data permohonannya dari Komisi Pemilihan Umum setempat. Sebab itu, Komisi merasa harus menindaklanjuti hingga hak pilih orang yang belum terdaftar bisa terakomodasi.

Sementara itu anggota Badan Pengawas, Wahidah Suaib menolak rencana pemutakhiran data itu. "Janganlah panwas diundang menjadi pemain di akhir permainan," katanya.

Menurut dia, ketika tahapan pemilu memasuki masa penetapan Daftar Pemilih Sementara ke Daftar Pemilih Tetap, pengawas memberikan masukan. "Apakah sepanjang ke Data Pemilih Tetap, KPU memperhatikan rekomendasi Panwas? Kalau diabaikan, dan ada problem di DPT, konyol kalau kami masuk. Tak ada dasar hukum di-UU untuk mengubah," kata Wahidah.

Menurut dia, amburadulnya Daftar Pemilih juga tanggung jawab dewan dan pemerintah. "Pemerintah dan DPR harus bertanggung jawab," katanya.
• VIVAnews

Ironi Partai Golkar

Partai Golkar meradang lantaran secarik pernyataan. Bila pernyataan itu meluncur dari seteru, "gempa politik" yang dihasilkan mungkin akan kecil saja. Tapi, tersebab pernyataan itu berasal dari sekutu, yaitu Partai Demokrat, efeknya lumayan panjang dan memantik kehebohan.

Beberapa hari lalu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan, Partai Golkar hanya bakal memperoleh suara 2,5 persen dalam Pemilu 2009. Mendengar ini, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla kontan bereaksi keras. Buru-buru para petinggi Demokrat meralat.

Lebih jauh, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa perlu menggelar jumpa pers mengenai hal ini. Inti pernyataannya: Demokrat tak melecehkan Golkar. "Partai Golkar adalah sahabat dekat Partai Demokrat," kata Yudhoyono. Mubarok pun ditegur.

Dan, inilah sisi lain dari kehebohan tersebut: ironi membekap Partai Golkar. Semua pasti ingat bahwa Golkar adalah pemenang pemilu legislatif 2004. Mereka tak mengulangi kekalahan pada Pemilu 1999, saat takluk oleh PDI perjuangan. Suara yang diraup pada 2004 mencapai 21,58 persen. Bandingkan dengan Demokrat yang hanya mendulang 7,45 persen. Ironisnya, sampai hari ini, partai Beringin itu tak kunjung menetapkan kata final soal calon presiden.

Rapat Pimpinan Nasional Golkar pada Oktober 2008 memang memunculkan nama calon kandidat yang akan diusung pada pemilihan presiden. Di antaranya, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie. Problemnya, dalam banyak survei, tingkat keterpilihan mereka relatif jauh di bawah Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.

Ketiadaan "jagoan" semakin memicu keterbelahan sikap di internal Golkar. Sikap pertama, menghendaki Golkar menjagokan kader sendiri sebagai calon presiden. Barangkali mereka beranggapan, hasil survei tak mencerminkan realitas sesungguhnya. Atau, merefleksikan kenyataan tapi bisa diubah dengan kerja keras jaringan partai se-Indonesia. Sikap kedua, merasa "puas" ketika Golkar cuma mengusung kadernya sebagai calon wakil presiden. Inilah kalangan yang mencoba berdamai dengan kenyataan. Ketika kekalahan telah bisa diprediksi dan tak terhindarkan, kenapa memaksakan diri?!

Di tengah-tengah situasi itu, beberapa kader Golkar justru dicalonkan partai lain. Sebut saja Sultan dan Paloh. Menyangkut manuver Sultan, sebagian elit Golkar sudah mulai resah. Kepada TEMPO, Kalla meminta Sultan memperjelas posisi terkait rencananya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan sebagai pendamping Megawati.

Ironi lain adalah soal penjaringan calon presiden itu sendiri. Golkar masih dibelit perbedaan pendirian: memilih cara konvensi atau non-konvensi. Politisi senior Akbar Tandjung dan para pendukungnya bersikeras bahwa konvensi adalah cara terbaik menemukan kader yang tepat untuk diterjunkan. Selain itu, konvensi mencegah perpecahan karena setiap kader punya peluang yang sama untuk maju selaku calon.

