Mega-Prabowo Tolak Privatisasi Pendidikan

VIVAnews – Calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, telah membuat kesepakatan untuk menentang Undang-undang Badan Hukum Pendidikan karena dinilai menjadi salah satu instrumen privatisasi pendidikan.

“Saya sudah membuat kesepakatan hitam di atas putih dengan Megawati bahwa kami menentang UU BHP,” kata Prabowo di acara Ring Politik ANTV di Hotel Crowne Plaza, Kamis 28 Mei 2009.

Prabowo juga mengatakan sudah mempertimbangkan untuk merevisi isi UU BHP jika kelak menang dalam pemilihan presiden 2009. “Kalau perlu dicabut,” kata Prabowo.

Prabowo menolak privatisasi pendidikan karena dia menilai menutup kemungkinan anak-anak dari keluarga miskin perguruan tinggi.

Prabowo mengatakan pendidikan merupakan kunci pembangunan Indonesia. Karena itu, Prabowo mendorong investasi yang besar di sektor ini.

“Makanya kami akan melakukan investasi besar di sektor pendidikan. Antara lain untuk perbaikan kesejahteraan guru, dan dosen. Kurikulim juga harus diperbaiki,” kata Prabowo.

Tujuan investasi di sektor pendidikan, kata Prabowo, antara lain untuk mengamankan kekayaan nasional yang tiap tahun jebol.

Prabowo mengemukakan buruknya penanganan dan pengelolaan pendidikan merupakan sumber penderitaan dan kerusakan.

Prabowo Tak Mau Jadi Ban Serep

VIVAnews - Calon wakil presiden usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra, Prabowo Subianto menolak dirinya ban serep Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, majunya dia membawa misi perubahan di bidang ekonomi.

"Saya dijanjikan Ibu Mega mengambil peran lebih banyak di bidang ekonomi. Jadi kami bukan ban serep," kata Prabowo dalam acara Ring Politik hasil kerja sama antv dengan VIVAnews di Hotel Crown Plaza, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 28 Mei 2009.

Dia mengatakan, dalam negosisasi awal dengan Mega, Prabowo akan masuk ke gelanggang politik untuk mengusung program perubahan di bidang ekonomi. "Saya diberikan peran melakukan perubahan di bidang ekonomi, saya menyetujui ajakan Ibu Mega," katanya.

Prabowo mengaku menjadi pendukung pembangunan di bidang ekonomi dengan konsep kerakyatan. Konsep yang sesuai dengan kostitusi nasional, Undang-undang Dasar 1945. "Ekonomi kerakyatan semangatnya sama dengan UUD 1945," katanya.

Karena itu, Prabowo akan memperjuangkan perekonomian sesuai dengan UUD 1945. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan UUD 1945 diamandemen. "Amandemen boleh, asalkan pembukaan dan batang tubuh tidak dihilangkan. Ini agar generasi selanjutnya mengerti pemikiran pendiri negara," katanya.