Pertemuan SBY dan JK membahas PD dan Golkar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan bertemu di kediaman SBY, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pukul 21.00 WIB. Salah satu yang akan dibahas, adalah hubungan Partai Demokrat (PD) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

"Rencananya memang begitu. Kan belum jumpa sejak pulang (dari luar negeri)," ujar Kepala Press Officer Istana Wapres Muchlis Hasyim ketika dihubungi detikcom, Minggu (22/2/2009).

Salah satu agendanya, adalah membahas perkembangan terakhir hubungan PD dan Golkar.

"Iya dong. Beliau berdua masih punya mandat dari rakyat untuk bersama-sama sampai Oktober 2009. Masih delapan bulan," imbuh Muchlis.

Jangan sampai dinamika politik yang mulai memanas, lanjutnya, mempengaruhi kinerja keduanya. "Beliau mau yang terbaik untuk bangsa. Bukan untuk kepentingan partai atau beliau-beliau berdua ini," jelas dia.

Selain itu, JK juga akan melaporkan hasil kunjungannya ke luar negeri sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2009 lalu. Yang paling penting, JK akan menyampaikan laporannya bertemu dengan mediator perdamaian RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Martti Ahtisaari.

Pada pukul 19.00 WIB, JK akan menjamu Martti, yang juga sahabat JK, di rumah dinasnya di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu nanti mengenai perkembangan perdamaian di Aceh.

"Akhir Januari lalu, ada pertemuan di Helsinki. Mereka membicarakan perkembangan perdamaian di Aceh. Yang datang wakil pemerintah, wakil GAM dan Martti, itu yang akan disampaikan ke Pak Presiden," ujarnya

Klaim Keberhasilan Partai Berlanjut

Setelah Partai Demokrat dan Golkar mengklaim keberhasilan pemerintah untuk jualan partai, kini PKS mengikuti langkah pendahulunya. Namun PKS lebih 'cerdik'. PKS mengklaim sebagai dalang keberhasilan pemerintah meraih swasembada pangan.

Dalam iklan terbaru PKS yang berdurasi sekitar 30-an detik itu, PKS menyatakan kebanggaannya terhadap kader PKS yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Menteri Pertanian Anton Apriantono. Anton dianggap sukses membawa Indonesia menuju swasembada pangan.

"Banyak yang mengklaim keberhasilan swasembada pangan. Tapi mereka tidak tahu siapa otak di balik itu semua," demikian kuranglebih bunyi narasi iklan ter-gress PKS saat tampil di salah satu stasiun TV, Minggu (22/2/2009).

Digambarkan dalam iklan itu, para petani tampak bersuka ria memanen padi. Mereka tampak bekerjasama menuai hasil bumi yang telah ditunggu selama tiga bulan itu.

Di akhir iklan, gambar Anton Aprianto terpampang jelas berjejer dengan logo PKS lengkap dengan nomor urut 8. "Anton dan dan PKS," begitu kuranglebih bunyi tulisan penutup iklan.

Pada Sabtu 22 Februari kemarin, Presiden SBY mempersilakan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah mengklaim keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinannya. SBY menganggap klaim-klaim tersebut adalah suatu hal yang wajar. -detik-

Pemilihan Capres Golkar Sentralistik

Meskipun penjaringan capres yang dilakukan Golkar dengan cara meminta Dewan Pimpinan Daerah mengajukan nama-nama bakal calon presiden namun dalam penentuan capres nanti, peran beberapa pengurus maupun tokoh-tokoh Golkar sangat kuat.

"Saya kira Golkar belum akan menghilangkan pola sentralistik. Penentuan capres sebenarnya berada di tangan segelintir orang Golkar," ungkap Direktur Cetro, Hadar N Gumai kepada Persda Network, Sabtu (21/2).

