Mega-Prabowo Tolak Privatisasi Pendidikan

VIVAnews – Calon presiden dan wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto, telah membuat kesepakatan untuk menentang Undang-undang Badan Hukum Pendidikan karena dinilai menjadi salah satu instrumen privatisasi pendidikan.

“Saya sudah membuat kesepakatan hitam di atas putih dengan Megawati bahwa kami menentang UU BHP,” kata Prabowo di acara Ring Politik ANTV di Hotel Crowne Plaza, Kamis 28 Mei 2009.

Prabowo juga mengatakan sudah mempertimbangkan untuk merevisi isi UU BHP jika kelak menang dalam pemilihan presiden 2009. “Kalau perlu dicabut,” kata Prabowo.

Prabowo menolak privatisasi pendidikan karena dia menilai menutup kemungkinan anak-anak dari keluarga miskin perguruan tinggi.

Prabowo mengatakan pendidikan merupakan kunci pembangunan Indonesia. Karena itu, Prabowo mendorong investasi yang besar di sektor ini.

“Makanya kami akan melakukan investasi besar di sektor pendidikan. Antara lain untuk perbaikan kesejahteraan guru, dan dosen. Kurikulim juga harus diperbaiki,” kata Prabowo.

Tujuan investasi di sektor pendidikan, kata Prabowo, antara lain untuk mengamankan kekayaan nasional yang tiap tahun jebol.

Prabowo mengemukakan buruknya penanganan dan pengelolaan pendidikan merupakan sumber penderitaan dan kerusakan.

Prabowo Tak Mau Jadi Ban Serep

VIVAnews - Calon wakil presiden usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerindra, Prabowo Subianto menolak dirinya ban serep Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, majunya dia membawa misi perubahan di bidang ekonomi.

"Saya dijanjikan Ibu Mega mengambil peran lebih banyak di bidang ekonomi. Jadi kami bukan ban serep," kata Prabowo dalam acara Ring Politik hasil kerja sama antv dengan VIVAnews di Hotel Crown Plaza, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis 28 Mei 2009.

Dia mengatakan, dalam negosisasi awal dengan Mega, Prabowo akan masuk ke gelanggang politik untuk mengusung program perubahan di bidang ekonomi. "Saya diberikan peran melakukan perubahan di bidang ekonomi, saya menyetujui ajakan Ibu Mega," katanya.

Prabowo mengaku menjadi pendukung pembangunan di bidang ekonomi dengan konsep kerakyatan. Konsep yang sesuai dengan kostitusi nasional, Undang-undang Dasar 1945. "Ekonomi kerakyatan semangatnya sama dengan UUD 1945," katanya.

Karena itu, Prabowo akan memperjuangkan perekonomian sesuai dengan UUD 1945. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan UUD 1945 diamandemen. "Amandemen boleh, asalkan pembukaan dan batang tubuh tidak dihilangkan. Ini agar generasi selanjutnya mengerti pemikiran pendiri negara," katanya.

Jawaban Mega atas Tantangan SBY

Tantangan bicara terbuka yang dilontarkan Partai Demokrat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuai reaksi kubu Moncong Putih. Mega dipastikan siap bicara terbuka dan berdebat asalkan pada waktu yang tepat.

"Kita harus sabar dulu, masalah debat nanti ada waktunya pas pemilu. Ini kan sudah pernah dilakukan Mbak Mega pada pemilu lalu," ujar Wasekjen PDIP Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi okezone, Kamis (26/2/2009).

Menurutnya, Megawati secara pribadi tidak pernah memiliki persoalan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya saja, Mega cenderung tegas kepada pemerintah karena posisinya sebagai ketua partai oposisi.

"Kalau kami menjadi penguasa, kami akan berterimakasih kepada oposisi. Karena dengan begitu kinerjanya menjadi lebih terkontrol," tandasnya.

Selain itu, kata dia, debat dihadapan publik menjadi sia-sia jika dilakukan tidak pada saat yang tepat. "Memangnya kalau sekarang debat harga BBM menjadi turun? Kan tidak," tukasnya.

Karenanya, Ganjar mengajak kepada pihak yang ingin melihat Megawati berdebat dengan SBY agar bersabar. Pasalnya, kata dia, PDIP dan Megawati ingin menaati aturan konstitusi.

"Kalau SBY mau bertemu Mbak Mega silakan saja. Tapi untuk berdebat di depan publik, kita tunggu saat kompetisi dimulai," pungkasnya.

Sebelumnya, SBY mengajak Mega untuk bicara di hadapan publik terkait kabar buruknya hubungan antara keduanya. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie dalam acara "Akhirnya SBY Bicara" di Jalan teuku Umar, Jakarta Pusat Rabu malam kemarin

SBY tantang Megawati. Beranikah Mega?

Susilo Bambang Yudhoyono mengajak Megawati Soekarnoputri untuk bersedia melakukan klarifikasi secara terbuka dengan disaksikan oleh masyarakat.

