Konvoi Sepeda Dukung Capres HB X

Berbagai cara dilakukan untuk mendukung tokohnya maju sebagai calon presiden. Salah satunya dengan konvoi mengayuh sepeda ontel. Hal tersebut dilakukan oleh sekitar 50 orang yang tergabung dalam Sayap Ontel Merti Nusantara, yang mendukung Sultan HBX untuk maju sebagai capres di Pemilu 2009.

Meski rata-rata usia mereka di atas 45 tahun, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk mengayuh ontel berkeliling Jakarta mulai dari Kebayoran Baru, Bundaran HI, Jl Anyer, hingga berakhir di Jl Rasuna Said.

"Ini merupakan wujud warga Jawa Tengah khususnya Yogyakarta untuk mendukung Sultan HBX maju sebagai presiden," kata Koordinator Sayap Ontel Merti Nusantara Edy Budiardjo ketika ditemui di kawasan Rasuna Said Jakarta, Minggu (22/2).

Edy mengungkapkan, dipilihnya sepeda ontel, selain karena merupakan salah satu simbol Yogyakarta, juga lebih ramah lingkungan dan membuat badan menjadi sehat. Namun, yang terpenting, mampu mengenang kenangan indah masa lalu dan berharap kedamaian terwujud di Indonesia tanpa ada lagi perselisihan.

Selain itu, wujud dukungan juga disiapkan melalui kain sepanjang 60 meter yang bisa ditandatangani oleh siapa saja sebagai wujud dukungan terhadap pencalonan presiden Sultan HBX.

"Nantinya jika sudah penuh, kami akan serahkan langsung kepada Sultan HBX," tambahnya.

Kendaraan politik untuk pencalonan presiden, lanjut Edy, memang dibutuhkan Sultan HBX pada Pemilu 2009. Karena itu, dukungan masyarakat, terutama Yogyakarta dan Jawa Tengah, terus diupayakan sebab melalui Sultan HBX perubahan Indonesia akan terlaksana

Perpu Pemilu Dibahas 4 Instansi

Sejumlah perwakilan dari empat instansi, yakni Komisi Pemilihan Umum, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Sekretariat Negara membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) pemilihan umum, siang ini.

Pertemuan ini memasuki tahapan akhir sebelum perpu itu disahkan. Salah satu substansi yang dibahas dalam perpu ini adalah soal suara terbanyak.

"Salah satu agendanya memang membahas soal perpu pemilu," kata anggota Komisi Pemilihan Umum Syamsul Bahri sebelum melakukan rapat koordinasi di Gedung Depdagri, Jakarta, Minggu 22 Februari 2009.

Selain membahas mengenai perpu, rapat koordinasi itu juga mengagendakan mengenai kesiapan Komisi Pemilihan Umum terhadap pendistribusian logistik pemilu serta sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat.

Namun, rapat yang membahas mengenai perpu itu tidak dihadiri petinggi keempat instasi itu. Komisi Pemilihan Umum hanya diwakili beberapa anggotanya saja, dan begitu juga dengan Kementerian Polkam dan Sekretariat Negara.

Perpu tersebut berisi tiga substansi, yakni pengaturan suara terbanyak pasca putusan Mahkamah Konstitusi, pemutakhiran data pemilih dan penandaan dua kali.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan putusan Mahkamah yang mencabut pasal 214 soal suara terbanyak di UU pemilu tidak memerlukan aturan tambahan. Putusan itu, kata dia, sudah bisa menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilihan Umum 2009.

Namun, Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah bersikukuh mengatur masalah suara terbanyak ini dalam perpu.

NPWP Caleg

Calon legislatif yang akan bertarung di Pemilihan Umum 2009 dihimbau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

"Punya NPWP itu bisa menjadi bukti dia mencintai negaranya," kata Direktur Penyuluhan dan Humas Direktorat Pajak, Djoko Slamet Surjo Putro saat kampanye Sunset Policy di Jakarta. Minggu 22 Februari 2009.

Ia menegaskan ada sanksi pidana orang yang tidak memiliki NPWP dan membayar pajak. "Bayangkan kalau calon rakyat sampai tidak punya NPWP dan tidak bayar pajak," kata dia. Dalam undang-undang, kata dia, diatur pidana penjara bagi orang yang tidak membayar pajak. "Ini termasuk dalam tindak pidana fiskal," kata dia. Oleh karena itu, ia menghimbau kepada masyarakat, termasuk caleg, untuk mengurus NPWP.