Pendapat itu berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 yang lalu saat calon presiden yang diajukan dalam konvensi kalah bertarung. "Golkar tidak ingin mengulangi kesalahan Pemilu 2004 yang lalu sehingga saat menentukan capres yang akan bertarung dalam Pemilu mendatang mereka akan berhati-hati, " ungkapnya.

Kehati-hatian Golkar ini juga akan bisa berdampak terhadap kemungkinan pencapresan Jusuf Kalla. "Sampai sekarang ini kan belum jelas karena belum tentu JK yang dicalonkan sebagai capres Golkar. Jusuf Kalla kan sebatas bersedia dicalonkan," tandasnya.

Handar pun belum bisa melakukan prediksi apakah JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan terpilih karena dirinya tidak mengetahui secara persis keinginan pengurus DPD di daerah dalam mengajukan calonnya.

"Kalau misalnya pemilihan capres benar-benar murni dari daerah juga sulit diprediksi JK akan menjadi capres karena kekuatan calon-calon yang ada di daerah berbeda-beda. Jadi kembali, kuncinya calon yang terpilih berada di tangan segelitir orang meskipun akan mereka mendengar suara dari DPD-DPD," ungkapnya.

Koalisi Golkar - PDIP

Koalisi partai nasionalis Golkar dan PDIP akan segera terbentuk menjelang pemilihan presiden mendatang. Bahkan kolaisi besar ini dimungkinkan segera dikumandangkan sebelum pemilihan legislatif.

Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufik Kemas, Sabtu (21/2) mengatakan, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dibutuhkan
suatu koalisi partai besar yang beridelogi serupa demi menggantikan kepemimpinan nasional. Karena itu, lanjut Taufik, PDIP dan Golkar lah yang akan melakukan koalisi penyelamatan bangsa ini.

"Kalau dua partai ini bersatu dimana keduanya memiliki massa yang banyak dan berideologi sama, maka semuanya bisa beres," ungkap Taufik disela kunjungannya bertemu buruh Perkebunan PT London Sumatra Indonesia di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Disinggung kapan koalisi partainya dan Golkar akan terjadi, Taufik mengatakan, bisa sebelum pemilihan legislatif ataupun tak jauh sesudah pemilihan legislatif.

"Kalau lihat konstalasi sekarang ini, dengan ciri komunikasi politik kami dengan Golkar makin hari makin meningkat, maka koalisi akan terbentuk dekat-dekat ini. Bahkan partai lain pun seperti PAN dimungkinkan ikut bergabung," ujarnya.

Sementara mengenai posisi capres dan cawapres dalam koalisi PDIP-Golkar, Taufik mengatakan, PDIP tetap mengusung Megawati Soekarnoputri menjadi capres. "Kami tetap mengusung capres, karena yakin menang dalam pileg. Begitu juga mereka yakin PDIP akan menang," ungkap Taufik.

Dalam kesempatan kemarin pun Taufik meminta kepada seluruh kader, simpatisan PDIP jangan mengungkit-ngungkit lagi tentang Golkar zaman orde baru. Taufik meminta kader PDIP memaafkan masa lalu yang suram, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia,

"Saya dan Bu Megawati pada zaman tersebut pernah disakiti. Namun Ibu Mega selalu memaafkan, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Karena itu kader PDIP harus juga memaafkan," ungkap Taufik.

Ketua DPP Golkar Enggar Triastolukita, ketika dikonfirmasi melewati telepon mengenai kemungkinan adanya koalisi besar antara partainya dan PDIP jelang pilpres, tampak merespon positif. "Dalam politik itu kemungkinan bisa terjadi," ungkap Enggar.

Dikatakan Enggar, memang komunikasi politik antara partainya dan PDIP memang sekarang ini tengah meningkat dan sangat harmonis. "Kami sangat baik dengan PDIP. Dan mungkin saja koalisi itu akan terjadi," jelas Enggar.

Disinggung tentang posisi capres dan cawapres dalam koalisi, Enggar mengatakan, harus melihat hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas) Bulan Maret. "kita lihat saja Rapimsus nanti," singkatnya. -kompas-

Partai Persatuan Pembangunan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebuah partai politik di Indonesia.

