Panwaslu

Panitia pengawas pemilu atau Panwaslu adalah panitia pengawas level provinsi yang dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan selesai.

Pasca disahkannya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dimensi pengawasan pemilu mengalami perubahan. Setidaknya dalam konteks eksistensi, institusi pengawas pemilu mengalami peningkatan. Dalam UU nomor 12 tahun 2003 maupun UU 32 tahun 2004 (PP nomor 6 tahun 2005) memposisikan panitia pengawas pemilu hanya sebatas instrumen yang bersifat ad hoc. Sedangkan dalam UU nomor 22 tahun 2007, selain istilah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diganti menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka institusi pengawas ini berstatus sebagai instrumen yang bersifat permanen. Meskipun ketentuan permanen ini hanya berlaku untuk level pusat, yakni Bawaslu saja. Sedangkan level provinsi sampai dengan desa, tetap menggunakan istilah Panwaslu yang juga berarti bersifat ad hoc.

Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum.

Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan professional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.

Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Bawaslu. Sekretariat Bawaslu dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Sekretariat Bawaslu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2008.

Sekretariat Bawaslu mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Bawaslu.
Sekretariat Bawaslu terdiri atas sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

KPU - Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebelum Pemilu 2004, KPU dapat terdiri dari anggota-anggota yang merupakan anggota sebuah partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4/2000 pada tahun 2000, maka diharuskan bahwa anggota KPU adalah non-partisan.

Ketua KPU periode 2007-2012 adalah Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A.

Periode 2000 - 2007

1. Ketua: Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, M.A.
2. Prof. Ramlan Surbakti, M.A, Ph.D.
3. Drs. Mulyana W. Kusumah
4. Drs. Daan Dimara, MA.
5. Dr. Rusadi Kantaprawira
6. Imam Budidarmawan Prasodjo, MA, PhD.
7. Drs. Anas Urbaningrum, M.A.
8. Chusnul.Mar'iyah, Ph.D.
9. Dr. F.X. Mudji Sutrisno, S.J.
10. Dr. Hamid Awaluddin
11. Dra. Valina Singka Subekti, MSi

Periode 2007 - 2012

1. Ketua: Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshari A.Z, M.A.
2. Sri Nuryanti, S.IP, M.A.
3. Dra Endang Sulastri, M.Si.
4. I Gusti Putu Artha, S.T, M.Si.
5. Dra Andi Nurpati, M.Pd.
6. H. Abdul Aziz, M.A.
7. Prof. Syamsul Bahri

Kader

Kader adalah penggiat atau pengurus organisasi dimana berlaku aktif dalam menjalankan organisasi.

Pengawas Pemilu Diancam Dibunuh

Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) telah usai. Koordinasi tiga aparat penegak hukum pidana Pemilu itu menyepakati mengedepankan prisip efektifitas kerja, yakni, cepat, tepat dan produktif.

"Indikator produktivitas, tiap bulan setidaknya sepuluh kasus ditindaklanjuti oleh pengawas propinsi," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu Nur Hidayat Sardini di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2009.

Menurut Nur, Pengawas lebih senang jika tidak ada pelanggaran. Akan tetapi, realitas Pemilu 1999 dan 2004 serta pemilihan kepala daerah yang berlangsung sejak 2005 hingga 2008, sarat pelanggaran. "Sering dipertanyakan bagaimana kinerja panitia pengawas di lapangan," kata Nur.

Karena itu, Pengawas bertekad serius menunjukkan kinerja. Menurut dia, selama ini delapan puluh persen kasus berasal dari temuan, bukan laporan. "Ini menunjukkan kami tidak tidur," katanya.

Bahkan kerja keras Pengawas Pemilu itu sering pula dibalas intimidasi. Misalnya, panitia pengawas Nias Selatan, digugat hukum setelah menertibkan alat peraga kampanye. Di Wonosobo, ada anggota panitia pengawas tidak berani masuk kerja. "Karena diteror akan dibunuh pasca penertiban spanduk kampanye," ujar Nur Hidayat.
• VIVAnews

Koalisi Partai Gurem

Tingginya patokan suara untuk mencalonkan calon presiden yang ditetapkan DPR, membuat sejumlah Partai Politik kecil dan baru harus memutar otak. Jalur koalisi pun akan dibentuk untuk meredam parpol incumbent dan oposisi.