Demikian dikatakan Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di Bravo Media Center Jalan Teuku Umar Nomor 51, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2009) malam.

"Sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai buruknya hubungan antara Pak SBY dan Ibu Megawati," tuturnya.

Selama ini beredar kabar bahwa hubungan antara SBY dan Mega tidak berjalan baik. Oleh karena itu, lanjut Marzuki, diplomasi SBY di acara "Akhirnya SBY Bicara" tersirat makna SBY tidak ingin menyerang siapa pun termasuk Mega.

"Dalam penyampaiannya pun, SBY tidak menyerang atau menyudutkan siapapun, termasuk Megawati Soekarnoputri yang selama ini dinilai memiliki hubungan tak baik di antara keduanya," jelasnya.

Langkah diplomasi yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara "Akhirnya SBY Bicara", kemarin, dianggap patut menjadi acuan bagi para pemimpin nasional lainnya.

"Karena yang disampaikan oleh Pak SBY itu apa adanya dan tidak mengada-ada,'" tuturnya.

Yang terpenting juga, sambung Marzuki, keterangan yang disampaikan oleh SBY itu berdasarkan fakta dan data. Sehingga, akhirnya bisa memaparkan semua persoalan secara gamblang. "Ini tentunya yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat selama ini," pungkasnya. (lsi)

Pertemuan SBY dan JK membahas PD dan Golkar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan bertemu di kediaman SBY, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pukul 21.00 WIB. Salah satu yang akan dibahas, adalah hubungan Partai Demokrat (PD) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

"Rencananya memang begitu. Kan belum jumpa sejak pulang (dari luar negeri)," ujar Kepala Press Officer Istana Wapres Muchlis Hasyim ketika dihubungi detikcom, Minggu (22/2/2009).

Salah satu agendanya, adalah membahas perkembangan terakhir hubungan PD dan Golkar.

"Iya dong. Beliau berdua masih punya mandat dari rakyat untuk bersama-sama sampai Oktober 2009. Masih delapan bulan," imbuh Muchlis.

Jangan sampai dinamika politik yang mulai memanas, lanjutnya, mempengaruhi kinerja keduanya. "Beliau mau yang terbaik untuk bangsa. Bukan untuk kepentingan partai atau beliau-beliau berdua ini," jelas dia.

Selain itu, JK juga akan melaporkan hasil kunjungannya ke luar negeri sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2009 lalu. Yang paling penting, JK akan menyampaikan laporannya bertemu dengan mediator perdamaian RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Martti Ahtisaari.

Pada pukul 19.00 WIB, JK akan menjamu Martti, yang juga sahabat JK, di rumah dinasnya di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu nanti mengenai perkembangan perdamaian di Aceh.

"Akhir Januari lalu, ada pertemuan di Helsinki. Mereka membicarakan perkembangan perdamaian di Aceh. Yang datang wakil pemerintah, wakil GAM dan Martti, itu yang akan disampaikan ke Pak Presiden," ujarnya

Akbar Tanjung Siap Jadi Capres

Bursa bakal calon presiden Partai Golkar semakin marak. Akbar Tanjung menyatakan siap bersaing dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla untuk diajukan sebagai calon presiden. Hal ini disampaikan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu baru-baru ini, tak lama setelah Jusuf Kalla menyatakan siap menjadi capres. Akbar pun menginginkan proses yang transparan dalam penetapan bakal capres tersebut.

Jumat silam, Kalla menerima pencalonan dirinya sebagai capres. Namun hal itu baru akan diputuskan pada Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Golkar pada April mendatang. Pernyataan kesediaan Kalla tentu melegakan sejumlah pengurus daerah Golkar. Namun, yang lebih penting bagaimana penetapan capres akan dilakukan mengingat Kalla sempat menolak adanya konvensi seperti pernah dilakukan di era Akbar Tanjung

Masalah Caleg dan Kotak Suara Pemilu 2009

Sosialisasi pemilu terkait perubahan dari pola pencoblosan ke pencontrengan pada pemilu nanti terus digalakkan Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya lewat media televisi, sosialisasi pun dilakukan langsung kepada calon pemilih, seperti di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, belum lama ini.

Ratusan nelayan dan kalangan jompo yang ikut sosialisasi sesekali tertawa. Tapi, sebagian mengaku bingung. Namun demikian, mencontreng terbilang mudah, tak jauh beda dengan mencoblos.

Kesulitan baru muncul saat akan memilih calon wakil rakyat, khususnya bagi mereka yang buta huruf. Sebab, tidak ada foto terpampang di kertas suara. Belum lagi karena terlalu banyaknya caleg yang ikut pemilu.

Bukan hanya soal pencontrengan, banyaknya caleg juga membuat ukuran kertas suara lebih lebar, sehingga calon pemilih kerepotan di dalam bilik suara. Lipatan kertas suara juga dinilai terlalu tebal, sehingga sulit dimasukkan ke kotak suara