Pada saat pendeklarasiannya pada tanggal 5 Januari 1973 partai ini merupakan hasil gabungan dari empat partai keagamaan yaitu Partai Nadhatul Ulama (NU), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Perti dan Parmusi. Ketua sementara saat itu adalah H.M.S Mintaredja SH. Penggabungan keempat partai keagamaan tersebut bertujuan untuk penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia dalam menghadapi Pemilihan Umum pertama pada masa Orde Baru tahun 1973.

Anggaran dasar

Menurut anggaran dasarnya partai ini bertujuan untuk menegakkan dan membangun Negara Republik Indonesia atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Pada Pemilu 1999, PPP memperoleh 58 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Pemilu 2004, PPP kembali memperoleh 58 kursi.

Ketua Umum

Jabatan ketua umum pada awalnya berbentuk presidium yang terdiri dari KH Idham Chalid sebagai Presiden Partai serta Mintaredja, Th M Gobel, Rusli Halil, dan Masykur sebagai wakil presiden partai.

1. M. Syafaat Mintaredja (5 Januari 1973-1978).
2. H. Djailani Naro (1978-1984 yang menggantikan Mintaredja) dan (1984-1989).
3. Ismail Hassan Metareum (1989-1994) dan (1994-1998).
4. Hamzah Haz (1998-2003) dan (2003-2007). Pada 2001, Hamzah terpilih sebagai wakil presiden lewat suara majelis di Sidang Istimewa MPR tahun 2001. Dalam Pemilu Presiden 2004, PPP mencalonkan Hamzah Haz sebagai calon presiden, berpasangan dengan Agum Gumelar sebagai calon wakil presiden. Perolehan suara pasangan ini, sampai saat-saat terakhir penghitungan suara, hanya mencapai sekitar 3 persen.
5. Suryadharma Ali (2007-2012).

Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam di Indonesia. PKS didirikan di Jakarta pada 20 April 2002 (atau tanggal 9 Jumadil 'Ula 1423 H untuk tahun hijriah) dan merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta pada 20 Juli 1998 (atau 26 Rabi'ul Awwal 1419 H)

Sejarah

* Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.
* Pada 30 Mei 1999 delapan partai politik berasaskan Islam (PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905) menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accoord) hasil Pemilu 1999.
* 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000.
* 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
* 8 Juni 2002 PKS menjadi salah satu partai yang menandatangani dokumen bersama dengan 15 pimpinan parpol lainnya yang menolak UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikut sertaan parpol pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen di Hotel Sahid, Jakarta. Dokumen bersama ini juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD.
* Pada bulan Maret hingga Juni 2003 tercatat aksi-aksi PK yang mendukung aksi-aksi PKS.
* 2 Juli 2003 Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).
* 3 Juli 2003 PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).
* Pada Pemilu 2004, PKS memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dari jumlah total dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi di DPR. Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera.
* Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010.
* Pada bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 bersamaan dengan sukarelawan lainnya PKS pun ikut mengirimkan banyak sukarelawan untuk membantu penanganan bencana alam dan rekonstruksi ke Aceh.
* 26 Maret 2007 PKS secara resmi mencalonkan Adang Daradjatun dan Dani Anwar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk pilkada 2007. Pasangan ini kalah dari pasangan Fauzi-Prijanto yang menurut KPU meraih 58,59% suara, sedangkan Adang-Dani memperoleh 41,41% .
* 9 Juli 2008 PKS memperoleh nomor urut 8 dalam PEMILU 2009 melalui Pengundian Nomor Urut Partai yang diadakan secara resmi oleh KPU

Hanura

Ketua Umum : WIRANTO
Sekretaris Jendral : YUS USMAN SUMANEGARA
Asas : Pancasila

Visi Partai HANURA:

Kemandirian Bangsa
Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.