Sebaliknya, kubu Kalla teguh pada pendirian bahwa konvensi tidak dibutuhkan. Alasannya, sejauh bisa dipantau di media massa, konvensi meminta ongkos sangat besar. Kedua, pemenang konvensi Golkar terdahulu, yaitu Wiranto, toh gagal juga memenangi pemilihan presiden 2004.

Golkar telah malang-melintang di percaturan politik sejak Orde Baru masih "kanak-kanak." Tapi, kematangan agaknya belum tergapai sepenuhnya. Bahkan soal mekanisme penetapan calon presiden saja masih dipertikaikan. Memang harap diingat, selama Orde Baru, partai ini menikmati privelese luar biasa. Tak perlu berkeringat, Golkar pasti menang. Memanfaatkan aparatus birokasi, misalnya, Golkar merambah hingga ke tingkat desa. Pada saat bersamaan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dilarang beraktivitas mulai dari tingkat kabupaten/kotamadya ke bawah. Dalam bahasa ilmuwan politik dari Ohio State University, Bill Liddle, "Pemilu-pemilu Orde Baru adalah pengukur kehendak rakyat yang tak sempurna."

Ketika era reformasi datang dan kompetisi terbuka terbentang, Golkar mesti berbenah diri dari awal. Boleh jadi, dampak buruk proteksi selama Orde Baru akhirnya dirasakan mereka belakangan ini. Jika sekadar mementahkan sinyalamen peraihan 2,5 persen suara, itu ibarat membalikkan telapak tangan. Namun, berjaya di kancah pemilihan presiden adalah hal yang sama sekali berbeda situasinya buat Golkar.

Yus Ariyanto
Koordinator Liputan6.com

Sebagai Ketua Organisasi Tidak Boleh Mendukung Parpol

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin berharap Susilo Bambang Yudhoyono bila terpilih lagi menjadi presiden dalam pemilu 2009. Sebab saat ini masih banyak persoalan bangsa yang perlu diselesaikan dengan cepat.

"Jika terpilih kinerjanya bisa lebih ditingkatkan lagi. Harus kerja lebih all out lagi," kata Din usai bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 11 Februari 2009.

Dalam pertemuan satu jam itu, Din memberikan ucapan selamat kepada Yudhoyono yang telah dicalonkan kembali oleh Partai Demokrat untuk periode 2009-2014. Oleh sebab itu, Din mengharapkan Yudhoyono dapat menampilkan kepemimpinan yang lebih baik.

Din membantah kalau pertemuannya itu terkait dengan penjaringan Yudhoyono mencari calon wakil presiden. Menurutnya, kehadirannya di Kantor Presiden hanya untuk mengundang Yudhoyono dalam acara pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandar Lampung pada tanggal 5 sampai 8 Maret 2009.

Meski memberikan ucapan selamat dan memotivasi pencalonan Yudhoyono, Din tidak ingin hal itu diartikan sebagai bentuk dukungan terhadap Yudhoyono dalam pemilu. "Sebagai ketua organisasi tidak boleh mendukung parpol," jelasnya.

Din dalam kesempatan itu juga berpesan, agar para elit politik tidak sibuk bertikai menjelang pemilu. Menurut Din, hal itu justru akan merugikan kepentingan rakyat.
• VIVAnews

Panwaslu

Panitia pengawas pemilu atau Panwaslu adalah panitia pengawas level provinsi yang dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan selesai.

Pasca disahkannya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dimensi pengawasan pemilu mengalami perubahan. Setidaknya dalam konteks eksistensi, institusi pengawas pemilu mengalami peningkatan. Dalam UU nomor 12 tahun 2003 maupun UU 32 tahun 2004 (PP nomor 6 tahun 2005) memposisikan panitia pengawas pemilu hanya sebatas instrumen yang bersifat ad hoc. Sedangkan dalam UU nomor 22 tahun 2007, selain istilah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diganti menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka institusi pengawas ini berstatus sebagai instrumen yang bersifat permanen. Meskipun ketentuan permanen ini hanya berlaku untuk level pusat, yakni Bawaslu saja. Sedangkan level provinsi sampai dengan desa, tetap menggunakan istilah Panwaslu yang juga berarti bersifat ad hoc.

Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum.

Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.

Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008.

Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu.
Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.