"Masyarakat harus memanfaatkan kesempatan Sunset Policy yang diperpanjang sampai akhir Februari ini," tambahnya.

Direktorat Pajak, kata dia, juga melakukan inisiatif untuk mendatangi masyarakat dan melakukan sosialisasi Sunset Policy ini.
• VIVAnews

Klaim Keberhasilan Partai Berlanjut

Setelah Partai Demokrat dan Golkar mengklaim keberhasilan pemerintah untuk jualan partai, kini PKS mengikuti langkah pendahulunya. Namun PKS lebih 'cerdik'. PKS mengklaim sebagai dalang keberhasilan pemerintah meraih swasembada pangan.

Dalam iklan terbaru PKS yang berdurasi sekitar 30-an detik itu, PKS menyatakan kebanggaannya terhadap kader PKS yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu, yakni Menteri Pertanian Anton Apriantono. Anton dianggap sukses membawa Indonesia menuju swasembada pangan.

"Banyak yang mengklaim keberhasilan swasembada pangan. Tapi mereka tidak tahu siapa otak di balik itu semua," demikian kuranglebih bunyi narasi iklan ter-gress PKS saat tampil di salah satu stasiun TV, Minggu (22/2/2009).

Digambarkan dalam iklan itu, para petani tampak bersuka ria memanen padi. Mereka tampak bekerjasama menuai hasil bumi yang telah ditunggu selama tiga bulan itu.

Di akhir iklan, gambar Anton Aprianto terpampang jelas berjejer dengan logo PKS lengkap dengan nomor urut 8. "Anton dan dan PKS," begitu kuranglebih bunyi tulisan penutup iklan.

Pada Sabtu 22 Februari kemarin, Presiden SBY mempersilakan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah mengklaim keberhasilan pemerintah di bawah kepemimpinannya. SBY menganggap klaim-klaim tersebut adalah suatu hal yang wajar. -detik-

Pemilihan Capres Golkar Sentralistik

Meskipun penjaringan capres yang dilakukan Golkar dengan cara meminta Dewan Pimpinan Daerah mengajukan nama-nama bakal calon presiden namun dalam penentuan capres nanti, peran beberapa pengurus maupun tokoh-tokoh Golkar sangat kuat.

"Saya kira Golkar belum akan menghilangkan pola sentralistik. Penentuan capres sebenarnya berada di tangan segelintir orang Golkar," ungkap Direktur Cetro, Hadar N Gumai kepada Persda Network, Sabtu (21/2).

Pendapat itu berdasarkan pengalaman Pemilu 2004 yang lalu saat calon presiden yang diajukan dalam konvensi kalah bertarung. "Golkar tidak ingin mengulangi kesalahan Pemilu 2004 yang lalu sehingga saat menentukan capres yang akan bertarung dalam Pemilu mendatang mereka akan berhati-hati, " ungkapnya.

Kehati-hatian Golkar ini juga akan bisa berdampak terhadap kemungkinan pencapresan Jusuf Kalla. "Sampai sekarang ini kan belum jelas karena belum tentu JK yang dicalonkan sebagai capres Golkar. Jusuf Kalla kan sebatas bersedia dicalonkan," tandasnya.

Handar pun belum bisa melakukan prediksi apakah JK sebagai Ketua Umum Partai Golkar akan terpilih karena dirinya tidak mengetahui secara persis keinginan pengurus DPD di daerah dalam mengajukan calonnya.

"Kalau misalnya pemilihan capres benar-benar murni dari daerah juga sulit diprediksi JK akan menjadi capres karena kekuatan calon-calon yang ada di daerah berbeda-beda. Jadi kembali, kuncinya calon yang terpilih berada di tangan segelitir orang meskipun akan mereka mendengar suara dari DPD-DPD," ungkapnya.

Koalisi Golkar - PDIP

Koalisi partai nasionalis Golkar dan PDIP akan segera terbentuk menjelang pemilihan presiden mendatang. Bahkan kolaisi besar ini dimungkinkan segera dikumandangkan sebelum pemilihan legislatif.

Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufik Kemas, Sabtu (21/2) mengatakan, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dibutuhkan
suatu koalisi partai besar yang beridelogi serupa demi menggantikan kepemimpinan nasional. Karena itu, lanjut Taufik, PDIP dan Golkar lah yang akan melakukan koalisi penyelamatan bangsa ini.

"Kalau dua partai ini bersatu dimana keduanya memiliki massa yang banyak dan berideologi sama, maka semuanya bisa beres," ungkap Taufik disela kunjungannya bertemu buruh Perkebunan PT London Sumatra Indonesia di Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Disinggung kapan koalisi partainya dan Golkar akan terjadi, Taufik mengatakan, bisa sebelum pemilihan legislatif ataupun tak jauh sesudah pemilihan legislatif.

"Kalau lihat konstalasi sekarang ini, dengan ciri komunikasi politik kami dengan Golkar makin hari makin meningkat, maka koalisi akan terbentuk dekat-dekat ini. Bahkan partai lain pun seperti PAN dimungkinkan ikut bergabung," ujarnya.

Sementara mengenai posisi capres dan cawapres dalam koalisi PDIP-Golkar, Taufik mengatakan, PDIP tetap mengusung Megawati Soekarnoputri menjadi capres. "Kami tetap mengusung capres, karena yakin menang dalam pileg. Begitu juga mereka yakin PDIP akan menang," ungkap Taufik.

Dalam kesempatan kemarin pun Taufik meminta kepada seluruh kader, simpatisan PDIP jangan mengungkit-ngungkit lagi tentang Golkar zaman orde baru. Taufik meminta kader PDIP memaafkan masa lalu yang suram, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia,

"Saya dan Bu Megawati pada zaman tersebut pernah disakiti. Namun Ibu Mega selalu memaafkan, dan melihat massa depan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Karena itu kader PDIP harus juga memaafkan," ungkap Taufik.

Ketua DPP Golkar Enggar Triastolukita, ketika dikonfirmasi melewati telepon mengenai kemungkinan adanya koalisi besar antara partainya dan PDIP jelang pilpres, tampak merespon positif. "Dalam politik itu kemungkinan bisa terjadi," ungkap Enggar.

Dikatakan Enggar, memang komunikasi politik antara partainya dan PDIP memang sekarang ini tengah meningkat dan sangat harmonis. "Kami sangat baik dengan PDIP. Dan mungkin saja koalisi itu akan terjadi," jelas Enggar.

Disinggung tentang posisi capres dan cawapres dalam koalisi, Enggar mengatakan, harus melihat hasil Rapat Pimpinan Nasional Khusus (Rapimnas) Bulan Maret. "kita lihat saja Rapimsus nanti," singkatnya. -kompas-

Kasus PT Ganeca - Panwaslu

JAKARTA - PT Ganeca mengaku belum memiliki rencana menuntut Panwaslu Bekasi atas tudingan rusaknya 14 juta surat suara yang dicetak oleh PT Ganeca Exact.

"Belum kepikiran (melakukan tuntutan), kita lebih baik mengejar target cetak surat suara kan waktu sudah mepet. Karenanya kita lebih baik memikirkan bagaimana target tersebut dapat selesai tepat waktu," kata Kepala Operasional Percetakan PT Ganeca Exact, Basyuni kepada okezone, Sabtu (21/2/2009).

Menurutnya, jika klarifikasi yang diberikan PT Ganeca terhadap pihak Panwaslu dinilai sudah cukup maka permasalahan tersebut dapat dianggap selesai. Oleh karena itu, hingga saat ini pihaknya belum berpikiran untuk menuntut pihak Panwaslu.

"Sampai saat ini kami tidak ada kepikiran ke sana (menuntut)," ungkapnya.

Ditanyakan apakah Ganeca merasa dicemarkan nama baiknya atas tudingan panwaslu, Basyuni mengaku hal tersebut relatif. Sebab, dia menilai tudingan itu merupakan suatu peringatan kepada semua perusahaan yang mendapat tender mencetak surat suara agar lebih berhati-hati dan teliti dalam mencetak surat suara.

"Relatif, sementara ini kami memandang panwaslu membuat peringatan cetak suara harus hati-hati," pungkasnya