Kesejahteraan Rakyat
Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat 'kesejahteraan rakyat Indonesia', sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

Gerindra

Tahap pengerjaan

Golkar

Tahap pengerjaan

Partai Golkar

Tahap pengerjaan

Partai Demokrat

Tahap pengerjaan

DPP

Dewan Pengurus Pusat. Kaitannya dengan partai politik.

Dugaan PKS nyontek PPP

Diduga terinspirasi oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah menggelar "PPP Mendengar", Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar acara serupa dengan tema Kemana Arah Koalisi Bakda Pemilu 2009.

Acara yang digelar sekali dalam satu minggu ini sangat mirip dengan PPP mendengar. PKS mendatangkan tokoh-tokoh nasional dan tokoh politik untuk berdiskusi bersama fungsionaris serta kader PKS.

"Tujuannya bukan untuk menjaring cawapres yang diusung PKS, ini lebih pada upaya awal untuk mejalin komunikasi dan pada akhirnya untuk menjalin koalisi dengan partai lain," ujar Ketua Humas PKS kepada okezone melalui telepon, Kamis (12/2/2009).

Setelah terjalin komunikasi antar partai, lanjutnya, PKS akan menghitung persentase peluang untuk berkoalisi dengan partai-partai tertentu. "Berapa persen peluang dari setiap partai kita akan jajaki untuk diajak koalisi," katanya.

Yang sudah dipastikan datang, kata Mabruri, adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan wakil Presiden Jusuf Kalla. "Pak SBY dan ibu Mega masih dalam konfirmasi. Untuk perdana, nanti malam akan menghadirkan Pak Suryadharma Ali, tempatnya di DPP PKS (Mampang)," terangnya. (ded) okezone

Indikasi Golkar Merapat ke Gerindra

Berbagai manuver politik menjelang pemilu 2009 semakin liar saja. Setelah 2 partai pendukung pemerintah berselisih paham akibat statemen Ahmad Mubarok, Partai Golkar dikabarkan mulai melirik kemungkinan koalisi dengan Gerindra. Apa benar?

"Beberapa elit Partai Golkar sudah berkomunikasi dan sering mengontak saya 2 minggu terakhir ini. Mereka mengajak kita membangun bersama," kata sumber detikcom di DPP Partai Gerindra, Kamis (12/2/2009).

Menurut sumber itu, bukan tidak mungkin komunikasi awal ini merupakan pintu masuk dari koalisi Golkar dan Gerindra sampai pemilu presiden mendatang. Sayangnya, sumber
tersebut benar-benar menolak menjelaskan siapa saja elit yang sudah berkomunikasi tersebut dan apa saja rencananya.

"Pokoknya sudah ada kontak-kontakan dari elit Golkar. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Ditunggu saja perkembangannya," pungkas sumber yang memiliki posisi
strategis di partai besutan Prabowo itu.

Sebelumnya, tanpa ada hujan dan angin, Prabowo seakan tidak tidak setuju bila dikatakan Gerindra mendekati Golkar. "Golkar kali yang mendekati Gerindra," kata
Prabowo dalam acara semiloka di Kampus Unpad, Bandung, Rabu (11/2/2009) kemarin.

Pernyataan Prabowo ini memang disampaikan dengan nada berkelakar saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai peluang Gerindra di tengah menghangatnya hubungan
Partai Demokrat (PD) dengan Partai Golkar. Pernyataan Prabowo yang demikian percaya diri meski dengan berkelakar tentu memiliki dasar.

Tidak mungkin Prabowo asal-asalan jika tidak ada informasi sebelumnya terkait beberapa elit Golkar yang telah menghubungi beberapa elit Partai Gerindra. Benarkah Golkar ingin lepas dari SBY dan merapat ke Gerindra dengan mengincar sosok Prabowo?
( yid / asy ) detikpemilu

Sumber Dana Partai Gerindra

Berikut ini petikan posting Laler Istana mengenai gerindra. Judul posting ini hampir sama dengan judul yang tertulis di blog tersebut.