Hal ini diungkapkan Sekjen DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Yansen Sitorus dalam Diskusi Inside Strategic Forum dan Bapilu Partai Peduli Rakyat Nasional bertema "Membangun Koalisi Partai Alternatif-Progresif" di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (11/2/2009).

"Amatlah penting dan merupakan kebutuhan yang mendesak dibangunnya koalisi alternatif. Ini untuk membangkitkan bangsa Indonesia dari keterpurukan," kata Yansen.

Dalam diskusi ini turut dihadiri perwakilan Partai Keadilan Persatuan Indonesia, Partai Merdeka, Partai Hati Nurani Rakyat, dan PPRN.

Dia menjelaskan, koalisi ini juga didasarkan atas kegagalan Partai pendukung pemerintah dan Partai oposisi di bidang Politik. Pasalnya, parpol tersebut lebih mementingkan Politik Pribadi ketimbang rakyat.

"PPRN tidak percaya lagi terhadap parpol yang berkuasa, pernah berkuasa, dan ingin kembali berkuasa,'' tegasnya

Selain itu, penguasaan asing terhadap sektor ekonomi dan SDA yang dimiliki Indonesia juga menjadi salah satu alasan harus adanya koalisi alternatif.

"Partai yang telah berkuasa telah gagal dan Partai baru harus berani untuk melakukan perubahan yang mendasar dan radikal," harapnya. (kem) Jakarta-okezone

Partai Golkar Dilematis

Sinyal dari Wapres sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang "ragu-ragu" menunjukkan Golkar dalam kondisi yang dilematis. Golkar ragu untuk untuk menentukan maju dalam Pilpres atau hanya akan maju sebagai Cawapres untuk kembali mendampingi SBY. Sebab, dari hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga menunjukkan hasil yang sangat baik di atas duet capres-cawapres dari Partai yang lainnya.

"Ini adalah indikasi yang kuat bahwa Golkar saat ini sangat delematis ketika hanya cawapres. Namun dalam kenyataan Partai Golkarlah yang menjadi tulang punggung pemeritahan SBY," terang Ari Dwipayana, Pengamat Politik dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Rabu (11/2/2009).

Kondisi yang tidak menentu dengan sikap pimpinan umum Golkar ini nantinya juga akan berimbas pada Golkar karena menimbulkan beberapa faksi di tubuh Golkar yang akan mendukung JK atau justru akan membuat blok koalisi baru dengan mengusung capres lain selain JK atau justru bergabung dengan capres dari Partai lain seperti capres dari PDIP.

"Kondisi ini yang membuat kader-kader Golkar nantinya akan terpecah akibat sikap ketua umumnya yang tidak tegas walaupun Partai Golkar sendiri baru akan memutuskan apakah akan maju sebagai capres atau cawapres setelah melihat hasil pemilu legislatif," tuturnya.

Lebih lanjut Ari menyatakan klaim yang dilakukan oleh Partai Demokrat bahwa pemerintahan telah berhasil mengatasi berbagai kesulitan ekonomi masyarakat berkat kepemimpinan SBY dinilai sangat wajar karena di Indonesia yang dikenal hanya sistem presidensial sehingga ketika pemerintah berhasil maka yang berhak mengklaim adalah presiden bukan wapresnya.

"Golkar dengan kondisi semacam ini akan semakin mengerucutkan kebijakan untuk maju menjadi capres dan tidak hanya menjadi bayang-bayang demokrat dan juga tamengnya SBY," tandasnya.

Ari Dwipaya menambahkan keputusan Golkar yang sejak awal tidak awal memutuskan akan mengusung capres atau cawapres juga akan berimbas pada pemenangan pemilu legislatif karena para kader tidak akan secara maksimal mengejar perolehan suara terbanyak untuk bisa maju dalam bursa Pilpres.

"Ini dilema ketika mesin Golkar bergerak dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilu legislatif hanya akan memenangkan JK yang hanya memutuskan menjadi cawapresnya SBY," pungkasnya. (mbs) YOGYAKARTA - okezone