Jawaban Mega atas Tantangan SBY

Tantangan bicara terbuka yang dilontarkan Partai Demokrat kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuai reaksi kubu Moncong Putih. Mega dipastikan siap bicara terbuka dan berdebat asalkan pada waktu yang tepat.

"Kita harus sabar dulu, masalah debat nanti ada waktunya pas pemilu. Ini kan sudah pernah dilakukan Mbak Mega pada pemilu lalu," ujar Wasekjen PDIP Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi okezone, Kamis (26/2/2009).

Menurutnya, Megawati secara pribadi tidak pernah memiliki persoalan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hanya saja, Mega cenderung tegas kepada pemerintah karena posisinya sebagai ketua partai oposisi.

"Kalau kami menjadi penguasa, kami akan berterimakasih kepada oposisi. Karena dengan begitu kinerjanya menjadi lebih terkontrol," tandasnya.

Selain itu, kata dia, debat dihadapan publik menjadi sia-sia jika dilakukan tidak pada saat yang tepat. "Memangnya kalau sekarang debat harga BBM menjadi turun? Kan tidak," tukasnya.

Karenanya, Ganjar mengajak kepada pihak yang ingin melihat Megawati berdebat dengan SBY agar bersabar. Pasalnya, kata dia, PDIP dan Megawati ingin menaati aturan konstitusi.

"Kalau SBY mau bertemu Mbak Mega silakan saja. Tapi untuk berdebat di depan publik, kita tunggu saat kompetisi dimulai," pungkasnya.

Sebelumnya, SBY mengajak Mega untuk bicara di hadapan publik terkait kabar buruknya hubungan antara keduanya. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie dalam acara "Akhirnya SBY Bicara" di Jalan teuku Umar, Jakarta Pusat Rabu malam kemarin

SBY tantang Megawati. Beranikah Mega?

Susilo Bambang Yudhoyono mengajak Megawati Soekarnoputri untuk bersedia melakukan klarifikasi secara terbuka dengan disaksikan oleh masyarakat.

Demikian dikatakan Sekjen DPP Partai Demokrat Marzuki Alie di Bravo Media Center Jalan Teuku Umar Nomor 51, Jakarta Pusat, Rabu (25/2/2009) malam.

"Sehingga tidak ada lagi pertanyaan mengenai buruknya hubungan antara Pak SBY dan Ibu Megawati," tuturnya.

Selama ini beredar kabar bahwa hubungan antara SBY dan Mega tidak berjalan baik. Oleh karena itu, lanjut Marzuki, diplomasi SBY di acara "Akhirnya SBY Bicara" tersirat makna SBY tidak ingin menyerang siapa pun termasuk Mega.

"Dalam penyampaiannya pun, SBY tidak menyerang atau menyudutkan siapapun, termasuk Megawati Soekarnoputri yang selama ini dinilai memiliki hubungan tak baik di antara keduanya," jelasnya.

Langkah diplomasi yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara "Akhirnya SBY Bicara", kemarin, dianggap patut menjadi acuan bagi para pemimpin nasional lainnya.

"Karena yang disampaikan oleh Pak SBY itu apa adanya dan tidak mengada-ada,'" tuturnya.

Yang terpenting juga, sambung Marzuki, keterangan yang disampaikan oleh SBY itu berdasarkan fakta dan data. Sehingga, akhirnya bisa memaparkan semua persoalan secara gamblang. "Ini tentunya yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat selama ini," pungkasnya. (lsi)

Pertemuan SBY dan JK membahas PD dan Golkar

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan bertemu di kediaman SBY, di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pukul 21.00 WIB. Salah satu yang akan dibahas, adalah hubungan Partai Demokrat (PD) dan Partai Golongan Karya (Golkar).

"Rencananya memang begitu. Kan belum jumpa sejak pulang (dari luar negeri)," ujar Kepala Press Officer Istana Wapres Muchlis Hasyim ketika dihubungi detikcom, Minggu (22/2/2009).

Salah satu agendanya, adalah membahas perkembangan terakhir hubungan PD dan Golkar.

"Iya dong. Beliau berdua masih punya mandat dari rakyat untuk bersama-sama sampai Oktober 2009. Masih delapan bulan," imbuh Muchlis.

Jangan sampai dinamika politik yang mulai memanas, lanjutnya, mempengaruhi kinerja keduanya. "Beliau mau yang terbaik untuk bangsa. Bukan untuk kepentingan partai atau beliau-beliau berdua ini," jelas dia.

Selain itu, JK juga akan melaporkan hasil kunjungannya ke luar negeri sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2009 lalu. Yang paling penting, JK akan menyampaikan laporannya bertemu dengan mediator perdamaian RI-Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Martti Ahtisaari.

Pada pukul 19.00 WIB, JK akan menjamu Martti, yang juga sahabat JK, di rumah dinasnya di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan itu nanti mengenai perkembangan perdamaian di Aceh.

"Akhir Januari lalu, ada pertemuan di Helsinki. Mereka membicarakan perkembangan perdamaian di Aceh. Yang datang wakil pemerintah, wakil GAM dan Martti, itu yang akan disampaikan ke Pak Presiden," ujarnya

Akbar Tanjung Siap Jadi Capres

Bursa bakal calon presiden Partai Golkar semakin marak. Akbar Tanjung menyatakan siap bersaing dengan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla untuk diajukan sebagai calon presiden. Hal ini disampaikan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu baru-baru ini, tak lama setelah Jusuf Kalla menyatakan siap menjadi capres. Akbar pun menginginkan proses yang transparan dalam penetapan bakal capres tersebut.