Tidak banyak partai politik baru yang mampu bergerak dalam skala nasional dalam tempo yang begitu cepat. Karena untuk dapat sekedar lolos seleksi saja persyaratannya cukup berat. Partai yang baru berdiri itu harus mampu eksis di lebih dari setengah jumlah kecamatan yang tersebar dari Aceh sampai Papua.

Dan itu baru permulaan. Setelah urusan fisik sekretariat atau pos selesai, diperlukan manusia-manusia yang akan mengisi posisi pimpinan daerah, cabang, sampai anak cabang dan ranting. Setelah itu dimulailah rekeruitment untuk anggota-anggotanya. Kalau berhasil, baru bisa mulai melakukan kegiatan-kegiatan. Paling tidak rapat anggota.

Semua itu membutuhkan dana politik yang tidak sedikit. Jumlahnya harus cukup sampai pemilu legislatif. Beberapa partai politik melakukannya dengan cerdik, walaupun ada juga yang terjebak penipuan. Untuk membangun sebuah cabang diberikan iming iming dana yang cukup, tetapi tidak dibayar di muka. Itu harus dibuktikan dengan berdirinya sekretariat dan keberadaan jumlah anggota yang cukup. Tentu saja lengkap dengan fotokopi KTP.

Kalau sudah berdiri dan jalan barulah dana yang sudah terlanjur dikeluarkan diganti atau di reimburse. Beberapa partai politik baru sempat terjebak dengan jualan kecap orang-orang daerah yang dengan cerdik meminta down payment dan dipakai untuk karaoke. Bagi mereka ini kesempatan langka. Easy money untuk sekedar mencarikan tempat, mencetak papan nama, atau meminjamkan KTP. Di tahap ini kita sama sekali tidak bicara tentang ideologi partai. Dan cabang-cabang ini jumlahnya ribuan. Letak sebaran geografisnya juga harus disesuaikan agar pas dengan ketentuan KPU.

...tertarik baca selanjutnya? silahkan serbu laleristana.dagdigdug.com

Ironi Partai Golkar

Partai Golkar meradang lantaran secarik pernyataan. Bila pernyataan itu meluncur dari seteru, "gempa politik" yang dihasilkan mungkin akan kecil saja. Tapi, tersebab pernyataan itu berasal dari sekutu, yaitu Partai Demokrat, efeknya lumayan panjang dan memantik kehebohan.

Beberapa hari lalu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan, Partai Golkar hanya bakal memperoleh suara 2,5 persen dalam Pemilu 2009. Mendengar ini, Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla kontan bereaksi keras. Buru-buru para petinggi Demokrat meralat.

Lebih jauh, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merasa perlu menggelar jumpa pers mengenai hal ini. Inti pernyataannya: Demokrat tak melecehkan Golkar. "Partai Golkar adalah sahabat dekat Partai Demokrat," kata Yudhoyono. Mubarok pun ditegur.

Dan, inilah sisi lain dari kehebohan tersebut: ironi membekap Partai Golkar. Semua pasti ingat bahwa Golkar adalah pemenang pemilu legislatif 2004. Mereka tak mengulangi kekalahan pada Pemilu 1999, saat takluk oleh PDI perjuangan. Suara yang diraup pada 2004 mencapai 21,58 persen. Bandingkan dengan Demokrat yang hanya mendulang 7,45 persen. Ironisnya, sampai hari ini, partai Beringin itu tak kunjung menetapkan kata final soal calon presiden.

Rapat Pimpinan Nasional Golkar pada Oktober 2008 memang memunculkan nama calon kandidat yang akan diusung pada pemilihan presiden. Di antaranya, Jusuf Kalla, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Agung Laksono, dan Aburizal Bakrie. Problemnya, dalam banyak survei, tingkat keterpilihan mereka relatif jauh di bawah Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.

Ketiadaan "jagoan" semakin memicu keterbelahan sikap di internal Golkar. Sikap pertama, menghendaki Golkar menjagokan kader sendiri sebagai calon presiden. Barangkali mereka beranggapan, hasil survei tak mencerminkan realitas sesungguhnya. Atau, merefleksikan kenyataan tapi bisa diubah dengan kerja keras jaringan partai se-Indonesia. Sikap kedua, merasa "puas" ketika Golkar cuma mengusung kadernya sebagai calon wakil presiden. Inilah kalangan yang mencoba berdamai dengan kenyataan. Ketika kekalahan telah bisa diprediksi dan tak terhindarkan, kenapa memaksakan diri?!

Di tengah-tengah situasi itu, beberapa kader Golkar justru dicalonkan partai lain. Sebut saja Sultan dan Paloh. Menyangkut manuver Sultan, sebagian elit Golkar sudah mulai resah. Kepada TEMPO, Kalla meminta Sultan memperjelas posisi terkait rencananya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan sebagai pendamping Megawati.

Ironi lain adalah soal penjaringan calon presiden itu sendiri. Golkar masih dibelit perbedaan pendirian: memilih cara konvensi atau non-konvensi. Politisi senior Akbar Tandjung dan para pendukungnya bersikeras bahwa konvensi adalah cara terbaik menemukan kader yang tepat untuk diterjunkan. Selain itu, konvensi mencegah perpecahan karena setiap kader punya peluang yang sama untuk maju selaku calon.

Sebaliknya, kubu Kalla teguh pada pendirian bahwa konvensi tidak dibutuhkan. Alasannya, sejauh bisa dipantau di media massa, konvensi meminta ongkos sangat besar. Kedua, pemenang konvensi Golkar terdahulu, yaitu Wiranto, toh gagal juga memenangi pemilihan presiden 2004.

Golkar telah malang-melintang di percaturan politik sejak Orde Baru masih "kanak-kanak." Tapi, kematangan agaknya belum tergapai sepenuhnya. Bahkan soal mekanisme penetapan calon presiden saja masih dipertikaikan. Memang harap diingat, selama Orde Baru, partai ini menikmati privelese luar biasa. Tak perlu berkeringat, Golkar pasti menang. Memanfaatkan aparatus birokasi, misalnya, Golkar merambah hingga ke tingkat desa. Pada saat bersamaan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dilarang beraktivitas mulai dari tingkat kabupaten/kotamadya ke bawah. Dalam bahasa ilmuwan politik dari Ohio State University, Bill Liddle, "Pemilu-pemilu Orde Baru adalah pengukur kehendak rakyat yang tak sempurna."

Ketika era reformasi datang dan kompetisi terbuka terbentang, Golkar mesti berbenah diri dari awal. Boleh jadi, dampak buruk proteksi selama Orde Baru akhirnya dirasakan mereka belakangan ini. Jika sekadar mementahkan sinyalamen peraihan 2,5 persen suara, itu ibarat membalikkan telapak tangan. Namun, berjaya di kancah pemilihan presiden adalah hal yang sama sekali berbeda situasinya buat Golkar.

Yus Ariyanto
Koordinator Liputan6.com

Koalisi Partai Gurem

Tingginya patokan suara untuk mencalonkan calon presiden yang ditetapkan DPR, membuat sejumlah Partai Politik kecil dan baru harus memutar otak. Jalur koalisi pun akan dibentuk untuk meredam parpol incumbent dan oposisi.

Hal ini diungkapkan Sekjen DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Yansen Sitorus dalam Diskusi Inside Strategic Forum dan Bapilu Partai Peduli Rakyat Nasional bertema "Membangun Koalisi Partai Alternatif-Progresif" di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (11/2/2009).

"Amatlah penting dan merupakan kebutuhan yang mendesak dibangunnya koalisi alternatif. Ini untuk membangkitkan bangsa Indonesia dari keterpurukan," kata Yansen.

Dalam diskusi ini turut dihadiri perwakilan Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Partai Merdeka, Partai Hati Nurani Rakyat, dan PPRN.