Jumat silam, Kalla menerima pencalonan dirinya sebagai capres. Namun hal itu baru akan diputuskan pada Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Golkar pada April mendatang. Pernyataan kesediaan Kalla tentu melegakan sejumlah pengurus daerah Golkar. Namun, yang lebih penting bagaimana penetapan capres akan dilakukan mengingat Kalla sempat menolak adanya konvensi seperti pernah dilakukan di era Akbar Tanjung

Masalah Caleg dan Kotak Suara Pemilu 2009

Sosialisasi pemilu terkait perubahan dari pola pencoblosan ke pencontrengan pada pemilu nanti terus digalakkan Komisi Pemilihan Umum. Bukan hanya lewat media televisi, sosialisasi pun dilakukan langsung kepada calon pemilih, seperti di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, belum lama ini.

Ratusan nelayan dan kalangan jompo yang ikut sosialisasi sesekali tertawa. Tapi, sebagian mengaku bingung. Namun demikian, mencontreng terbilang mudah, tak jauh beda dengan mencoblos.

Kesulitan baru muncul saat akan memilih calon wakil rakyat, khususnya bagi mereka yang buta huruf. Sebab, tidak ada foto terpampang di kertas suara. Belum lagi karena terlalu banyaknya caleg yang ikut pemilu.

Bukan hanya soal pencontrengan, banyaknya caleg juga membuat ukuran kertas suara lebih lebar, sehingga calon pemilih kerepotan di dalam bilik suara. Lipatan kertas suara juga dinilai terlalu tebal, sehingga sulit dimasukkan ke kotak suara

Konvoi Sepeda Dukung Capres HB X

Berbagai cara dilakukan untuk mendukung tokohnya maju sebagai calon presiden. Salah satunya dengan konvoi mengayuh sepeda ontel. Hal tersebut dilakukan oleh sekitar 50 orang yang tergabung dalam Sayap Ontel Merti Nusantara, yang mendukung Sultan HBX untuk maju sebagai capres di Pemilu 2009.

Meski rata-rata usia mereka di atas 45 tahun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk mengayuh ontel berkeliling Jakarta mulai dari Kebayoran Baru, Bundaran HI, Jl Anyer, hingga berakhir di Jl Rasuna Said.

"Ini merupakan wujud warga Jawa Tengah khususnya Yogyakarta untuk mendukung Sultan HBX maju sebagai presiden," kata Koordinator Sayap Ontel Merti Nusantara Edy Budiardjo ketika ditemui di kawasan Rasuna Said Jakarta, Minggu (22/2).

Edy mengungkapkan, dipilihnya sepeda ontel, selain karena merupakan salah satu simbol Yogyakarta, juga lebih ramah lingkungan dan membuat badan menjadi sehat. Namun, yang terpenting, mampu mengenang kenangan indah masa lalu dan berharap kedamaian terwujud di Indonesia tanpa ada lagi perselisihan.

Selain itu, wujud dukungan juga disiapkan melalui kain sepanjang 60 meter yang bisa ditandatangani oleh siapa saja sebagai wujud dukungan terhadap pencalonan presiden Sultan HBX.

"Nantinya jika sudah penuh, kami akan serahkan langsung kepada Sultan HBX," tambahnya.

Kendaraan politik untuk pencalonan presiden, lanjut Edy, memang dibutuhkan Sultan HBX pada Pemilu 2009. Karena itu, dukungan masyarakat, terutama Yogyakarta dan Jawa Tengah, terus diupayakan sebab melalui Sultan HBX perubahan Indonesia akan terlaksana

Perpu Pemilu Dibahas 4 Instansi

Sejumlah perwakilan dari empat instansi, yakni Komisi Pemilihan Umum, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretariat Negara membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) pemilihan umum, siang ini.

Pertemuan ini memasuki tahapan akhir sebelum perpu itu disahkan. Salah satu substansi yang dibahas dalam perpu ini adalah soal suara terbanyak.

"Salah satu agendanya memang membahas soal perpu pemilu," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Syamsul Bahri sebelum melakukan rapat koordinasi di Gedung Depdagri, Jakarta, Minggu 22 Februari 2009.

Selain membahas mengenai perpu, rapat koordinasi itu juga mengagendakan mengenai kesiapan Komisi Pemilihan Umum terhadap pendistribusian logistik pemilu serta sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat.

Namun, rapat yang membahas mengenai perpu itu tidak dihadiri petinggi keempat instasi itu. Komisi Pemilihan Umum hanya diwakili beberapa anggotanya saja, dan begitu juga dengan Kementerian Polkam dan Sekretariat Negara.

Perpu tersebut berisi tiga substansi, yakni pengaturan suara terbanyak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pemutakhiran data pemilih dan penandaan dua kali.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan putusan Mahkamah yang mencabut pasal 214 soal suara terbanyak di UU pemilu tidak memerlukan aturan tambahan. Putusan itu, kata dia, sudah bisa menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum 2009.

Namun, Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah bersikukuh mengatur masalah suara terbanyak ini dalam perpu.