Dia menjelaskan, koalisi ini juga didasarkan atas kegagalan Partai pendukung pemerintah dan Partai oposisi di bidang Politik. Pasalnya, parpol tersebut lebih mementingkan Politik Pribadi ketimbang rakyat.

"PPRN tidak percaya lagi terhadap parpol yang berkuasa, pernah berkuasa, dan ingin kembali berkuasa,'' tegasnya

Selain itu, penguasaan asing terhadap sektor ekonomi dan SDA yang dimiliki Indonesia juga menjadi salah satu alasan harus adanya koalisi alternatif.

"Partai yang telah berkuasa telah gagal dan Partai baru harus berani untuk melakukan perubahan yang mendasar dan radikal," harapnya. (kem) Jakarta-okezone

Partai Golkar Dilematis

Sinyal dari Wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang "ragu-ragu" menunjukkan Golkar dalam kondisi yang dilematis. Golkar ragu untuk untuk menentukan maju dalam Pilpres atau hanya akan maju sebagai Cawapres untuk kembali mendampingi SBY. Sebab, dari hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan hasil yang sangat baik di atas duet capres-cawapres dari Partai yang lainnya.

"Ini adalah indikasi yang kuat bahwa Golkar saat ini sangat delematis ketika hanya cawapres. Namun dalam kenyataan Partai Golkarlah yang menjadi tulang punggung pemeritahan SBY," terang Ari Dwipayana, Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Rabu (11/2/2009).

Kondisi yang tidak menentu dengan sikap pimpinan umum Golkar ini nantinya juga akan berimbas pada Golkar karena menimbulkan beberapa faksi di tubuh Golkar yang akan mendukung JK atau justru akan membuat blok koalisi baru dengan mengusung capres lain selain JK atau justru bergabung dengan capres dari Partai lain seperti capres dari PDIP.

"Kondisi ini yang membuat kader-kader Golkar nantinya akan terpecah akibat sikap ketua umumnya yang tidak tegas walaupun Partai Golkar sendiri baru akan memutuskan apakah akan maju sebagai capres atau cawapres setelah melihat hasil pemilu legislatif," tuturnya.

Lebih lanjut Ari menyatakan klaim yang dilakukan oleh Partai Demokrat bahwa pemerintahan telah berhasil mengatasi berbagai kesulitan ekonomi masyarakat berkat kepemimpinan SBY dinilai sangat wajar karena di Indonesia yang dikenal hanya sistem presidensial sehingga ketika pemerintah berhasil maka yang berhak mengklaim adalah presiden bukan wapresnya.

"Golkar dengan kondisi semacam ini akan semakin mengerucutkan kebijakan untuk maju menjadi capres dan tidak hanya menjadi bayang-bayang demokrat dan juga tamengnya SBY," tandasnya.

Ari Dwipaya menambahkan keputusan Golkar yang sejak awal tidak awal memutuskan akan mengusung capres atau cawapres juga akan berimbas pada pemenangan pemilu legislatif karena para kader tidak akan secara maksimal mengejar perolehan suara terbanyak untuk bisa maju dalam bursa Pilpres.

"Ini dilema ketika mesin Golkar bergerak dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif hanya akan memenangkan JK yang hanya memutuskan menjadi cawapresnya SBY," pungkasnya. (mbs) YOGYAKARTA - okezone

Politik

Erat kaitannya dengan Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 maka :

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat Politik yang dikenal dalam ilmu Politik.

Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional.

Di samping itu Politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:

* Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
* Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
* Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
* Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks memahami Politik perlu dipahami beberapa kunci, antara lain: kekuasaan Politik, legitimasi, sistem Politik, perilaku Politik, partisipasi Politik, proses Politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk beluk tentang partai Politik.

Caleg

Caleg atau Calon Legislatif adalah orang - orang yang maju dalam pemilu untuk menjadi anggota DPR, DPRD I, ataupun DPRD II